GAYO LUES — Lima hari setelah bencana banjir bandang dan longsor melumpuhkan sejumlah wilayah di Kabupaten Gayo Lues, upaya pemulihan mulai diarahkan pada langkah strategis berbasis data. Komando Distrik Militer (Kodim) 0113/Gayo Lues mendorong para pengulu kampung untuk segera melakukan pendataan kerusakan di wilayah masing-masing secara menyeluruh dan terstruktur. Langkah ini menjadi dasar penting untuk mempercepat proses bantuan dan pembangunan kembali fasilitas yang terdampak.
Dandim 0113/GL, Letkol Inf Agus Satrio Wibowo, S.I.P., dalam pertemuan bersama para pengulu dan tokoh masyarakat yang berlangsung di Pitu Ruang Pendopo Bupati Gayo Lues, Selasa (2/12/2025), menyampaikan bahwa saat ini dirinya tengah menjalin komunikasi langsung dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pusat guna mengawal proses penanganan bencana dari tingkat daerah.
“Saya sekarang membuat koneksi langsung ke BNPB Pusat, itu salah satu upaya yang saya lakukan. Saya minta bapak-bapak membuat pos pengaduan yang bisa dimanfaatkan sebagai satu pintu untuk proses pendataan: korban jiwa, sekolah, dan rumah-rumah yang harus direlokasi,” ujarnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia juga menekankan bahwa pemulihan pascabencana tidak hanya berhenti pada pembukaan akses jalan dan perbaikan jembatan. Mengacu pada arahan Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri, pembangunan kembali harus menyentuh seluruh aspek kehidupan masyarakat, termasuk keberadaan fasilitas umum yang bersifat vital.
“Jangan lupakan masyarakat kita, yaitu dengan membangun kembali fasilitas umum seperti sekolah, puskesmas, dan perumahan. Itu bagian penting dari pemulihan kehidupan sehari-hari warga,” katanya.
Sejalan dengan hal tersebut, Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Gayo Lues, dr. Nevirizal, M.Kes., M.H., mengingatkan pentingnya keseragaman dalam sistem pendataan. Ia menegaskan bahwa seluruh informasi terkait kerusakan dan dampak bencana harus dikoordinasikan melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sebagai pusat data resmi pemerintah daerah.
“Semua data — baik tentang persawahan yang terkena banjir, kebun, ternak, bahkan rumah-rumah masyarakat yang terdampak — harus dihimpun menjadi satu. Jangan sampai satu rumah dihuni dua kepala keluarga, tapi nanti dalam pendataan disebut berbeda-beda. Hal seperti ini harus diperhatikan agar akurat dan tidak tumpang tindih,” jelasnya.
Pemetaan kondisi pascabencana menjadi prioritas pemerintah daerah guna mendapatkan dukungan yang tepat dari pusat maupun lembaga kemanusiaan lain. Dalam kondisi terbatas seperti saat ini, data berkualitas menjadi landasan pengambilan keputusan, mulai dari pemetaan kebutuhan hingga perencanaan rehabilitasi.
Sejak bencana terjadi, Gayo Lues menghadapi tantangan berat akibat terputusnya lebih dari 40 jembatan penghubung serta lumpuhnya jalur darat yang berdampak pada pengiriman logistik dan distribusi bantuan. Di tengah kondisi tersebut, langkah pendataan yang rapi dan valid mendapat sorotan penting sebagai titik awal bangkitnya kembali daerah dari dampak bencana yang luas ini.
Hingga kini, sejumlah wilayah di daerah perbukitan itu masih terisolasi. Namun, di tengah keterbatasan, kolaborasi antara aparat, pemerintah daerah, dan struktur pemerintahan tingkat kampung mulai menunjukkan sinyal kuat solidaritas dan kesiapansiagaan. Pendataan bukan semata administrasi, tetapi menjadi jendela masa depan untuk membangun kembali kehidupan yang telah runtuh oleh bencana. (red)
