JAKARTA – Praktik perampokan kekayaan negara kembali dipertontonkan secara telanjang di hadapan publik. Bukan oleh pencuri kecil, melainkan oleh jaringan tambang emas ilegal yang beroperasi terang-terangan selama bertahun-tahun, mengeruk emas berton-ton, tanpa izin, tanpa pajak, tanpa royalti, dan tanpa pernah dilaporkan kepada negara.
Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan fakta itu dengan nada geram saat berpidato pada puncak peringatan Hari Ulang Tahun ke-15 Partai NasDem di NasDem Tower, Jakarta, Rabu, 11 November 2026. Di hadapan para kader dan elite politik, Kepala Negara menyebut praktik tersebut sebagai perampokan yang sesungguhnya.
“Ada yang merampok kekayaan negara, ada yang tambang ilegal, kan itu ngerampok. Tidak bayar pajak, tidak bayar royalti, tidak… lapor aja nggak,” kata Prabowo.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pengungkapan itu bukan sekadar retorika. Prabowo membeberkan laporan yang diterimanya tentang satu tambang emas ilegal yang telah beroperasi selama delapan tahun tanpa izin. Setiap bulan, tambang tersebut menghasilkan 500 kilogram emas. Dalam setahun, produksinya mencapai 6 ton emas dengan nilai yang ditaksir mencapai 800 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar Rp15 triliun.
“Kalau 6 ton itu nilainya hampir US$ 800 juta. 6 ton 1 tahun, US$ 800 juta. Rp15 triliun,” ujar Prabowo.
Angka itu bukan sekadar statistik. Prabowo menegaskan, nilai sebesar itu seharusnya bisa menjadi jalan keluar bagi persoalan mendasar bangsa, terutama pendidikan. Dengan Rp15 triliun, pemerintah bisa menambah perbaikan 15.000 sekolah, karena rata-rata biaya renovasi satu sekolah mencapai Rp1 miliar.
“Bayangkan kalau kita punya Rp15 triliun lagi kita bisa nambah 15 ribu sekolah lagi, karena rata-rata perbaikan sekolah renovasi itu Rp1 miliar satu sekolah,” pungkasnya.
Perbandingan itu menampar. Di satu sisi, anak-anak Indonesia masih belajar di ruang kelas yang bocor, berdinding rapuh, dan berlantai tanah. Di sisi lain, emas seberat 6 ton per tahun mengalir keluar dari perut bumi Indonesia ke kantong segelintir orang yang tidak pernah berkontribusi satu rupiah pun kepada negara.
Prabowo mengaku, pada pagi hari sebelum menyampaikan pidato tersebut, ia menerima surat dari seorang siswa sekolah dasar yang mengucapkan terima kasih karena sekolahnya telah diperbaiki. Surat sederhana itu, menurutnya, menjadi bukti bahwa anggaran negara yang digunakan dengan benar mampu mengubah nasib rakyat kecil. Sebaliknya, setiap triliun yang dirampok dari tambang ilegal adalah ribuan sekolah yang gagal diperbaiki, ribuan anak yang tetap belajar dalam keterbatasan.
Persoalan ini ternyata jauh lebih besar dari satu tambang. Sebelumnya, Presiden telah menerima laporan adanya 1.063 titik tambang ilegal yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Potensi kerugian negara dari seluruh titik itu diperkirakan mencapai Rp300 triliun. Angka yang jika benar, menunjukkan betapa sistem pengawasan sumber daya alam selama ini telah lumpuh, atau sengaja dilumpuhkan.
Pertanyaan kritisnya kini mengemuka: bagaimana mungkin sebuah tambang yang memproduksi 500 kilogram emas setiap bulan bisa beroperasi selama delapan tahun tanpa terdeteksi dan ditindak? Siapa yang melindungi, siapa yang menerima upeti, dan mengapa aparat penegak hukum dan instansi pengawas pertambangan seolah buta selama itu? Fakta bahwa tambang sebesar itu bisa berjalan tanpa izin selama delapan tahun bukan sekadar kelalaian, melainkan indikasi adanya pembiaran sistemik yang melibatkan banyak pihak.
Prabowo sendiri menyadari bahwa langkah penertiban ini tidak akan berjalan mulus. Ia menegaskan tidak akan mundur meski dihujat dan dimaki-maki.
“Kalau kita membela kebenaran, kita dimaki-maki, kita dihujat, ya sudahlah. Saya berbuat demi rakyat saya,” katanya.
Namun pernyataan tegas saja tidak cukup. Publik kini menuntut pembuktian: siapa pemilik dan pemodal di balik tambang ilegal tersebut, ke mana emas 6 ton per tahun itu dijual, dan mengapa 1.063 titik tambang ilegal itu baru dibuka sekarang. Tanpa penindakan hukum yang transparan dan menyentuh aktor utama, pengungkapan ini hanya akan menjadi pidato yang menguap, sementara perampokan kekayaan negara terus berjalan di bawah tanah Indonesia.
Melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara saat ini, pemerintah telah menganggarkan perbaikan sekitar 70.000 sekolah hingga Desember 2026, dari total 368.000 sekolah di Indonesia. Program revitalisasi sekolah 2026 semula menyasar 11.744 sekolah dengan anggaran Rp14 triliun, lalu ditambah 60.000 satuan pendidikan sehingga totalnya menjadi 71.744 sekolah.
“Jadi kalau kita hanya mampu 70.000, itu berapa persen? Tapi lumayan,” tutur Presiden.
Pernyataan itu sekaligus menegaskan ironi yang pahit. Negara harus berjuang keras mengumpulkan anggaran untuk memperbaiki sekolah, sementara di luar sana, Rp15 triliun dari satu tambang ilegal saja melayang setiap tahun. Jika 1.063 titik tambang ilegal itu benar-benar ditertibkan dan hasilnya dikembalikan kepada negara, persoalan sekolah rusak, jalan rusak, dan layanan dasar yang tertinggal seharusnya tidak lagi menjadi alasan.
Kini bola berada di tangan pemerintah. Apakah pengungkapan pada 11 November 2026 itu akan menjadi titik balik penegakan hukum di sektor pertambangan, atau hanya menjadi catatan lain tentang betapa mudahnya kekayaan Indonesia dirampok di depan mata negara sendiri, publik akan mengawasinya. (*)
