Gayo Lues, 15 Oktober 2025 — Erosi yang terjadi di sepanjang aliran Sungai Tripe, Kecamatan Tripe Jaya, Kabupaten Gayo Lues, kian mengkhawatirkan. Laju pengikisan tebing sungai tidak hanya menggerus lahan pertanian produktif milik warga, tetapi juga mengancam sumber penghidupan masyarakat setempat. Beberapa area yang dulunya menjadi tumpuan pertanian kini hilang, tersapu derasnya aliran sungai.
Menanggapi kondisi tersebut, Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera I bersama Anggota Komisi V DPR RI melakukan kunjungan langsung ke lokasi pada akhir pekan lalu. Kunjungan ini bertujuan untuk mengamati langsung tingkat kerusakan yang terjadi serta merumuskan langkah mitigasi jangka pendek maupun panjang.
“Ini juga menjadi perhatian pusat, karena lahan yang hilang akibat erosi seharusnya menjadi tonggak swasembada pangan bagi masyarakat,” ujar Kepala BWS Sumatera I, Asyari, S.T., M.M., M.T., di sela-sela peninjauan.
Menurut Asyari, kondisi lapangan menunjukkan urgensi perlunya intervensi teknis dari pemerintah pusat. Namun demikian, langkah awal yang dibutuhkan adalah kesiapan pemerintah daerah, khususnya dalam menyiapkan Detail Engineering Design (DED) sebagai dasar rencana penanganan yang terukur dan tepat sasaran.
Pemerintah Kabupaten Gayo Lues menyambut baik perhatian dari pemerintah pusat. Mereka menyampaikan keprihatinan atas dampak erosi yang berlangsung dalam beberapa tahun terakhir dan berharap adanya langkah pemulihan yang konkret. Pemkab menilai kondisi di beberapa titik sudah sangat kritis, lantaran jarak antara tebing sungai dan pemukiman warga hanya tinggal beberapa meter.
“Kami berharap percepatan dukungan teknis dan bantuan penanggulangan sesegera mungkin dilakukan sebelum terjadi bencana yang lebih besar,” ujar salah satu pejabat daerah yang turut hadir dalam peninjauan.
Di sisi lain, masyarakat Desa Tripe Jaya berharap penanganan dilakukan tidak hanya bersifat sementara. Menurut mereka, lahan yang tergerus sungai selama ini merupakan tulang punggung ekonomi berbasis pertanian, yang menjadi sumber pangan utama keluarga. Tanpa perlindungan, mereka khawatir daerah tersebut akan kesulitan mempertahankan produktivitas pangan.
“Kalau ini terus dibiarkan, bagaimana kami bisa menanam? Setiap musim hujan, pinggiran sawah habis, tidak ada ganti,” ungkap seorang petani setempat.
BWS Sumatera I memastikan masalah ini masuk dalam kelompok prioritas, dan sedang menjajaki skema pembiayaan serta teknis pelaksanaan bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, ditambah partisipasi aktif masyarakat, menjadi kunci dalam menghadapi tantangan ini.
Dengan penanganan yang terencana dan berkelanjutan, diharapkan erosi Sungai Tripe dapat dikendalikan, lahan pertanian masyarakat kembali aman, dan langkah menuju ketahanan pangan daerah tetap terjaga.
