JAKARTA | Kondisi perekonomian Indonesia di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menjadi pusat perhatian internasional melalui dua laporan terbaru media asing—The Australian dan harian asal Belanda, de Volkskrant. Kedua media tersebut sama-sama meletakkan kebijakan ekonomi pemerintah, yang dikenal dengan istilah Prabowonomics, dalam sorotan tajam. Beberapa indikator nasional hingga arah kebijakan pembangunan dan dinamika di pasar tenaga kerja dibedah sebagai gambaran situasi ekonomi saat ini.
de Volkskrant bahkan secara terang-terangan memberi judul analisanya “Is Indonesië op weg naar bankroet?” atau “Apakah Indonesia Sedang Menuju Kebangkrutan?”. Laporan yang terbit Rabu, 29 Juli 2026, tersebut memunculkan kembali perdebatan mengenai ketahanan ekonomi nasional di tengah beragam tekanan. Dari sisi fiskal, gejolak pasar keuangan, hingga tingginya angka pemutusan hubungan kerja menjadi sorotan utama. Termasuk pula pengunduran diri Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, yang dinilai terjadi di tengah keprihatinan internasional terhadap stabilitas ekonomi Indonesia.
Media tersebut juga mencatat pelemahan rupiah yang dikhawatirkan memicu keresahan pasar, serta kehilangan lebih dari 30.000 lapangan pekerjaan tahun ini akibat PHK dan penutupan perusahaan. Situasi inilah yang mendorong sebagian analis asing menyebut Indonesia tengah menghadapi risiko kebangkrutan jika tekanan ekonomi tidak segera direspons dengan kebijakan yang tepat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sorotan semakin tajam ketika The Australian dalam laporan berjudul “Bagaimana Pesona Prabowonomics Pudar” turut membahas jatuhnya pasar saham Indonesia, merosotnya rupiah, hingga isu hilangnya kepercayaan investor. Artikel yang ditulis Amanda Hodge itu juga mengulas pengaruh pengunduran diri Gubernur BI Perry Warjiyo terhadap sentimen pasar, serta bagaimana program pemerintah seperti makan bergizi gratis dinilai menjadi beban anggaran ketika kondisi perekonomian belum sepenuhnya stabil.
Presiden Prabowo sendiri membantah keras tudingan bahwa Indonesia menuju kebangkrutan. Dalam berbagai kesempatan, Prabowo menegaskan prediksi-prediksi keruntuhan ekonomi nasional tidak pernah terbukti sejak awal pemerintahannya. Ia menyinggung kelompok yang ia sebut “Londo Ireng”—istilah historis yang kini acap digunakan Prabowo untuk menyindir kelompok dalam negeri yang lebih percaya pada narasi pesimistis luar negeri. Prabowo menilai tuduhan itu tidak sesuai dengan fakta pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tercatat masih berada di kisaran 5,6 persen, serta optimisme menuju kekuatan ekonomi dunia berdasarkan paritas daya beli.
Kondisi berbeda justru dipaparkan dalam analisis de Volkskrant dan The Australian. Kedua media memotret sentimen negatif pasar serta menurunnya tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Prabowo. Hasil jajak pendapat terbaru menunjukkan angka popularitas Presiden turun dari puncaknya 80 persen hanya menjadi sekitar 51 persen pada Juli 2026. Faktor penyebab disebut beragam, mulai dari inflasi bahan pangan, kenaikan harga bahan bakar, PHK massal, hingga kekhawatiran atas efektivitas program-statistik besar seperti makan bergizi gratis maupun akses kesehatan universal yang membebani APBN.
Kondisi ini turut diwarnai kecemasan pelaku usaha dan investor, baik domestik maupun asing. The Australian menyoroti keluhan Kamar Dagang China di Indonesia atas iklim regulasi dan penegakan hukum yang dianggap makin ketat dan tidak transparan, sementara de Volkskrant mencatat fenomena capital flight—perpindahan dana oleh warga beraset besar ke luar negeri seperti Singapura dan Dubai—meninggalkan pasar domestik.
Utang negara yang dinilai masih dalam batas aman dan cadangan devisa yang mencukupi memang diakui masih menjadi “benteng” perekonomian. Namun, seperti diulas kedua media, tantangan struktural berupa ketergantungan pada ekspor komoditas, tekanan biaya hidup, serta manfaat pertumbuhan ekonomi yang belum dirasakan secara merata tetap menjadi pekerjaan rumah utama pemerintah.
Presiden Prabowo maupun jajaran ekonomi pemerintah menegaskan bahwa kebijakan Prabowonomics melalui kontrol negara atas sumber daya, pengelolaan BUMN, dan percepatan hilirisasi bertujuan membawa Indonesia menuju status negara berpendapatan tinggi pada 2045. Namun sejumlah pengamat yang dikutip media asing menilai, pendekatan ini berisiko jika tidak disertai penguatan transparansi dan independensi lembaga keuangan.
Di tengah debat yang terus berlangsung, Pemerintah Indonesia menolak narasi kebangkrutan dan meyakini fondasi ekonomi tetap kuat untuk menghadapi tantangan global. Namun, sebagaimana diulas media-media asing, kepercayaan investor dan kemampuan pemerintah menavigasi ekonomi dalam tekanan diperkirakan masih akan menjadi penentu utama arah dan daya tahan ekonomi Indonesia ke depan. (*)
