GAYO LUES — Negara membayar gaji kepada orang yang sudah tidak lagi berstatus pegawai negeri. Kalimat itu terdengar seperti kejanggalan yang mustahil terjadi dalam sistem birokrasi yang katanya sudah digital dan tertib, tetapi itulah yang ditemukan Badan Pemeriksa Keuangan di Kabupaten Gayo Lues. Tiga aparatur sipil negara yang telah diberhentikan dengan tidak hormat tetap menerima gaji dan tunjangan selama berbulan-bulan, hingga negara dirugikan Rp109.100.800.
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Aceh atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Gayo Lues Tahun Anggaran 2025, pada 2025 terdapat tiga ASN yang telah diberhentikan sesuai Keputusan Bupati Gayo Lues tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil yang berlaku surut sejak tanggal 1 Maret 2025. Sejak tanggal itulah hak mereka atas gaji dan tunjangan seharusnya berhenti. Kenyataannya, pembayaran terus berjalan.
Gaji dan tunjangan merupakan hak ASN yang diperoleh setelah melaksanakan pekerjaan. Gaji dan tunjangan ASN dapat dihentikan apabila ASN yang bersangkutan diberhentikan sebagai ASN. Prinsip itu sangat sederhana. Ketika status sebagai ASN sudah berakhir, tidak ada lagi dasar hukum untuk membayar. Namun prinsip sederhana itu justru dilanggar selama 11 bulan, dari Maret hingga akhir tahun, dengan total kelebihan pembayaran yang tidak sedikit.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Rinciannya memperlihatkan bahwa persoalan ini bukan terjadi di satu tempat, melainkan menyebar di tiga perangkat daerah. Di Dinas Pendidikan, ASN berinisial K menerima kelebihan pembayaran selama 11 bulan, termasuk gaji, tunjangan hari raya, dan gaji ke-13, sebesar Rp39.915.700. Di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, ASN berinisial M menerima kelebihan pembayaran selama 11 bulan yang sama sebesar Rp43.928.600. Di Kecamatan Pining, ASN berinisial BH menerima kelebihan pembayaran selama 11 bulan sebesar Rp26.256.600. Jika dijumlahkan, totalnya Rp109.100.800.
Bagaimana mungkin pembayaran kepada orang yang sudah dipecat bisa lolos selama 11 bulan tanpa ada yang menghentikannya? Apakah daftar gaji tidak pernah dicocokkan dengan daftar pegawai aktif? Apakah tidak ada satu pun pejabat yang menyadari bahwa tiga nama itu seharusnya sudah tidak ada dalam daftar pembayaran? Ataukah sistem pembayaran gaji berjalan secara otomatis tanpa verifikasi, sehingga siapa pun yang pernah masuk dalam daftar akan terus dibayar sampai ada yang melaporkannya?
BPK dalam pemeriksaannya menegaskan dua akibat yang ditimbulkan. Pertama, terjadi kelebihan pembayaran atas gaji dan tunjangan sebesar Rp109.100.800. Kedua, terjadi lebih saji atas akun Belanja Pegawai pada Laporan Realisasi Anggaran. Lebih saji itu bukan sekadar kesalahan administrasi. Ia berarti laporan keuangan menyajikan belanja yang lebih besar dari yang seharusnya, sehingga gambaran tentang kondisi keuangan daerah menjadi tidak akurat. Temuan ini tercantum dalam LHP BPK Nomor 21.A/T/LHP/DJPKN-V.BAC/PPD.01/07/2026, yang dipublikasikan pada 21 Oktober 2026.
BPK juga mengungkap dua akar penyebab. Pertama, Kepala SKPK terkait selaku Pengguna Anggaran tidak melaksanakan evaluasi berkala dalam melakukan pengawasan atas pelaksanaan pembayaran gaji dan tunjangan ASN serta memantau kedisiplinan pegawai pada SKPK yang dipimpinnya. Kedua, Bendahara Gaji dan Tunjangan ASN pada SKPK belum melaksanakan verifikasi secara menyeluruh atas daftar pembayaran gaji dan tunjangan.
Dua penyebab itu, jika dibaca secara jujur, menggambarkan kegagalan pengawasan yang berlapis. Pengguna Anggaran yang seharusnya menjadi penanggung jawab utama justru tidak mengevaluasi. Bendahara yang seharusnya menjadi penjaga terakhir sebelum uang keluar justru tidak memverifikasi secara menyeluruh. Ketika dua lapis pengawasan itu sama-sama gagal, uang negara mengalir kepada orang yang sudah tidak berhak. Apakah ini sekadar kelalaian, atau ada pembiaran yang disengaja? Dan jika kelalaian selama 11 bulan bisa terjadi tanpa terdeteksi, berapa banyak lagi pembayaran gaji yang salah yang tidak terungkap karena tidak diperiksa?
Persoalan ini semakin telanjang ketika diukur dengan regulasi yang mengikat. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, Pasal 52 dan Pasal 53, menegaskan bahwa pemberhentian ASN, termasuk pemberhentian tidak dengan hormat, mengakibatkan berakhirnya status kepegawaian dan berakhirnya hak-hak kepegawaian. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Pasal 250 hingga Pasal 254, menegaskan bahwa PNS yang diberhentikan tidak dengan hormat tidak berhak lagi atas gaji dan tunjangan sejak tanggal pemberhentian berlaku. Ketika Keputusan Bupati telah berlaku surut sejak 1 Maret 2025, maka sejak tanggal itu pula pembayaran harus dihentikan. Mengapa keputusan yang sudah jelas tanggal berlakunya itu tidak ditindaklanjuti oleh SKPK selama 11 bulan?
Kewajiban yang sama juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Pemberhentian tidak dengan hormat adalah hukuman disiplin tingkat berat yang dijatuhkan atas pelanggaran berat. Hukuman itu tidak hanya menghentikan status, tetapi juga menghentikan seluruh hak keuangan yang melekat pada status tersebut. Membiarkan ASN yang telah dipecat tetap menerima gaji sama artinya dengan menganulir hukuman disiplin itu secara diam-diam. Apakah ini berarti sistem disiplin di Gayo Lues hanya tegas di atas kertas, tetapi lunak dalam pelaksanaan pembayaran?
Di sisi pengelolaan keuangan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 4 dan Pasal 18, menegaskan bahwa setiap pengeluaran negara atau daerah harus didasarkan pada bukti yang sah dan hak yang dapat dibuktikan, serta pejabat yang menandatangani bukti pengeluaran bertanggung jawab atas kebenaran dan keabsahannya. Pembayaran gaji kepada ASN yang sudah diberhentikan jelas tidak memiliki dasar hak yang sah. Siapa yang menandatangani daftar pembayaran itu selama 11 bulan? Apakah penandatangan itu memverifikasi dasar pembayaran, atau hanya menandatangani dokumen yang sudah disodorkan?
Kewajiban pengawasan itu diperkuat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 3 dan Pasal 141, yang menegaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab, serta Pengguna Anggaran wajib mengawasi pelaksanaan anggaran pada SKPK yang dipimpinnya. Sementara Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah menegaskan bahwa bendahara wajib melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen pembayaran sebelum melakukan pembayaran. Ketika bendahara tidak melaksanakan verifikasi secara menyeluruh, sebagaimana ditemukan BPK, maka ketentuan itu telah dilanggar secara nyata.
Persoalan ini juga bersentuhan dengan hak keuangan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2024, yang menjadi dasar pemberian THR dan gaji ke-13. THR dan gaji ke-13 hanya diberikan kepada ASN yang masih berstatus aktif pada saat pembayaran. Ketika ASN yang telah dipecat tetap menerima THR dan gaji ke-13, maka pelanggaran itu menjadi berlipat. Apakah data penerima THR dan gaji ke-13 di Gayo Lues tidak pernah dicocokkan dengan data pemberhentian?
Lebih jauh, Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menegaskan bahwa laporan keuangan harus menyajikan informasi yang andal, dapat diverifikasi, dan tidak mengandung kesalahan material. Lebih saji atas Belanja Pegawai sebesar Rp109 juta membuat laporan keuangan tidak memenuhi syarat tersebut. Bagaimana masyarakat dan DPRD dapat percaya pada laporan keuangan daerah jika belanja pegawai saja bisa lebih saji karena membayar orang yang sudah dipecat?
Dampak paling nyata dari temuan ini bukan hanya kerugian Rp109 juta. Dampak yang lebih besar adalah terkikisnya kepercayaan publik terhadap birokrasi. Masyarakat yang bekerja keras dan membayar pajak berhak bertanya, mengapa uang pajak mereka digunakan untuk membayar gaji orang yang sudah diberhentikan dengan tidak hormat, sementara pelayanan publik masih banyak yang kekurangan anggaran? Uang Rp109 juta itu seharusnya bisa digunakan untuk memperbaiki ruang kelas di Dinas Pendidikan, meningkatkan pelayanan ketenagakerjaan, atau memperbaiki pelayanan di Kecamatan Pining, tiga SKPK yang justru menjadi tempat terjadinya pelanggaran.
Pemerintah Kabupaten Gayo Lues kini tidak bisa lagi menjawab dengan penjelasan normatif. Pertama, uang Rp109.100.800 itu harus dikembalikan ke kas daerah. Langkah apa yang telah dilakukan untuk menuntut pengembalian? Apakah sudah ada surat tagihan? Apakah sudah ada upaya penagihan kepada tiga mantan ASN tersebut? Dan jika mereka tidak mengembalikan, apakah akan ditempuh upaya hukum?
Kedua, apakah ada sanksi bagi Kepala SKPK selaku Pengguna Anggaran yang tidak melaksanakan evaluasi berkala? Apakah ada sanksi bagi Bendahara Gaji yang tidak melakukan verifikasi menyeluruh? Jika tidak ada sanksi, maka temuan BPK ini hanya akan menjadi catatan tahunan yang berulang.
Ketiga, apakah sistem pembayaran gaji di Gayo Lues sudah terintegrasi dengan data kepegawaian? Apakah BKPSDM telah menyampaikan keputusan pemberhentian kepada SKPK dan bendahara tepat waktu? Jika BKPSDM sudah menyampaikan tetapi SKPK tidak menindaklanjuti, maka yang bermasalah adalah SKPK. Jika BKPSDM terlambat menyampaikan, maka yang bermasalah adalah koordinasi antar perangkat daerah. Keduanya sama-sama harus dijelaskan secara terbuka.
Keempat, berapa banyak lagi ASN yang telah diberhentikan, pensiun, meninggal dunia, atau pindah, tetapi masih tercantum dalam daftar gaji? Temuan terhadap tiga orang ini adalah hasil pemeriksaan sampel dan pengujian terbatas. Jika dalam tiga SKPK saja ditemukan kelebihan pembayaran Rp109 juta, bagaimana dengan SKPK lainnya yang tidak diperiksa secara mendalam? Pemerintah daerah harus melakukan audit internal menyeluruh atas seluruh daftar gaji ASN, bukan hanya menunggu temuan BPK berikutnya.
Selama pertanyaan-pertanyaan itu tidak dijawab dengan bukti pengembalian uang dan perbaikan sistem, maka temuan ini hanya akan menjadi satu lagi bukti bahwa pengelolaan keuangan daerah di Gayo Lues masih berjalan tanpa pengawasan yang menggigit. Membayar gaji kepada orang yang sudah dipecat selama 11 bulan bukan sekadar kesalahan administrasi. Ia adalah cermin dari birokrasi yang tidak mengenal data pegawainya sendiri, tidak memverifikasi dokumennya sendiri, dan tidak mengevaluasi pengeluarannya sendiri. Dan ketika birokrasi tidak mengenal pegawainya sendiri, bagaimana ia bisa melayani masyarakatnya dengan benar?
(TIM INVESTIGASI)
