JAKARTA — Majelis hakim sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat terhadap Irjen Pol Eko Hadi Santoso atas keterlibatannya dalam dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pejabat negara lainnya.
Putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang menghadirkan sembilan saksi, termasuk satu saksi meringankan berinisial DR. Dalam sidang itu, majelis menilai Eko Hadi telah melakukan pemufakatan terkait kegiatan akses ilegal berupa penyadapan dengan menggunakan akses atau alat teknologi milik Polri secara tidak profesional dan tidak prosedural.
“Pada hasil putusan pelaksanaan sidang KKEP, maka didapat suatu wujud perbuatan terhadap terduga pelanggar EHS, terduga pelanggar telah melakukan pemufakatan terkait kegiatan illegal access, berupa melakukan penyadapan dengan menggunakan akses atau alat teknologi milik Polri untuk melakukan penyadapan secara tidak profesional dan prosedural,” kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko saat jumpa pers di Mabes Polri, Jakarta.
Atas perbuatan tersebut, Eko Hadi dijatuhi dua sanksi sekaligus. Secara etika, perbuatannya dinyatakan sebagai perbuatan tercela. Secara administratif, ia dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH.
“Sanksi administratif, pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH,” ucap Trunoyudo.
Putusan itu disampaikan kepada publik pada Selasa, 17 November 2026, di Gedung Propam Polri, Jakarta Selatan. Eko Hadi yang hadir dalam sidang tersebut menyatakan tidak menerima putusan dan menempuh upaya banding.
“Atas putusan tersebut, pelanggar EH menyatakan banding,” ungkap Trunoyudo.
Kasus ini bermula dari penyidikan Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri terhadap dugaan penyadapan ilegal nomor ponsel Presiden Prabowo Subianto. Dalam penyidikan itu, penyidik menetapkan empat perwira tinggi Polri sebagai tersangka.
Keempatnya adalah eks Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, eks Kadivkum Polri Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution, eks Kadiv TIK Polri Irjen Pol Slamet Uliandi, dan eks Dirtipnarkoba Bareskrim Polri Irjen Pol Eko Hadi Santoso.
Selain Presiden, penyadapan itu diduga juga menyasar pejabat negara, tokoh politik, media, tokoh organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, hingga pengusaha.
Atas dugaan perbuatan tersebut, penyidik menerapkan sejumlah pasal sesuai peran masing-masing tersangka. Pertama, Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terkait dugaan penyadapan, dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun.
Kedua, Pasal 48 juncto Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang ITE terkait dugaan penghilangan data elektronik, dengan ancaman pidana penjara paling lama 8 tahun.
Ketiga, Pasal 332 ayat (1) dan atau ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terkait dugaan akses ilegal, dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 atau 7 tahun sesuai ketentuan yang disangkakan.
Penyidik juga menerapkan Pasal 20 huruf c dan atau huruf d KUHP terkait dugaan turut serta melakukan tindak pidana atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana, antara lain dengan menyalahgunakan kekuasaan.
Selain menyidik dugaan penyadapan, akses ilegal, dan penghilangan dokumen elektronik, Polri juga menerbitkan laporan polisi terkait dugaan tindak pidana makar. Laporan tersebut berkaitan dengan dugaan turut serta, melakukan tindak pidana secara bersama-sama, atau melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan makar.
Atas laporan itu, Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri melakukan penyelidikan untuk memastikan ada atau tidaknya unsur makar yang harus dibuktikan secara terpisah.
Sebelum Eko Hadi, Irjen Pol Ahrie Sonta juga telah divonis pemberhentian tidak dengan hormat dalam sidang kode etik atas kasus yang sama. Ahrie Sonta pun mengajukan banding atas putusan tersebut. (*)









































