slot preparation.lsrs.lu https://1000towns.ca/ginters-meadow/

Kepala Staf LSM BARAK RI Meminta Kepada APH, Lidik Penggunaan Dana Desa Kute Bunin Tahun 2022-2023

Redaksi Bara News

- Redaksi

Senin, 12 Februari 2024 - 00:43 WIB

50789 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kutacane ,Baranews | Ketua LSM Barisan Rakyat Indonesia (BARAK) RI melalui Kepala Staf Edi Syahputra, meminta kepada Aparat Penegak Hukum (APH), Kepolisian maupun Kejaksaan Aceh Tenggara untuk secepatnya bisa melidik setiap item penggunaan anggaran Dana Desa (DD) Kute Bunin Kecamatan Lawe Sumur, Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Aceh sejak tahun 2022-2023.

Demikian diungkapkan oleh Edi Syahputra, Kepala Staf Lsm BARAK RI kepada media ini pada Minggu (11/2/24).

Edi Syahputra, menerangkan berdasarkan informasi yang dihimpun dari masyarakat setempat bahwa penggunaan dana desa yang dikelola oleh oknum Pengulu (Kades) disebut banyak yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tidak transparan. Sehingga warga setempat menilai oknum kepala desa (Pengulu) dalam menjalankan berbagai program desa diduga hanya untuk meraup keuntungan secara pribadi maupun kelompok dan golongan tertentu saja.. ungkap Edi Syahputra.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Berdasarkan jabaran realisasi penyaluran Dana Desa (DD) Kute Bunin kecamatan Lawe Sumur yang diduga syarat masalah, seperti penyaluran bantuan ternak bebek, oknum Pengulu terindikasi terlibat korupsi, kolusi dan nepotisme (kkn) lantaran bantuan bebek diberikan kepada famili nya.

Adapun rincian penerimaan realisasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
Jaminan Sosial Kepala Desa (Jaminan Sosial Pengulu )
Rp 205.200
Jaminan Sosial Perangkat Desa (Jaminan Sosial Perangkat Kute)
Rp 3.898.800
Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, dll). Operasional Pemerintah Desa (Honorarium Operator Kute )
Rp 9.600.000
Operasional Pemerintah Desa (Operasional perkantoran)
Rp 11.000.000
Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan
Komputer (Sarana ( Aset Tetap ) Perkantoran )
Rp 15.914.000.

Selanjutnya penyusunan dokumen keuangan desa (APBDes/ APBDes Perubahan/ LPJ APBDes, dan seluruh dokumen terkait)
Dokumen Keuangan Desa (Penyusunan Dokumen Keuangan Kute )
Rp 5.820.000.
Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat)
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Penyusunan Laporan pengulu, LPPkute )
Rp 6.770.000.

Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa
Biaya Koordinasi Pemerintah Desa (Biaya Koordinasi )
Rp 10.000.000.

Pelaksanaan Pembangunan Desa
Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa** (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst)
Operasional PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Bantuan Perlengkapan Sekolah )
Rp 50.000.000.

Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)
Terselenggaranya Operasional Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa Lainnya (Kegiatan Posyandu / Pencegahan Stunting )
Rp 50.000.000.

Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **
Peralatan Kesehatan Posyandu/Polindes/PKD (Pengadaan Sarana Prasarana Posyandu )
Rp 20.000.000.

Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Misal : Pembuatan Poster/Baliho Informasi penetapan/LPJ APBDes untuk Warga, dll)
Poster/Baliho/Lainnya atas ke masyarakat Informasi APBDes, LPJ, dan lainnya (Baleho Dana Kute )
Rp 1.000.000.
Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN (pemetaan, validasi, dll).
Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) (Bedah Rumah )
Rp 180.000.000
Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa
Keadaan Mendesak
Jumlah Kejadian Keadaan Mendesak
Rp 50.400.000
Pemberdayaan Masyarakat Desa
Pengadaan, Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan sarana prasarana pemasaran Produk
Pengadaan, Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan sarana prasarana pemasaran Produk (Pembangunan Saluran Irigasi ( Ketahanan Pangan ))
Rp 116.142.000
Pelatihan Prudes Prioritas Cokelat/Kakao
Bantuan Pertanian dan Peternakan (Pembelian Bebek dan Ayam )
Rp 67.105.000
Pembinaan Kemasyarakatan Desa
3291 – Pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan dan ketenagakerjaan
329101 – Pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan dan ketenagakerjaan (Kegiatan Kegamaan ( Pengadaan Baju Koko Anak – anak ))
Rp 13.000.000
329101 – Pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan dan ketenagakerjaan (Kegiatan Keagamaan (Pengadaan Baju Wirid Yasin))
Rp 20.000.000.

Sehingga Edi Syahputra selaku Lsm atau sosial control, sangat berharap dan mendorong kepada aparat kepolisian maupun kejaksaan negeri Aceh Tenggara, secepatnya bisa mengusut tuntas realisasi anggaran dana desa Kute Bunin, sejak tahun anggaran 2022-2023, karena banyak item kegiatan tidak sesuai, serta tidak transparan kepada masyarakat. Dan hanya pihak tertentu saja yang mengetahui anggaran dana desa selama ini, artinya kita patut curiga dan adanya konspirasi oknum kepala desa dan pihak lainnya untuk mendapatkan keuntungan dari anggaran dana desa tersebut. Harap Edi Syahputra.

Sebagaimana telah diatur dalam peraturan menteri Desa ( PDTT ) NO 7 tahun 2021 tentang perioritas pengunaan dana desa tahun 2022, ada tiga fokus perioritas dana desa yaitu Pemulihan Ekonomi Nasional sesuai kewenangan desa, program prioritas nasional sesuai kewenangan desa, mitigas dan penanganan bencana alam dan non alam sesuai kewenangan desa, dan lebih lanjut sesuai di kutip bapa Perpres no 104 THN 2021 pada pasal 5 ayat 4 penggunaan dana Desa THN 2022 di atur penggunaannya dengan program perlindungan sosial berupa bantuan langsung tunai desa, program ketahanan pangan dan hewani paling sedikit 20 persen.

Mengenai adanya indikasi tersebut, jika terbukti ada penyelewengan dana desa, maka kita harapkan pihak hukum dapat memberikan hukum yang setimpal sesuai dengan hukum yang berlaku. Sehingga siapapun yang terbukti melanggar hukum menjadi efek zera terhadap mereka.

Kita juga Meminta kepada PJ Bupati Drs Syakir Msi, agar mencopot Kepala Desa Kute Bunin, Kecamatan Lawe Sumur. karena Indikasi penggunaan dana desa yang dikelolanya dinilai tidak transparan.

Sementara itu, Pengulu Kute Bunin, War, saat dikonfirmasi media ini kemarin melalui WhatsApp nya, enggan berkomentar banyak, dan menyebutkan bahwa penggunaan dana desa tahun 2022-2023 sudah tepat dan sesuai aturan. Singkatnya.[Tim]

Berita Terkait

Berkat Informasi Warga, Satresnarkoba Polres Aceh Tenggara Gerebek Lokasi Peredaran Sabu di Desa Batu Mberong, Seorang Pria Diamankan
Pererat Kedekatan dengan Masyarakat, Wakapolres Aceh Tenggara Bersama Kapolsek Badar Sambangi Warga Kampung Baru
Baitul Mal Agara Endos Muzakki Kesadaran Berzakat, Infaq dan Wakaf
Operasi Zebra Seulawah 2026, Satlantas Polres Aceh Tenggara Berikan Edukasi Humanis kepada Pengemudi Angkutan Umum Terkait ODOL
Pastikan Pelajar Pulang dengan Aman, Personel Polsek Lawe Sigala Sigap Bantu Anak Sekolah Menyeberang Jalan
Wujudkan Kepedulian terhadap Dunia Pendidikan, Kapolres Aceh Tenggara Laksanakan Program Polisi Peduli Pendidikan di SMA Negeri 1 Lawe Bulan
Polisi Bersama Masyarakat, Polres Agara Siap Wujudkan Lalu Lintas Tertib dan Berkeselamatan Melalui Operasi Zebra 2026
Atas Nama Kemanusiaan, Tokoh Masyarakat Aceh Tenggara Minta Satgas dan TNGL Hentikan Penumbangan Kebun Sawit Petani Kecil

Berita Terkait

Selasa, 17 November 2026 - 06:26 WIB

Sugiono, Anak Ideologis Prabowo dari Takengon yang Masuk Bursa Calon Wakil Presiden

Selasa, 17 November 2026 - 02:44 WIB

Prof Dr Sutan Nasomal : Temuan 570.000 Kasus HIV/AIDS, Menkes RI Harus Lakukan Pencegahan HIV/AIDS Bersama POLRI TNI Dan Ulama Serentak di Seluruh Indonesia

Senin, 16 November 2026 - 01:55 WIB

Berani Jujur Hancur: Fahd Arafiq Bongkar Dugaan Intervensi dan Pencabutan Hak Berobat di Internal KPK

Minggu, 15 November 2026 - 23:39 WIB

Kapolri Dukung Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di Seluruh Indonesia

Minggu, 15 November 2026 - 22:53 WIB

Wacana Relokasi Badak Jawa Dikaitkan dengan Tambang Emas, Fakta Hukum dan Lokasi Bicara Lain

Minggu, 15 November 2026 - 22:50 WIB

Tiga Rakit Dompeng PETI di Tebo Dimusnahkan, Polisi Buru Pemilik Peralatan

Minggu, 15 November 2026 - 22:45 WIB

Wacana Relokasi Badak Jawa ke Alas Purwo Picu Polemik, Warga Curiga Ada Kepentingan Tambang Emas di Ujung Kulon

Minggu, 15 November 2026 - 20:26 WIB

BKN Buka Pembuatan Akun SSCASN, Pendaftaran CPNS 2026 Ditargetkan Pekan Keempat November

Berita Terbaru