JAKARTA – Gaung perhelatan Hari Pers Nasional (HPN) 2026 yang akan digelar di Provinsi Banten pada 6–10 Februari mendatang, bergema kuat tidak hanya sebagai ajang insan pers, tetapi juga sebagai panggung untuk menghidupkan kembali semangat pemajuan budaya daerah. Melalui program Anugerah Kebudayaan (AK) PWI Pusat, para bupati dan wali kota di seluruh Indonesia diundang untuk menunjukkan komitmen konkret dalam membangun sinergi antara pemerintah daerah, media, dan pers dalam melestarikan dan memajukan kebudayaan lokal.
Kegiatan ini sekaligus menjadi momentum penting untuk menegaskan peran strategis kepala daerah sebagai garda terdepan dalam penguatan jati diri bangsa melalui jalur budaya. Tidak sekadar seremonial, ajang Anugerah Kebudayaan ini menjadi indikator sejauh mana kebijakan daerah mampu berperan dalam mengarusutamakan kebudayaan sebagai landasan pembangunan nasional.
Sekretaris Jenderal PWI Pusat, Zulmansyah Sekedang, menegaskan bahwa perhatian PWI terhadap sektor budaya bukanlah sesuatu yang muncul sesaat, melainkan bentuk kepedulian yang telah lama digaungkan. Ia menyebut Indonesia sebagai super power di bidang kebudayaan, sebagaimana telah diakui oleh UNESCO sejak 2017. Menurutnya, keberagaman budaya Indonesia adalah potensi luar biasa yang menunggu untuk diangkat menjadi kekuatan nasional dan internasional.
“Namun semua itu tidak cukup hanya disuarakan di pusat. Aksi nyata justru harus bergerak dari daerah. Di tangan para bupati dan wali kota, ada wilayah, rakyat, dan anggaran untuk menggerakkan perubahan,” tutur Zulmansyah dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (16/10/2026).
Hal senada disampaikan Direktur AK-PWI, Yusuf Susilo Hartono (YSH), yang menyebut ajang ini memiliki nilai historis dan konsistensi tinggi sejak pertama kali diselenggarakan pada HPN 2016 di Lombok. Menurutnya, sebanyak 50 kepala daerah telah menerima penghargaan bergengsi ini, termasuk sejumlah nama yang kini dipercaya menduduki posisi penting di tingkat nasional, di antaranya Wali Kota Surabaya Ery Cahyadi, Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi (yang kini menjabat Gubernur Jawa Barat), serta Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas, yang saat ini menjabat Menteri PANRB.
“Nama-nama itu membuktikan bahwa kepala daerah yang serius terhadap kebudayaan memiliki visi kepemimpinan jauh ke depan,” ujar YSH.
Anugerah Kebudayaan PWI 2026 kali ini mengangkat tema utama “Pemajuan Kebudayaan Daerah yang Inklusif dan Berkelanjutan, Berbasis Media dan Pers.” Tema ini menjadi tantangan sekaligus peluang bagi kepala daerah untuk berinovasi, tidak hanya melestarikan tradisi, tetapi juga mengembangkan warisan budaya sebagai kekuatan ekonomi, sosial, dan diplomasi budaya.
Tiga subtema ditawarkan sebagai pilihan bagi para peserta dalam proposalnya, yakni:
- Penguatan keragaman ekspresi budaya dan interaksi budaya inklusif.
- Pemanfaatan kekayaan budaya berbasis media dan pers untuk memperkuat diplomasi Indonesia di tingkat global.
- Pemajuan kebudayaan yang melestarikan keanekaragaman hayati dan ekosistem berkelanjutan.
Panitia menetapkan kerangka waktu seleksi yang ketat. Sosialisasi akan dilaksanakan melalui Zoom Meeting pada 20 Oktober 2025, disusul pendaftaran dan pengumpulan proposal hingga 15 Desember 2025. Dari seluruh peserta, akan disaring 10 besar yang akan mempresentasikan gagasannya pada 8–10 Januari 2026. Verifikasi lapangan akan menyusul, dan pemenangnya akan diumumkan pada 20 Januari 2026, menjelang penyerahan resmi penghargaan di puncak acara HPN 2026 tanggal 9 Februari di Banten.
Tak hanya kepala daerah, penghargaan juga diberikan kepada insan pers yang dinilai mempunyai dedikasi luar biasa dalam memajukan kebudayaan, baik di tingkat lokal maupun nasional.
Menjelang perhelatan, Zulmansyah Sekedang yang juga menjabat Ketua Panitia HPN 2026, menyampaikan harapan besar agar Presiden Prabowo Subianto dapat hadir secara langsung dalam puncak acara. Kehadiran Presiden diharapkan menjadi bentuk dukungan negara terhadap sinergi antara media, kepemimpinan daerah, dan pelaku kebudayaan dalam menciptakan arah baru kebijakan strategis di bidang kebudayaan.
“Ini bukan agenda seremonial. Anugerah Kebudayaan adalah panggilan bagi para kepala daerah untuk menjadikan budaya sebagai poros utama pembangunan daerah,” ungkap Zulmansyah.
Lebih dari itu, Anugerah Kebudayaan menjadi wujud nyata tekad untuk menjadikan Indonesia sebagai kekuatan budaya dunia yang tumbuh dari kearifan lokal, keteguhan identitas, dan kekuatan sinergis antara negara, pers, dan masyarakat. Kepala daerah kini ditantang untuk membuktikan bahwa kebijakan dan anggaran yang mereka kelola mampu menjadi pendorong bangkitnya kebudayaan Indonesia dari akar rumput. (RED)
