GAYO LUES | Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Dr. Suharyanto, S.Sos., M.M., kembali mengunjungi Kabupaten Gayo Lues untuk meninjau langsung kondisi pascabencana. Kunjungan ini merupakan kali kedua dirinya menyambangi wilayah tersebut usai banjir dan longsor melanda beberapa kecamatan sejak akhir tahun lalu. Dalam agenda kunjungan yang berlangsung pada Sabtu, 3 Januari 2026, Kepala BNPB memastikan bahwa pemerintah pusat terus memantau secara intensif perkembangan situasi di Gayo Lues, terutama menyusul kembali terputusnya akses darat akibat hujan deras yang mengguyur kawasan pegunungan tengah Aceh.
Salah satu fokus utama kunjungan adalah penguatan koordinasi dalam penanganan pengungsi dan percepatan pemulihan wilayah terdampak. Di Gedung Balai Latihan Kerja (BLK) Gayo Lues, Kepala BNPB menyempatkan diri berdialog langsung dengan warga yang mengungsi, khususnya dari Desa Agusen, Kecamatan Blangkejeren. Ia mendengarkan keluhan dan aspirasi warga, seraya menegaskan bahwa penanganan bencana tidak hanya dilakukan secara reaktif, tetapi juga dengan pendekatan kemanusiaan yang partisipatif.
Bupati Gayo Lues, Suhaidi, S.Pd., M.Si., dalam keterangannya menyebutkan bahwa lebih dari 800 warga Agusen kini tercatat mengungsi di fasilitas BLK. Dalam kesehariannya, warga memilih kembali ke lahan perkebunan saat pagi hingga sore untuk menjaga dan memantau aset mereka, lalu pulang ke tempat pengungsian ketika malam hari. Dipastikan pula bahwa lokasi permukiman di Agusen telah habis tergerus akibat luapan air dan dinyatakan tidak lagi layak huni. Pemerintah daerah pun telah merencanakan relokasi permanen bagi warga terdampak.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menindaklanjuti rencana relokasi, BNPB telah menerima usulan lokasi untuk pembangunan hunian sementara (huntara). Namun, apabila warga memilih tidak menempati huntara, tersedia alternatif berupa Dana Tunggu Hunian Tetap (DTH) senilai Rp600.000 per bulan. DTH ini dapat diajukan kembali jika pembangunan hunian tetap (huntap) belum rampung sesuai dengan tenggat yang ditetapkan. Kepala BNPB juga menegaskan bahwa dukungan pemerintah tidak hanya berbentuk hunian, melainkan juga bantuan biaya hidup awal via Kementerian Sosial, sebesar Rp5 juta per kepala keluarga terdampak.
Sebagai bentuk kesiapan logistik, distribusi bantuan ke wilayah Gayo Lues terus diupayakan melalui dua jalur, darat dan udara. Kuota beras bantuan untuk kabupaten tersebut sementara disimpan di Kutacane dan akan disalurkan secara bertahap seiring dengan percepatan perbaikan infrastruktur jalan yang rusak. Untuk kelancaran distribusi, sejumlah alat berat telah dikerahkan guna memperbaiki akses utama yang terputus. Selain itu, pasokan bahan bakar minyak (BBM) dan gas LPG terus dijaga agar tidak terganggu, meski distribusinya masih menghadapi tantangan cuaca dan kondisi medan.
Hingga saat ini, ada tiga armada pesawat Susi Air yang aktif mengangkut bantuan ke Gayo Lues, dengan total kapasitas angkut mencapai 4,5 ton. Langkah ini diambil untuk menjamin kecepatan penyaluran bantuan, terutama ke desa-desa yang sulit dijangkau jalur darat.
Sementara itu, Kementerian Pertanian juga telah memulai pendataan terhadap lahan-lahan produktif masyarakat yang terdampak bencana. Proses ini mencakup kerusakan pada sawah, ladang, tambak perikanan, serta populasi ternak. Data yang dihimpun akan menjadi dasar pemberian bantuan pemulihan sektor pertanian, yang merupakan mata pencaharian utama sebagian besar warga Gayo Lues.
Dalam sesi dialog dengan pengungsi, muncul kekhawatiran mengenai masa depan pendidikan anak-anak mereka. Beberapa warga menyampaikan bahwa anak-anak mereka tengah menempuh pendidikan tinggi di luar daerah dan kini kesulitan secara finansial akibat dampak bencana. Menanggapi hal itu, Kepala BNPB menyatakan bahwa pemerintah pusat akan mengupayakan skema pembebasan biaya kuliah bagi mahasiswa terdampak, asalkan didukung data yang valid dari pemerintah daerah.
“Pak Bupati, silakan data mahasiswa yang terdampak secara resmi. Itu bisa menjadi dasar usulan agar mereka dibebaskan dari biaya kuliah. Langkah pastinya nanti kita pastikan bersama,” ujarnya di hadapan warga.
Usai meninjau BLK dan berdialog dengan pengungsi, Kepala BNPB beserta rombongan melanjutkan kunjungan ke Desa Tetumpun, Kecamatan Puteri Betung. Di lokasi ini, tim meninjau kondisi badan jalan yang telah putus serta sejumlah titik longsor yang masih aktif. Pemerintah pusat mengupayakan agar proses pemulihan wilayah berlangsung cepat, menyeluruh, dan memperhatikan kebutuhan riil warga di lapangan. Pemerintah juga menargetkan penyelesaian tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan dengan prinsip transparan, akuntabel, dan tepat sasaran. (*)
