Panen Raya hingga Pasar Tani: Cut Huzaimah Konsisten Jalankan Program Muallem-Dek Fadh
Banda Aceh :Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh di bawah kepemimpinan Cut Huzaimah kembali mencetak prestasi membanggakan. Berkat lobi intensif ke Kementerian Pertanian (Kementan), alokasi pupuk subsidi untuk Aceh tahun 2025 berhasil ditingkatkan secara signifikan. Pupuk subsidi jenis urea naik dari 100.364 ton menjadi 110.373 ton, sementara NPK dari 94.121 ton menjadi 110.778 ton.
Peningkatan alokasi pupuk ini menjadi angin segar bagi petani di seluruh Aceh, sekaligus menunjukkan keberhasilan sinkronisasi program pertanian daerah dengan arah kebijakan Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Muallem) dan Wakil Gubernur Fadhlullah (Dek Fadh). Kinerja Cut Huzaimah mendapat pujian sebagai bentuk pelaksanaan visi pertanian pro-rakyat yang nyata.
Selain itu, pada tahun 2024 lalu, Dinas Pertanian juga sukses menjemput bola bantuan traktor dari pemerintah pusat bagi kelompok tani. Inovasi lainnya adalah digelarnya pasar tani murah setiap Minggu, yang memberi ruang jual-beli langsung antara petani dan konsumen, sekaligus menjaga stabilitas harga pangan lokal.
Kinerja gemilang Cut Huzaimah, terbukti tahun 2024 dengan mencatatkan peningkatan produksi padi sebesar 18 persen, dari sebelumnya 1,4 juta ton menjadi 1,65 juta ton. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Aceh bahkan meraih predikat sebagai provinsi dengan peningkatan produksi beras tertinggi secara nasional, yakni mencapai 300 ribu ton. Capaian ini menjadi bukti nyata keberhasilan program pertanian terpadu yang dijalankan Cut Huzaimah bersama jajaran Distanbun Aceh dalam mendukung swasembada pangan dan ketahanan ekonomi daerah.
Gerakan panen serentak jagung dan padi unggulan di berbagai kabupaten/kota pun dilakukan secara massif. Cut Huzaimah turun langsung ke lapangan untuk memastikan produktivitas dan kualitas hasil panen. Gubernur Muallem bahkan hadir membuka acara panen raya sebagai bentuk dukungan penuh terhadap program pertanian Aceh.
Di tengah pencapaian itu, muncul suara miring dari Ketua Satgassus Swasembada Pangan Nasional Aceh, Hasbi, yang dianggap tidak berdasar. Menanggapi hal ini, Ketua Pemerhati Kebijakan Publik Fajarul Arwalis menyebut bahwa tuduhan tersebut tidak masuk akal dan bertentangan dengan fakta. “Buk Kadis tak pernah mengeluarkan pernyataan seperti itu,” tegasnya.
Fajarul menegaskan, perlambatan beberapa anggaran bukan karena kelalaian Dinas Pertanian, melainkan akibat rasionalisasi dari pusat. “Kita harus memahami bahwa proses ini tidak sepenuhnya di tangan daerah,” tambahnya.
Isu pilih kasih dalam pengusulan cetak sawah baru pun dibantah keras. “Tidak benar jika dikatakan hanya Aceh Jaya, Pidie Jaya dan Bireuen yang diusulkan. Semua kabupaten potensial tetap diikutsertakan ke kementerian,” terang Fajarul.
“Bu Kadis sudah bekerja ekstra keras sesuai arahan Muallem dan Dek Fadh. Jangan kita patahkan semangat kerja yang sudah on the track. Mari bersabar dan terus dukung program pertanian demi kemandirian pangan Aceh,” tutup Fajarul.
