slot preparation.lsrs.lu https://turistskola.edu.rs/

Komandan Ibrahim Aceh – Kecam Somasi Bahlil terhadap Kolonel (Purn) Sri Radjasa Chandra: Kritik Bukanlah sebuah Kejahatan, karena Somasi Adalah Pembungkaman

Redaksi Bara News

- Redaksi

Sabtu, 14 November 2026 - 22:48 WIB

50129 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Banda Aceh, 14 November 2026 |  Kami sebagai mantan Kombatan Gerakan Aceh Merdeka ( GAM ) mengecam keras somasi terbuka yang dilayangkan oleh Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, melalui Bakumham DPP Partai Golkar kepada salah satu Tokoh dibalik layar Perdamaian Aceh yaitu Kolonel Infanteri (Purn) Sri Radjasa Chandra.

Somasi dengan tenggat 3×24 jam untuk mencabut pernyataan, menghapus konten, dan meminta maaf secara terbuka itu, menurut kami, bukan sekadar langkah hukum biasa. Itu adalah upaya pembungkaman terhadap kebebasan berpendapat yang dijamin konstitusi. Secara kasat mata itu menunjukkan bahwa Balil masih labil belum matang dalam berpolitik, dan Kompetensi Dasar ilmu partai politik dasar patut di resapi oleh Bahlil.

Faktanya bahwa Kolonel (Purn) Sri Radjasa telah menegaskan bahwa dirinya tidak pernah menyebut nama Bahlil terlibat dalam dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto. Ia juga menjelaskan bahwa pernyataannya soal dinamika kudeta senyap ketua umum internal Partai Golkar bersumber dari pengakuan seorang mantan Ketua DPD I Partai Golkar, dan ini adalah fakta.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Kami mengecam Bahlil dengan DASAR HUKUM :

1. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

– Pasal 28: Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan.
– Pasal 28E ayat (3): Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.
– Pasal 28F: Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi.
– Pasal 28I ayat (1): Hak kebebasan berpendapat adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.

2. UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

– Pasal 23 ayat (2): Setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan, dan menyebarluaskan pendapat sesuai hati nuraninya.
– Pasal 25: Setiap orang berhak untuk menyampaikan pendapat di muka umum.

3. UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum

– Pasal 2 ayat (1): Setiap warga negara bebas menyampaikan pendapat sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab berdemokrasi.

4. UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers

– Pasal 4 ayat (1) dan (3): Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara, dan pers mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.

5. Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) – UU Nomor 12 Tahun 2005

– Pasal 19 ayat (2): Setiap orang berhak atas kebebasan untuk menyatakan pendapat, termasuk kebebasan untuk mencari, menerima, dan menyebarkan informasi dan pemikiran apapun.

6. Asas Hukum: Pejabat Publik Wajib Lebih Toleran Terhadap Kritik

Dalam negara demokrasi, pejabat publik tidak dapat menyamakan dirinya dengan warga biasa dalam hal pencemaran nama baik. Kritik terhadap pejabat publik dalam kapasitas jabatannya adalah bagian dari kontrol sosial, bukan tindak pidana, selama disampaikan untuk kepentingan umum.

Dan SOMASI Bahlil tersebut sangat BERBAHAYA BAGI DEMOKRASI

Menurut Voltaire – Kebebasan Berpendapat Adalah Nyawa Demokrasi “ Saya tidak setuju dengan apa yang Anda katakan, tetapi saya akan membela sampai mati hak Anda untuk mengatakannya.” Somasi untuk membungkam kritik bertentangan dengan prinsip ini. Negara yang tidak memberi ruang bagi suara yang tidak disukai, sedang membunuh jiwanya sendiri. Dan John Stuart Mill – On Liberty (1859) “ Mill menegaskan bahwa kebenaran hanya bisa ditemukan melalui benturan pendapat yang bebas. Membungkam satu pendapat berarti kita menganggap diri kita tidak pernah salah, dan itu adalah kesombongan kekuasaan. “ Jika pendapat Kolonel (Purn) Sri Radjasa salah, biarkan ia dibantah dengan argumen dan data, bukan dengan ancaman somasi. Jika pendapatnya benar, maka somasi itu telah menutupi kebenaran yang seharusnya diketahui publik. Bapak Kolonel Radjasa adalah Seorang purnawirawan yang berjasa bagi kami rakyat Aceh, yang mengkritik karena cinta kepada negara tidak boleh diperlakukan sebagai musuh negara.

PERNYATAAN SIKAP KAMI

1. Menolak pembungkaman melalui somasi. Pejabat publik, apalagi ketua umum partai dan menteri, harus siap dikritik. Kritik bukan fitnah, dan pengawasan bukan permusuhan.

2. Mendukung penuh Kolonel (Purn) Sri Radjasa Chandra. Kami berdiri bersama beliau untuk terus bersuara demi kepentingan bangsa dan negara, di atas kepentingan politik kelompok mana pun.

3. Menuntut Bahlil mencabut somasi. Jika merasa dirugikan, jawablah dengan data dan klarifikasi terbuka, bukan dengan ancaman hukum.

4. Mengajak masyarakat sipil, pers, akademisi, dan purnawirawan untuk bersolidaritas. Ketika satu suara dibungkam, maka suara kita semua sedang terancam.

Sebagaimana kata Voltaire, kami mungkin tidak selalu setuju dengan semua pernyataan yang disampaikan, tetapi kami akan membela hak setiap warga negara untuk menyampaikannya.

Cabut Somasi! Hentikan Pembungkaman! Lindungi Kebebasan Berpendapat!

Takzim Kami
Komandan Ibrahim Aceh
Eks Komandan Pasukan Pemburu Jejak ( Cologne Maccan ) Gerakan Aceh Merdeka ( GAM )

Berita Terkait

Eks GAM Denmark Tarmizi Age Tulis Ulang Visi-Misi Mualem-Dek Fad, Minta Seluruh SKPA Bergerak dalam Satu Arah Pembangunan Aceh
Membanggakan! Poltekkes Kemenkes Aceh Raih Juara II Syarhil Qur’an Tingkat Nasional, Putri Ketua RAPI Nagan Raya Turut Mengharumkan Nama Aceh
Eks GAM DenmarkTarmizi AGE: Arahan Mualem Harus Jadi Reprimand Kepada SKPA, Jangan Sampai Dana TKD Kembali ke Pusat, Rakyat Aceh Rugi
Bendera Bintang Bulan Sudah Disahkan, Kenapa di Kantor Pemerintahan Tidak Dinaikkan
Bea Cukai Banda Aceh Dorong UMKM Tembus Pasar Global, Seminar Nasional USK Kupas Peluang Ekspor Produk Lokal
Memahami Keramaian Antrean BBM di SPBU Pulo Pisang Bersamaan Pengajian
Gubernur Muzakir Manaf Tetapkan Aceh Siaga Darurat Hidrometeorologi hingga 31 Januari 2027
Bukan Sekadar Jabatan, Bu Lena Menjaga Amanah dengan Ketulusan dan Kesetiaan

Berita Terkait

Senin, 16 November 2026 - 01:55 WIB

Berani Jujur Hancur: Fahd Arafiq Bongkar Dugaan Intervensi dan Pencabutan Hak Berobat di Internal KPK

Minggu, 15 November 2026 - 22:53 WIB

Wacana Relokasi Badak Jawa Dikaitkan dengan Tambang Emas, Fakta Hukum dan Lokasi Bicara Lain

Minggu, 15 November 2026 - 22:50 WIB

Tiga Rakit Dompeng PETI di Tebo Dimusnahkan, Polisi Buru Pemilik Peralatan

Minggu, 15 November 2026 - 22:45 WIB

Wacana Relokasi Badak Jawa ke Alas Purwo Picu Polemik, Warga Curiga Ada Kepentingan Tambang Emas di Ujung Kulon

Minggu, 15 November 2026 - 20:26 WIB

BKN Buka Pembuatan Akun SSCASN, Pendaftaran CPNS 2026 Ditargetkan Pekan Keempat November

Minggu, 15 November 2026 - 19:36 WIB

Prabowo Bongkar Tambang Emas Ilegal Rp15 Triliun, Negara Dirampok Delapan Tahun Tanpa Tersentuh

Sabtu, 14 November 2026 - 22:49 WIB

Kampung Nelayan Merah Putih Bukan Program Bedah Rumah, Pemerintah Bangun Fasilitas Perikanan Sesuai Kebutuhan Desa

Sabtu, 14 November 2026 - 20:47 WIB

Masuk 3 Besar Klaster Parpol dan 2 Besar Non-Parpol di Survei LKPI, Forum Intelektual Muda Usulkan Harvick Hasnul Qolbi Isi Kursi Wapres

Berita Terbaru