BIREUEN – Ketegangan politik di Aceh kian menguat. Jaringan Aneuk Syuhada (JASA) Kecamatan Makmur, Kabupaten Bireuen, secara terbuka mendesak Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) untuk mengevaluasi bahkan mengganti Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) yang dinilai gagal membangun sinergi dengan eksekutif dan tidak berpihak pada kepentingan rakyat.
Ketua JASA Makmur, Mawardi, menegaskan bahwa posisi Ketua DPRA tidak boleh menjadi penghambat jalannya pemerintahan Aceh. Menurutnya, selama ini DPRA justru lebih sering terseret konflik elite dan tarik-menarik kepentingan politik dibanding menjalankan fungsi legislasi dan pengawasan secara maksimal.
“Ketua DPRA adalah jabatan strategis. Jika tidak sejalan dengan visi pemerintahan Aceh dan justru memperlambat pembangunan, maka harus dievaluasi dan diganti,” tegas Mawardi kepada wartawan, Kamis (05/02/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia menyebut, ketidakharmonisan antara eksekutif dan legislatif berdampak langsung pada mandeknya sejumlah program strategis yang seharusnya menyentuh kebutuhan dasar masyarakat Aceh. Kondisi ini dinilai sebagai bentuk kegagalan kepemimpinan di tubuh DPRA.
“Rakyat butuh kerja nyata, bukan konflik politik berkepanjangan. DPRA seharusnya menjadi mitra pemerintah, bukan arena perebutan pengaruh elite,” ujarnya.
Mawardi menilai Gubernur Aceh tidak boleh ragu mengambil langkah politik tegas. Sebagai kepala pemerintahan yang dipilih langsung oleh rakyat, Mualem dinilai memiliki legitimasi moral dan politik untuk melakukan pembenahan di level pimpinan legislatif.
“Pak Mualem punya mandat rakyat. Jangan biarkan kepentingan segelintir elite merusak arah pembangunan Aceh. Keputusan tegas sekarang akan menentukan masa depan Aceh,” katanya.
Lebih lanjut, JASA Makmur menegaskan bahwa desakan ini bukan bermuatan kepentingan kelompok atau pribadi, melainkan cerminan kekecewaan masyarakat terhadap kinerja pimpinan DPRA yang dinilai jauh dari harapan publik.
“Kami ingin pemerintahan Aceh berjalan efektif, transparan, dan fokus pada kesejahteraan rakyat. Jika Ketua DPRA tidak mampu menjawab itu, maka penyegaran kepemimpinan adalah keniscayaan politik,” tutup Mawardi. (*)
