Jakarta, 27 Maret 2025 – Presiden Prabowo Subianto didorong untuk secepatnya melakukan perombakan kabinet pasca-Lebaran Idul Fitri 2025. Langkah ini dinilai krusial guna menyegarkan kinerja pemerintahan dan mengatasi memburuknya kondisi ekonomi Indonesia dalam beberapa bulan terakhir.
Pengamat politik Muhammad Sutisna mengatakan, momen Idul Fitri adalah waktu yang tepat bagi Presiden Prabowo untuk mengevaluasi dan mengganti menteri-menteri yang dianggap tidak maksimal dalam bekerja.
“Idul Fitri adalah momentum strategis bagi Presiden untuk melakukan reshuffle. Evaluasi kinerja harus dilakukan, terutama bagi menteri yang tidak menunjukkan performa optimal,” kata Sutisna dalam keterangannya, Kamis (27/3/2025).
Alumnus Universitas Indonesia ini menilai, pelemahan nilai tukar rupiah yang mencapai Rp16.640 per dolar AS, hampir menyerupai kondisi krisis moneter 1998. Situasi ini, lanjutnya, adalah dampak dari kurang maksimalnya kerja para menteri, terutama yang bertanggung jawab dalam bidang ekonomi.
Bila merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Merah Putih 2024-2029, lanjut Sutisna, kementerian yang perlu dievaluasi mencakup Kementerian Koordinator Perekonomian, Kementerian Perdagangan, Kementerian BUMN, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian ESDM, Kementerian Investasi dan Hilirisasi, Kementerian Perindustrian, serta Kementerian Pariwisata.
Selain itu, ia juga menyoroti beberapa menteri yang rangkap jabatan di perusahaan pelat merah Danantara seperti Menteri Investasi Rosan Roeslani, serta Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang dianggap gagal dalam menetapkan kebijakan strategis tata kelola migas. Efek dari kisruh gas 3kg. Hingga Menteri BUMN Erick Thohir yang gagal melindungi konsumen BBM efek dari megakorupsi di Pertamina hingga Menteri Perdagangan Budi Santoso yang gagal menstabilkan harga bahan pokok jelang lebaran.
“Kinerja Kementerian Perindustrian juga tidak terlihat. Reshuffle ini penting agar Presiden Prabowo dapat kembali memperoleh kepercayaan publik dan pasar global,” tegasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Sutisna mengusulkan agar Prabowo mempertimbangkan sosok mantan Wakil Menteri Pertanian era Jokowi, Harvick Hasnul Qolbi, untuk bergabung di kabinet.
Ia menilai Harvick, yang merupakan kader Nahdlatul Ulama (NU), memiliki rekam jejak baik, termasuk keberaniannya menolak impor beras demi kepentingan petani.
“Harvick pernah menolak impor beras dan mendapat apresiasi dari petani. Sikapnya sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo saat ini,” ujar Co Founder Forum Intelektual Muda tersebut.
Di sisi lain, Bank Indonesia (BI) menyatakan pelemahan rupiah hingga Rp16.640 per dolar AS tidak akan berujung pada krisis moneter seperti 1998. Kepala Departemen Kebijakan Makroprudensial BI, Solikin M. Juhro, menegaskan bahwa fundamental ekonomi Indonesia masih kuat dan depresiasi rupiah saat ini lebih banyak dipengaruhi oleh sentimen global.
“Situasi ini berbeda jauh dari krisis 1998. Saat itu kita tidak memiliki mekanisme mitigasi yang cukup, sedangkan sekarang kondisi ekonomi kita jauh lebih tangguh,” kata Solikin dalam acara Taklimat Media BI di Jakarta, Rabu (26/3/2025).
Meski demikian, tekanan ekonomi yang terjadi tetap menjadi perhatian publik. Jika tidak ada langkah konkret dari pemerintah, Sutisna memperingatkan bahwa kondisi ini bisa menjadi bumerang bagi Prabowo.
“Jika tidak ada reshuffle, jangan sampai situasi ini justru menjadi ajang perpisahan Prabowo dengan rakyatnya. Mengingat kondisi ekonomi yang semakin bergejolak,” pungkas Sutisna.
