slot preparation.lsrs.lu https://turistskola.edu.rs/

Bendera Bintang Bulan Sudah Disahkan, Kenapa di Kantor Pemerintahan Tidak Dinaikkan

Redaksi Bara News

- Redaksi

Sabtu, 14 November 2026 - 23:08 WIB

50123 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

BANDA ACEH – Bendera Bintang Bulan sudah lama disahkan sebagai bendera Aceh. Aturannya jelas, payung hukumnya ada. Tapi yang jadi pertanyaan besar masyarakat Aceh hari ini: kenapa di kantor-kantor pemerintahan di Aceh, bendera Bintang Bulan itu tidak juga dinaikkan?

Padahal, Bendera Aceh itu sudah diatur dalam Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh. Qanun itu disahkan oleh DPRA dan sudah menjadi produk hukum Aceh yang sah.

Bukan hanya itu, pengibaran Bendera Bintang Bulan juga merupakan bagian dari MoU Helsinki dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA). Dalam UUPA, Aceh diberi kewenangan khusus untuk memiliki bendera dan lambang daerah sebagai simbol identitas Aceh.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Artinya, secara hukum, Bendera Bintang Bulan bukan lagi bendera terlarang. Ia adalah bendera resmi milik rakyat Aceh.

Namun faktanya di lapangan, sangat jarang kita melihat kantor bupati, kantor wali kota, kantor camat, hingga kantor-kantor dinas di Aceh mengibarkan Bendera Bintang Bulan berdampingan dengan Bendera Merah Putih.

Yang dikibarkan hanya Merah Putih. Bintang Bulan seolah masih dianggap bendera yang harus disembunyikan.

Ada Apa Sebenarnya?

Masyarakat Aceh bertanya-tanya, siapa yang sebenarnya takut mengibarkan bendera sendiri di tanah sendiri?

Apakah pemerintah daerah tidak berani? Apakah masih ada tekanan dari pusat? Atau memang pemerintah Aceh sendiri yang tidak mau melaksanakan Qanun yang sudah mereka sahkan sendiri?

“Kalau sudah disahkan, kenapa tidak dilaksanakan? Untuk apa buat Qanun kalau tidak dijalankan? Ini kan mempermainkan perasaan rakyat Aceh,” ujar salah seorang tokoh masyarakat Aceh yang enggan disebutkan namanya.

Ia menegaskan, rakyat Aceh tidak meminta yang aneh-aneh. Rakyat hanya meminta agar hukum yang sudah dibuat itu dijalankan. Jika Bendera Aceh sudah sah, maka harus berkibar di seluruh kantor pemerintahan di Aceh.

Bukan Untuk Memisahkan Diri

Pengibaran Bendera Bintang Bulan bukan berarti Aceh ingin memisahkan diri dari NKRI. Bendera Bintang Bulan adalah simbol identitas, budaya, dan sejarah Aceh, sama seperti daerah lain yang punya bendera daerah masing-masing.

Aceh tetap bagian dari Indonesia. Merah Putih tetap bendera utama. Bintang Bulan hanya sebagai pendamping, sebagai lambang keistimewaan Aceh yang sudah dijamin oleh UUPA.

Maka wajar jika rakyat Aceh kecewa. Di satu sisi pemerintah selalu bicara soal keistimewaan Aceh, tapi di sisi lain, simbol keistimewaan itu sendiri tidak berani dikibarkan.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada penjelasan resmi dari Pemerintah Aceh maupun pemerintah kabupaten/kota di Aceh, kenapa Bendera Bintang Bulan tidak juga dikibarkan di kantor-kantor pemerintahan, padahal sudah disahkan sejak 2013.

Masyarakat Aceh berharap, pemerintah tidak lagi ragu-ragu. Jangan biarkan Qanun hanya menjadi pajangan di atas kertas. Jika sudah sah, kibarkanlah.

Berita Terkait

Eks GAM Denmark Tarmizi Age Tulis Ulang Visi-Misi Mualem-Dek Fad, Minta Seluruh SKPA Bergerak dalam Satu Arah Pembangunan Aceh
Membanggakan! Poltekkes Kemenkes Aceh Raih Juara II Syarhil Qur’an Tingkat Nasional, Putri Ketua RAPI Nagan Raya Turut Mengharumkan Nama Aceh
Eks GAM DenmarkTarmizi AGE: Arahan Mualem Harus Jadi Reprimand Kepada SKPA, Jangan Sampai Dana TKD Kembali ke Pusat, Rakyat Aceh Rugi
Komandan Ibrahim Aceh – Kecam Somasi Bahlil terhadap Kolonel (Purn) Sri Radjasa Chandra: Kritik Bukanlah sebuah Kejahatan, karena Somasi Adalah Pembungkaman
Bea Cukai Banda Aceh Dorong UMKM Tembus Pasar Global, Seminar Nasional USK Kupas Peluang Ekspor Produk Lokal
Memahami Keramaian Antrean BBM di SPBU Pulo Pisang Bersamaan Pengajian
Gubernur Muzakir Manaf Tetapkan Aceh Siaga Darurat Hidrometeorologi hingga 31 Januari 2027
Bukan Sekadar Jabatan, Bu Lena Menjaga Amanah dengan Ketulusan dan Kesetiaan

Berita Terkait

Senin, 16 November 2026 - 01:55 WIB

Berani Jujur Hancur: Fahd Arafiq Bongkar Dugaan Intervensi dan Pencabutan Hak Berobat di Internal KPK

Minggu, 15 November 2026 - 22:53 WIB

Wacana Relokasi Badak Jawa Dikaitkan dengan Tambang Emas, Fakta Hukum dan Lokasi Bicara Lain

Minggu, 15 November 2026 - 22:50 WIB

Tiga Rakit Dompeng PETI di Tebo Dimusnahkan, Polisi Buru Pemilik Peralatan

Minggu, 15 November 2026 - 22:45 WIB

Wacana Relokasi Badak Jawa ke Alas Purwo Picu Polemik, Warga Curiga Ada Kepentingan Tambang Emas di Ujung Kulon

Minggu, 15 November 2026 - 20:26 WIB

BKN Buka Pembuatan Akun SSCASN, Pendaftaran CPNS 2026 Ditargetkan Pekan Keempat November

Minggu, 15 November 2026 - 19:36 WIB

Prabowo Bongkar Tambang Emas Ilegal Rp15 Triliun, Negara Dirampok Delapan Tahun Tanpa Tersentuh

Sabtu, 14 November 2026 - 22:49 WIB

Kampung Nelayan Merah Putih Bukan Program Bedah Rumah, Pemerintah Bangun Fasilitas Perikanan Sesuai Kebutuhan Desa

Sabtu, 14 November 2026 - 20:47 WIB

Masuk 3 Besar Klaster Parpol dan 2 Besar Non-Parpol di Survei LKPI, Forum Intelektual Muda Usulkan Harvick Hasnul Qolbi Isi Kursi Wapres

Berita Terbaru