Hambalang, 18 September 2026 – Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan ketergantungan Indonesia pada bantuan negara tetangga dalam upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Dalam pertemuan dengan Wakil Perdana Menteri Malaysia Ahmad Zahid Hamidi di kediamannya di Hambalang, Jumat (18/9/2026), Presiden menerima tawaran pengerahan satu pesawat, tiga helikopter, serta 52 personel pemadam kebakaran dari Negeri Jiran untuk menangani titik api di Kalimantan.
Keputusan untuk kembali menerima bantuan asing ini memicu pertanyaan mendasar mengenai efektivitas strategi mitigasi bencana nasional yang selama ini diusung pemerintah. Meskipun Presiden berdalih bahwa karhutla merupakan masalah lingkungan lintas batas yang berdampak pada negara tetangga, fakta bahwa Indonesia masih harus mengerahkan sumber daya luar negeri untuk memadamkan api di wilayah sendiri menunjukkan adanya celah serius dalam kesiapan logistik dan teknis domestik. Pengakuan Presiden bahwa langkah ini merupakan pengulangan dari pola beberapa tahun lalu seolah menegaskan bahwa upaya pencegahan selama ini masih bersifat reaktif, bukan preventif yang fundamental.
Di tengah klaim pemerintah yang tengah menyusun langkah pencegahan menyeluruh, realitas di lapangan justru memperlihatkan ketergantungan pada dukungan Jepang dan Malaysia. Narasi persaudaraan yang dibangun dalam pertemuan tersebut memang terdengar diplomatik, namun masyarakat perlu mempertanyakan sampai kapan siklus bencana tahunan ini akan terus berulang. Keterlibatan negara lain memang membantu meredam api, namun hal tersebut tidak bisa menutupi kegagalan sistemik dalam menjaga kawasan hutan dari pembukaan lahan yang tidak terkendali.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Selain isu lingkungan, pertemuan tersebut juga menyinggung potensi kerja sama di bidang industri halal. Namun, di tengah kepungan asap yang kembali mengancam kesehatan dan ekosistem, isu-isu teknis lain tampak menjadi pengalihan dari urgensi penuntasan masalah karhutla yang terus berulang setiap tahun. Presiden Prabowo pun meminta agar persoalan antara kedua negara tidak dibesar-besarkan, namun tantangan nyata bagi pemerintah saat ini adalah membuktikan bahwa kedaulatan hutan Indonesia mampu dijaga tanpa harus selalu mengandalkan (*)
