ACEH TENGGARA — Tokoh masyarakat petani kecil Aceh Tenggara, Adnan Kst, mendesak pihak Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) dan Satuan Tugas (Satgas) Penertiban Kawasan Hutan untuk segera menghentikan aksi penumbangan kebun kelapa sawit milik petani kecil di sekitar kawasan kaki Gunung Leuser. Langkah advokasi ini ditegaskan murni didasari oleh pertimbangan kemanusiaan dan keadilan sosial, tanpa ada maksud untuk melegalkan pelanggaran hukum.
Pernyataan tersebut disampaikan Adnan guna menyuarakan jeritan dan aspirasi para petani kecil yang saat ini terdampak langsung oleh pelaksanaan tindak lanjut Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan Satuan Tugas.
”Saya ingin menyampaikan fenomena nyata yang terjadi sekarang di tengah-tengah masyarakat. Ini merupakan aspirasi dan jeritan yang dirasakan langsung oleh para petani kita di bawah kaki Gunung Leuser,” ujar Adnan Kst dalam keterangannya.
Adnan mengakui bahwa secara norma hukum, aktivitas perkebunan kelapa sawit di dalam kawasan konservasi memang menyalahi ketentuan. Namun, ia menyoroti adanya persoalan mendasar terkait perbedaan peta dan patok fisik di lapangan. Banyak warga dan petani di Kecamatan Babul Rahmah, Lawe Alas, hingga Ketambe yang telah mengelola lahan atau bermukim di desa tersebut secara turun-temurun jauh sebelum pal batas fisik TNGL dipasang.
Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa proses penyelesaian penguasaan tanah di kawasan hutan melalui skema Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Rangka Penataan Kawasan Hutan (PPTPKH)—baik lewat mekanisme Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) maupun Perhutanan Sosial—masih terus berjalan. Saat ini, Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah XVIII Banda Aceh bersama Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara, DPRK, dan DPR Aceh masih melakukan verifikasi lapangan, rekonstruksi batas, serta pengusulan tata batas ulang (enclave) secara bertahap untuk titik-titik yang beririsan dengan lahan masyarakat.
Menurut Adnan, penertiban yang menyasar petani kecil di Aceh Tenggara berpotensi menyimpang dari semangat awal Presiden dalam menerbitkan Perpres tersebut, yang sejatinya ditujukan untuk menindak penguasaan lahan berskala besar hingga ratusan ribu hektare oleh korporasi atau pemodal besar.
”Petani kita yang menggarap lahan di Aceh Tenggara ini tidak luas, paling satu orang hanya mengelola satu hingga dua hektare. Lahan tersebut pun bukan baru dibuka sekarang, melainkan sudah digarap puluhan tahun lalu, bahkan banyak yang membelinya dari hasil keringat dan jerih payah mereka sendiri,” tegasnya.
Sebagai jalan keluar yang berkeadilan dan manusiawi, Adnan mengusulkan agar pemerintah memberikan kebijakan penundaan penumbangan hingga masa siklus panen sawit masyarakat usai (sekitar 25 tahun), sembari merampungkan penataan ulang batas dan patok kawasan konservasi yang belum sinkron.
Ia memperingatkan, apabila penertiban terus dipaksakan tanpa pendekatan yang bijak dan mempertimbangkan realitas sosial warga, hal tersebut dikhawatirkan dapat memicu konflik berkepanjangan antara masyarakat dan pemerintah di masa mendatang.(Tim)










































