Banten- Somasi yang dilayangkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia kepada Sri Radjasa Chandra menuai kecaman dari sejumlah organisasi masyarakat dan organisasi profesi di Banten. Mereka menilai somasi itu sebagai upaya membungkam kritik, produk jurnalistik dan demokrasi.
Somasi yang gegabah dilayangkan, setelah nama Bahlil dikaitkan dengan dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto oleh mantan Kepala Kepolisian RI Listyo Sigit Prabowo. Bahlil, yang juga Ketua Umum Partai Golkar, meminta Sri Radjasa menarik tuduhan itu dan meminta maaf.
Protes keras datang dari Perisai Masyarakat Banten Kidul yang dipimpin Marzuki Hamid, Forum Kemandirian Ekonomi Rakyat Banten yang dipimpin Adang Afandi, dan Himpunan Pengacara Banten yang dipimpin Edi Suhaedi. Dalam pernyataan sikap bersama, mereka menyebut somasi itu bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, khususnya ketentuan soal kemerdekaan pers. Mereka juga menilai tuduhan Bahlil tidak disertai bukti yang akurat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pernyataan itu sekaligus mendukung sikap Sri Radjasa yang menolak meminta maaf. Menurut Edi Suhaedi, tuntutan tersebut salah alamat.
“Dalam podcast-nya, Sri Radjasa tidak pernah menyebut nama Bahlil terkait skandal penyadapan,” ujar Edi Suhaedi, Jumat (13/11/2026).
Edi menyayangkan sikap Bahlil, yang menjabat menteri sekaligus memimpin partai besar, tetapi masih memakai pendekatan intimidasi terhadap kritik dan tidak demokratis.
Edi menilai jawaban tegas Sri Radjasa patut dicontoh masyarakat Banten agar tidak surut menegakkan kebenaran meski diancam.
Para pemimpin Ormas itu meminta Bahlil lebih bijak menyikapi kritik dan tuntutan publik. Di tengah krisis di banyak lini yang menekan rakyat kecil, mereka mendesak pejabat negara dan aparat hukum lebih berpihak kepada masyarakat. “Kami mengingatkan bahwa sejarah bangsa mencatat gerakan rakyat berskala besar pernah meruntuhkan kekuasaan yang otoriter dan korup,”tegasnya.
