GAYO LUES | Pemerintah Kabupaten Gayo Lues terus mengintensifkan upaya percepatan pembangunan hunian sementara (huntara) bagi warga terdampak bencana banjir bandang dan tanah longsor. Bupati Gayo Lues, Suhaidi, S.Pd., M.Si, menegaskan target penyelesaian huntara sebelum memasuki bulan Ramadan sebagai bentuk komitmen memberikan tempat tinggal yang layak bagi masyarakat saat menjalani ibadah puasa dan menyambut Hari Raya Idul Fitri.
Penegasan tersebut disampaikan Bupati Suhaidi dalam rapat koordinasi penanganan bencana yang melibatkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), TNI, Polri, dan sejumlah perangkat daerah terkait, Kamis, 8 Januari 2026. Dalam arahannya, Bupati menyebut Pemkab Gayo Lues telah mengerahkan seluruh sumber daya yang dimiliki untuk mempercepat proses pembangunan, termasuk pelibatan perusahaan lokal dan badan usaha, serta meminta bantuan personel dari TNI, Polres, dan Yonif TP 855/RD.
Untuk mengejar target waktu yang ketat, Bupati menginstruksikan agar masing-masing unit huntara dapat diselesaikan dalam waktu satu hari. Langkah ini, menurutnya, merupakan bagian dari strategi percepatan yang membutuhkan sinergi semua pihak, baik dari unsur pemerintahan, aparat keamanan, hingga sektor swasta.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Pembangunan huntara ini terus kita kebut. Kita tidak ingin masyarakat terlalu lama tinggal di tenda-tenda pengungsian. Komitmen kita adalah memastikan seluruh pengungsi sudah bisa menempati huntara sebelum Ramadan tiba,” ujar Bupati Suhaidi dalam rapat tersebut.
Saat ini, proses relokasi mencakup sedikitnya 20 desa yang berada di bantaran sungai dan masuk dalam kategori tidak layak huni. Mayoritas desa terdampak mengalami kerusakan berat akibat banjir dan longsor, serta dinilai berisiko tinggi apabila tetap dihuni dalam jangka panjang. Relokasi warga dilakukan secara bertahap, dengan mempertimbangkan aspek keamanan, ketersediaan lahan, serta dukungan logistik.
Di tengah upaya percepatan pembangunan, perhatian khusus juga tertuju pada kondisi akses jalan penghubung yang masih terputus. Person in Charge (PIC) BNPB, Kheirawan, bersama Dandim 0113/Gayo Lues dijadwalkan melakukan peninjauan terhadap jalur Gayo Lues–Kota Cane pada Jumat, 9 Januari. Jalur ini memiliki peran krusial dalam distribusi logistik dan pengangkutan material pembangunan huntara yang seluruhnya dimobilisasi dari Medan.
BNPB juga menyatakan kesiapan untuk mengusulkan penambahan alat berat apabila dibutuhkan, guna mempercepat normalisasi jalur yang masih terisolasi. Upaya percepatan ini ditambah dengan rencana pembangunan jembatan darurat (Bailey) di wilayah Pintu Rime, Kecamatan Pining. Usulan pembangunan jembatan telah disetujui pimpinan BNPB dan akan segera direalisasikan demi mempermudah konektivitas wilayah terdampak.
Di sisi lain, Bupati Suhaidi turut menyuarakan dilema dalam proses pembangunan hunian tetap (huntap) di Kabupaten Gayo Lues. Berdasarkan kebijakan pemerintah pusat, pembelian lahan oleh pemerintah daerah tidak diperkenankan, padahal di Gayo Lues mayoritas lahan yang tersedia untuk huntap merupakan milik masyarakat dan telah bersertifikat. Menurut Bupati, dalam kondisi pascabencana, tidak mungkin masyarakat diminta membeli lahan baru untuk pembangunan rumah mereka.
Untuk itu, Bupati telah menyurati Presiden Republik Indonesia, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, serta Kepala BNPB agar mempertimbangkan keringanan anggaran pembebasan lahan untuk pembangunan huntap. Ia menegaskan bahwa kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan tempat tinggal permanen layak seharusnya tidak terhambat oleh kendala administratif terkait kepemilikan lahan.
Senada dengan itu, Dandim 0113/Gayo Lues, Letkol Arm Fran Desiafan Eka Saputra, S.H., menekankan pentingnya kehati-hatian dalam penggunaan lahan milik warga. Meski sejumlah masyarakat menyatakan keikhlasan menghibahkan lahan demi kepentingan umum, prosedur hukum dan administrasi tetap perlu diperhatikan untuk menghindari potensi konflik di masa mendatang.
Perhatian terhadap kendala akses jalan juga disampaikan oleh Wakapolres Gayo Lues dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Gayo Lues. Keduanya menegaskan bahwa kondisi jalan darat menjadi kunci keberhasilan pembangunan huntara. Material pembangunan sebagian besar berasal dari luar daerah, sehingga kelancaran logistik sangat bergantung pada keberfungsian jalur-jalur utama yang kini masih mengalami kerusakan parah.
Dengan waktu yang kian mendekati bulan Ramadan, seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Gayo Lues terus bekerja secara simultan untuk mengoordinasikan seluruh elemen yang terlibat. Upaya percepatan pembangunan huntara tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga menjadi simbol gotong royong lintas lembaga dalam merespons bencana skala besar yang mempengaruhi kehidupan ribuan warga.
Pemkab berharap sinergi yang terus diperkuat antara pemerintah pusat dan daerah, lembaga kemanusiaan, serta elemen TNI-Polri, dapat mempercepat pemulihan kondisi masyarakat sekaligus memberikan kepastian tempat tinggal yang aman, nyaman, dan manusiawi dalam waktu sesingkat mungkin. (Abdiansyah)
