Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan tidak menerima surat konfirmasi ketidakhadiran Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali (AM) dalam pemeriksaan yang dijadwalkan di Gedung KPK, Jakarta, Jumat.
“Penyidik KPK telah menyampaikan surat panggilannya sejak 26 April 2024 lalu. Namun hari ini (3/4/2024) kami menerima surat konfirmasi dari Kuasa Hukumnya, bahwa Ahmad Mudhlor tidak bisa memenuhi panggilan pemeriksaan tersebut tanpa disertai alasan ketidakhadirannya,” ucap Kepala Bagian Pemberitaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ali Fikri, dalam keterangannya , Jumat (3/5/2024).
Lanjut Ali, penyidik KPK tentu tidak bisa menerima konfirmasi ketidakhadiran yang tidak disertai dengan alasan tersebut. Padahal pemeriksaan oleh penyidik, seharusnya bisa menjadi kesempatan bagi terperiksa untuk menjelaskan informasi dan keterangan yang diketahuinya, bukan justru melakukan penghindaran.
“Di sisi lain, penting dipahami bahwa, praperadilan yang diajukan sama sekali tidak menunda ataupun menghentikan semua proses penyidikannya. Maka jika memang menghormati proses hukum, seharusnya AM hadir sesuai panggilan Tim Penyidik,” terangnya.
Ali menambahkan, kuasa hukum seharusnya juga berperan untuk mendukung kelancaran proses hukum, bukan justru memberikan saran-saran yang bertentangan dengan norma-norma hukum.
“Tentu kita juga memahami, kepada pihak-pihak yang diduga melakukan perintangan ataupun penghalangan proses penyidikan, KPK tidak segan menerapkan pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 (UU TPK),” jelasnya.
Ali juga menguungkapkan, penyidik KPK sedianya memeriksa Bupati Sidoarjo AM dalam statusnya sebagai tersangka, terkait pengembangan perkara dugaan tindak pidana korupsi pemotongan uang insentif ASN di lingkungan pemerintah daerah Sidoarjo. “Dimana perkara ini bermula dari kegiatan tangkap tangan KPK pada Januari 2024,” tutupnya. (IP)
