JAKARTA – Nama mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo ikut terseret dalam isu dugaan perlindungan atau beking di balik aktivitas pertambangan bos nikel Arif Kurniawan (AK) di Sulawesi Tenggara. Kejaksaan Agung (Kejagung) menyatakan masih mendalami informasi tersebut dan belum dapat memastikan kebenaran dugaan keterlibatan Listyo Sigit dalam bisnis pertambangan yang dijalankan Arif.
Isu tersebut muncul di tengah penyidikan perkara dugaan korupsi pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara periode 2013-2025 yang tengah ditangani Kejagung. Dalam perkara itu, nama Arif Kurniawan disebut sebagai sosok sentral yang mengendalikan jaringan perusahaan tambang, sementara nama Listyo Sigit disebut-sebut sebagai pihak yang diduga memberikan perlindungan.
Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung, Kuntadi, menegaskan bahwa penyidikan belum sampai pada pengusutan dugaan keterlibatan Listyo Sigit sebagai pihak yang membekingi Arif. Hingga saat ini, penyidik masih mengumpulkan dan mendalami seluruh informasi yang berkaitan dengan perkara tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kita masih mendalami,” ujar Kuntadi saat dikonfirmasi pada Senin, 9 November 2026.
Kuntadi juga menegaskan bahwa pihaknya belum dapat menyimpulkan apakah Arif memang memiliki perlindungan dari Listyo Sigit dalam menjalankan bisnis pertambangannya. Ia meminta semua pihak untuk tidak berspekulasi sebelum penyidikan menunjukkan bukti yang cukup.
“Tidak, belum sampe ke sana (pengusutan AK dibekingi Listyo). Kita masih mendalami semua, ya,” ujar dia.
Di sisi lain, keberadaan Arif Kurniawan juga masih menjadi perhatian penyidik. Kejagung belum dapat memastikan lokasi bos nikel tersebut, meski telah berkoordinasi dengan pihak keimigrasian untuk melacak keberadaannya di luar negeri. Upaya pelacakan itu dilakukan untuk memastikan Arif dapat dimintai keterangan lebih lanjut dalam proses penyidikan.
Kuntadi juga menegaskan bahwa Arif hingga kini belum berstatus tersangka. Dalam perkara dugaan korupsi pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara, Arif masih diperiksa sebagai saksi. Status tersebut menunjukkan bahwa penyidik masih memerlukan pendalaman keterangan dan alat bukti sebelum menentukan langkah hukum selanjutnya terhadap Arif.
Sebelumnya, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) mulai mengambil alih kembali kawasan hutan yang diduga dikuasai secara ilegal oleh sejumlah perusahaan yang terafiliasi dengan Arif Kurniawan. Penertiban tersebut dilakukan setelah pimpinan Satgas PKH memutuskan mengambil langkah tegas terhadap jaringan perusahaan yang diduga berada di bawah kendali sosok tersebut.
Juru Bicara Satgas PKH, Barita Simanjuntak, mengatakan keputusan itu merupakan tindak lanjut hasil rapat pimpinan Satgas PKH yang dipimpin Ketua Pengarah Satgas PKH sekaligus Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin. Rapat tersebut membahas penertiban penguasaan kawasan hutan yang dilakukan secara ilegal oleh perusahaan-perusahaan yang terafiliasi dengan Arif.
“Pimpinan Satgas PKH memutuskan untuk mengambil langkah penertiban secara tegas, menyeluruh, dan terkoordinasi terhadap penguasaan dan pemanfaatan kawasan hutan oleh perusahaan-perusahaan yang dilakukan secara ilegal, yang terafiliasi, dan/atau berada dalam pengendalian saudara AK, termasuk seluruh jaringan perusahaan terkait di seluruh wilayah Republik Indonesia,” kata Barita, dikutip pada Kamis, 5 November 2026.
Penertiban kawasan hutan itu menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk mengembalikan fungsi kawasan hutan yang diduga telah dimanfaatkan secara tidak sah untuk aktivitas pertambangan. Langkah tersebut juga menunjukkan bahwa penanganan kasus ini tidak hanya menyentuh aspek pidana korupsi, tetapi juga aspek penguasaan dan pemanfaatan kawasan hutan yang diduga melanggar ketentuan.
Hingga kini, Kejagung masih terus mengembangkan penyidikan untuk mengungkap secara utuh konstruksi perkara, termasuk alur pengelolaan tambang, pihak-pihak yang terlibat, serta kemungkinan adanya perlindungan dari oknum pejabat. Penyidik memastikan setiap informasi yang muncul, termasuk dugaan keterlibatan Listyo Sigit, akan didalami secara hati-hati dan berdasarkan alat bukti.
Kejagung pun mengimbau masyarakat untuk menunggu hasil resmi penyidikan dan tidak menarik kesimpulan sebelum adanya keterangan resmi dari penyidik. (*)
