Gayo Lues — Dalam upaya memperkuat tata kelola aparatur dan meningkatkan profesionalisme pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gayo Lues, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) menyelenggarakan uji kompetensi dan evaluasi terhadap 22 pejabat. Kegiatan ini dilaksanakan selama tiga hari, sejak 1 hingga 3 Oktober 2025, dan berlangsung di Hotel Green Kanaya, Medan.
Sebanyak 19 pejabat mengikuti uji kompetensi yang meliputi serangkaian tahapan seleksi, mulai dari penilaian tertulis, wawancara mendalam, hingga pemaparan makalah yang berfokus pada tugas-tugas strategis sesuai bidangnya masing-masing. Sementara itu, tiga pejabat lainnya mengikuti proses evaluasi khusus yang menitikberatkan pada rekam jejak kinerja, capaian program selama menjabat, serta kesesuaian dengan posisi struktural yang diemban saat ini.
Kepala BKPSDM, melalui Kepala Bidang Pengembangan Aparatur, Wagimin, menekankan pentingnya kegiatan ini sebagai bagian dari kebijakan strategis dalam penataan manajemen kepegawaian berbasis kompetensi. Dalam penjelasannya, ia menegaskan bahwa uji kompetensi bukan sekadar rutinitas administratif, melainkan upaya nyata untuk memastikan kesesuaian antara posisi jabatan dengan kemampuan dan keahlian para pejabat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Ukom menjadi dasar penempatan pejabat sesuai dengan keahliannya. Kami ingin memastikan tepat orang, tepat fungsi, dan tepat sasaran,” ujar Wagimin saat ditemui pada Kamis, 9 Oktober 2025.
Menurutnya, penyegaran organisasi tidak bisa berdiri semata pada pertimbangan formal atau keinginan pribadi, melainkan pada evaluasi objektif yang mencerminkan kebutuhan riil organisasi. Ia juga menambahkan bahwa ASN dituntut memiliki mental siap ditempatkan di posisi mana pun sesuai kebutuhan daerah, sekaligus mampu menjalankan fungsi kepemimpinan dan manajerial yang dibutuhkan dalam birokrasi yang dinamis.
Penyelenggaraan uji kompetensi ini dilandasi regulasi nasional yang mewajibkan pelaksanaan asesmen bagi pejabat sebelum dilakukan rotasi, mutasi, ataupun pengisian jabatan tertentu. Selain sebagai media penilaian kapasitas individu, kegiatan ini juga sekaligus menjadi sarana pemetaan potensi serta melihat aspek pengembangan karier PNS secara berkelanjutan.
BKPSDM menargetkan hasil uji kompetensi dan evaluasi jabatan tersebut dapat segera dirampungkan dan disampaikan kepada kepala daerah dalam waktu dekat. Hasil asesmen ini nantinya akan menjadi dasar pengambilan keputusan strategis dalam penempatan jabatan, baik untuk mengisi kekosongan struktur, melakukan rotasi, maupun mengembangkan lingkungan kerja yang lebih adaptif terhadap tantangan ke depan.
Selain untuk kebutuhan internal pemerintah kabupaten, pendekatan berbasis merit ini diharapkan mampu meningkatkan kinerja pelayanan publik di Gayo Lues. Kualitas pejabat yang ditempatkan sesuai keahliannya diyakini akan berdampak langsung terhadap efektivitas pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan masyarakat.
Pemerintah Kabupaten Gayo Lues terus berkomitmen menegakkan sistem meritokrasi dalam birokrasi. Dalam praktiknya, pelaksanaan uji kompetensi seperti ini menjadi cerminan bahwa reformasi birokrasi bukan sekadar narasi, melainkan langkah konkret dalam mewujudkan tata kelola sumber daya manusia yang profesional, berintegritas, dan adaptif terhadap kebutuhan zaman. (Ham)
