GAYO LUES | Direktur Jenderal Sumber Daya Air (SDA) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akhirnya tiba di Kabupaten Gayo Lues, Aceh, guna melakukan langkah darurat normalisasi aliran sungai pascabencana banjir bandang hidrometeorologi yang melanda wilayah tersebut. Rombongan dari kementerian tersebut disambut langsung oleh Bupati Gayo Lues, Suhaidi, setibanya di Bandara Blangkejeren pada Kamis, 1 Januari 2026, sebelum langsung diajak meninjau sejumlah sungai terdampak, di antaranya Sungai Aih Bobo dan Sungai Badak.
Kunjungan ini menandai respons langsung pemerintah pusat untuk menangani kerusakan infrastruktur air dan mengantisipasi potensi bencana susulan di wilayah yang dikenal dengan topografi pegunungannya. Kepala Dinas PUPR Kabupaten Gayo Lues, Chairuddin Kasiman, menjelaskan bahwa kunjungan Dirjen SDA tidak hanya bersifat simbolis, melainkan sebagai langkah awal untuk memulai tindakan konkret di lapangan. Ia menyebut bahwa pihak kementerian meminta data teknis mengenai kondisi sungai-sungai di wilayah tersebut untuk menentukan skala prioritas penanganan.
Menurut Chairuddin, keterlambatan dalam pengiriman data dari daerah menjadi salah satu faktor yang menyebabkan Gayo Lues tidak segera mendapat perhatian, berbeda dengan wilayah pesisir yang datanya lebih cepat sampai dan langsung ditindaklanjuti. Meski demikian, ia optimis dengan kedatangan Dirjen SDA, proses penanganan darurat dapat segera dijalankan. Salah satu fokus utama saat ini adalah pengiriman alat berat yang dipersiapkan untuk membantu pekerjaan normalisasi sungai.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Penanganan sementara yang dimaksud mencakup pengerukan dan pelurusan aliran sungai untuk memperlancar arus air serta mencegah meluapnya aliran ke permukiman warga. Chairuddin menyebut bahwa pekerjaan ini bersifat sementara, namun menjadi prasyarat penting untuk upaya pencegahan bencana jangka panjang. Pada tahap berikutnya, akan dilakukan pembangunan dinding pelindung atau proteksi sisi sungai guna memastikan air sungai tetap pada jalurnya, terlebih saat debit meningkat secara drastis.
Dalam upaya mitigasi bencana ini, sungai-sungai yang bersinggungan langsung dengan infrastruktur vital seperti jalan menjadi prioritas utama. Chairuddin mencontohkan kondisi di wilayah Serkil, di mana badan jalan yang dibangun Bina Marga berada di tepi sungai, namun karena aliran sungai belum dinormalisasi, jalan tersebut terus-menerus rusak akibat terjangan air, terutama pada musim hujan dengan curah tinggi. Ia menilai, membangun jalan di tepi sungai tanpa memperhatikan pengendalian air adalah langkah yang tidak efektif karena hasilnya akan kembali rusak saat terjadi banjir berikutnya.
Dari hasil peninjauan langsung Dirjen SDA bersama tim teknis dan Pemkab Gayo Lues, beberapa titik prioritas sudah mulai dipetakan. Di antaranya adalah normalisasi Sungai Aih Bobo, Sungai Badak, dan Kala Pinang. Ketiga sungai ini dianggap perlu penanganan mendesak karena memiliki karakteristik aliran yang deras dan berdampak langsung pada wilayah permukiman dan infrastruktur jalan. Selain itu, normalisasi juga akan diperluas ke sungai-sungai lain yang menunjukkan karakter serupa, baik dari intensitas arus, tingkat sedimentasi, maupun dampaknya terhadap lingkungan sekitar.
Chairuddin mengungkapkan dorongan kuat dari pihak daerah agar proses penanganan sungai tidak tertinggal dari pembangunan infrastruktur jalan yang telah dilakukan. Ia mengatakan, kerja antara Bina Marga yang membangun jalan dan Dirjen SDA yang menormalisasi sungai harus berjalan secara paralel agar tidak hanya mempercepat pembangunan tetapi juga menjamin keberlanjutan dan keamanannya dari sisi bencana.
Dengan dimulainya langkah-langkah ini, diharapkan masyarakat Gayo Lues yang sempat dilanda kecemasan pascabanjir bandang dapat kembali merasa aman. Pemerintah daerah menyambut baik keterlibatan pemerintah pusat dalam penanganan darurat ini dan berharap agar tindak lanjutnya dapat segera terealisasi dalam waktu dekat. (Abdiansyah)
