KUTACANE, ACEH TENGGARA — Operasi penumbangan kelapa sawit di kawasan penyangga dan perbatasan Taman Nasional Gunung Leuser kini berubah menjadi persoalan keadilan agraria. Kebijakan yang diklaim sebagai penertiban kawasan hutan itu dinilai menabrak realitas sejarah penguasaan lahan, memutus sumber hidup petani kecil, dan memperlihatkan wajah penegakan hukum yang tajam ke bawah namun tumpul ke atas.
Kritik itu mengemuka seiring gencarnya operasi penertiban gabungan di Kabupaten Aceh Tenggara pada pertengahan November 2026. Di lapangan, alat berat dan petugas gabungan menyasar kebun-kebun sawit warga yang berada di sekitar kaki Gunung Leuser. Bagi warga, kebun itu bukan sekadar tanaman, melainkan satu-satunya penopang ekonomi keluarga yang telah dirawat selama puluhan tahun.
Tokoh masyarakat petani kecil Aceh Tenggara, Adnan Kst, mendesak Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser dan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan untuk segera menghentikan eksekusi lahan milik petani kecil. Desakan itu bukan penolakan terhadap hukum, melainkan seruan agar negara berhenti memperlakukan petani sebagai penjahat hutan.
“Saya ingin menyampaikan fenomena nyata yang terjadi sekarang di tengah-tengah masyarakat. Ini merupakan aspirasi dan jeritan yang dirasakan langsung oleh para petani kita di bawah kaki Gunung Leuser,” ujar Adnan.
Menurut Adnan, negara tidak bisa menggunakan pendekatan kekuasaan dengan meratakan sumber penghidupan warga tanpa membaca akar sejarah wilayah tersebut. Jauh sebelum batas Taman Nasional Gunung Leuser ditetapkan secara formal, masyarakat lokal dan nenek moyang mereka telah lebih dulu menduduki, bermukim, dan mengelola sebagian wilayah itu secara turun-temurun. Kehadiran negara melalui peta dan pal batas datang belakangan, tetapi kini justru dijadikan dasar untuk menghapus jejak penguasaan yang telah berlangsung lebih lama.

Persoalan di lapangan semakin rumit karena peta kawasan hutan di atas kertas tidak sinkron dengan tapal batas fisik. Di sejumlah wilayah seperti Kecamatan Babul Rahmah, Lawe Alas, hingga Ketambe, warga telah menggarap lahan pertanian jauh sebelum pal batas fisik Taman Nasional Gunung Leuser dipancangkan. Ironisnya, warga dengan kepemilikan sangat terbatas itu kini diperlakukan layaknya perambah hutan skala besar.
“Petani kita yang menggarap lahan di Aceh Tenggara ini tidak luas, paling satu orang hanya mengelola satu hingga dua hektare. Lahan tersebut pun bukan baru dibuka sekarang, melainkan sudah digarap puluhan tahun lalu, bahkan banyak yang membelinya dari hasil keringat dan jerih payah mereka sendiri,” tegas Adnan.
Kritik tajam juga diarahkan pada cara Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan diterapkan di lapangan. Semangat utama regulasi itu sejatinya dirancang untuk menindak penguasaan kawasan hutan secara ilegal dalam skala masif, mencapai puluhan hingga ratusan ribu hektare, oleh korporasi maupun pemodal besar. Namun di Aceh Tenggara, yang justru lebih dulu merasakan kerasnya penertiban adalah petani kecil dengan satu hingga dua hektare kebun.
Ketimpangan itu menimbulkan pertanyaan mendasar: ke mana arah penegakan hukum ini sesungguhnya ditujukan? Jika negara serius memberantas perambahan besar, mengapa yang ditumbangkan lebih dulu adalah sawit rakyat yang menjadi urat nadi ekonomi keluarga, sementara penguasaan skala besar oleh pemodal masih luput dari sorotan publik yang sama?
Selain menabrak rasa keadilan, eksekusi penumbangan itu dinilai prematur karena proses administratif penataan ruang masih berjalan. Hingga kini, Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XVIII Banda Aceh bersama Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara, DPRK, dan DPR Aceh masih melakukan verifikasi lapangan, rekonstruksi batas, serta pengusulan tata batas ulang atau enclave melalui skema Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Rangka Penataan Kawasan Hutan, baik lewat mekanisme Tanah Objek Reforma Agraria maupun Perhutanan Sosial.
Memaksakan penumbangan sebelum verifikasi dan rekonstruksi batas itu rampung hanya akan memperlihatkan negara yang tidak hadir melindungi rakyatnya sendiri. Kondisi itu semakin berat karena ekonomi masyarakat belum sepenuhnya pulih akibat rentetan bencana alam yang menghantam wilayah tersebut dalam beberapa waktu terakhir.
Sebagai jalan tengah yang manusiawi dan bermartabat, pemerintah didesak memberlakukan moratorium atau penundaan penumbangan hingga masa siklus produktif tanaman sawit masyarakat berakhir, yakni sekitar 25 tahun. Jeda waktu tersebut dinilai krusial agar negara dapat merampungkan sinkronisasi batas kawasan konservasi secara transparan sekaligus menyiapkan skema transisi ekonomi yang adil bagi warga, bukan sekadar menumbangkan lalu meninggalkan mereka tanpa alternatif.
Apabila pemerintah tetap bersikeras mengedepankan pendekatan represif tanpa mempertimbangkan rekam jejak historis dan realitas sosial warga di kaki Gunung Leuser, kebijakan konservasi itu dikhawatirkan justru memicu gesekan dan konflik agraria berkepanjangan antara masyarakat dan negara. Konservasi yang dibangun di atas penderitaan rakyat, pada akhirnya, tidak akan pernah melahirkan hutan yang lestari dan masyarakat yang sejahtera. (RED)







































