BANDA ACEH | Gubernur Aceh, Muzakir Manaf alias Mualem, mengungkapkan adanya dugaan hilangnya sekitar 80 ton logistik bantuan kemanusiaan untuk korban banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Kabupaten Bener Meriah. Selain itu, ia juga menyoroti persoalan distribusi bantuan yang dinilai tidak tepat sasaran.
Dalam pernyataannya, Mualem menyebutkan bahwa dirinya menerima informasi indikatif mengenai sejumlah besar bantuan yang tidak diketahui keberadaannya. Ia menyatakan bahwa banyak donatur telah menyalurkan bantuan untuk korban bencana, namun bantuan tersebut tidak sampai sepenuhnya kepada pihak yang berhak menerimanya.
“Ada 80 ton hilang entah ke mana. Kita terungkap semua di Bener Meriah. Dan banyak donatur-donatur yang menyumbangkan tetapi ya seperti itu, tidak tepat pada sasaran,” kata Mualem.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Meski demikian, Mualem mengakui bahwa informasi itu masih sebatas rumor dan belum dapat dipastikan kebenarannya. Oleh karena itu, ia meminta Pangdam Iskandar Muda dan Kapolda Aceh untuk bersama-sama memeriksa serta mengusut apakah benar terjadi kehilangan logistik dalam jumlah besar tersebut. Pemerintah daerah akan menunggu hasil verifikasi dari pihak aparat keamanan sebelum mengambil sikap lebih lanjut.
“Nanti kita cek dulu, apa betul atau tidak. Sebab baru dengar berita burung, tidak bisa langsung kita percaya,” ujarnya.
Di sisi lain, pihak Posko Penanganan Bencana Hidrometeorologi Kabupaten Bener Meriah menyatakan bahwa seluruh bantuan logistik yang masuk dan keluar dari gudang tercatat secara resmi dan ditangani secara administratif. Kepala Pusat Data dan Informasi Posko Penanganan Bencana, Ilham, menegaskan bahwa seluruh proses distribusi telah mengikuti prosedur standar operasional, termasuk adanya pendataan penerima dan dokumentasi penyaluran.
Menurut Ilham, sampai saat ini belum ada laporan kehilangan logistik di dalam gudang. Ia menjamin setiap bantuan yang tiba di Bandara Rembele sudah berada dalam pengawasan dan dikawal oleh pihak berwenang sebelum dibawa ke gudang penyimpanan. Gudang logistik sendiri berada dalam pengawasan TNI AU, yang memastikan keamanan seluruh bantuan yang datang.
“Maka itu sejak awal kami sampaikan kepada para donatur atau siapapun yang mau mengirimkan logistik untuk masyarakat, dialamatkan ke posko bencana atau langsung ke penerimanya menunggu di gudang cargo Bandara Rembele,” ujar Ilham.
Ia juga menambahkan bahwa sistem pendistribusian telah dirancang agar transparan, dari barang diterima hingga penyaluran kepada masyarakat. Setiap bantuan yang telah masuk ke dalam gudang dipastikan tidak ada yang hilang, karena semua tercatat dengan baik.
“Jika bantuan sudah resmi tercatat di diterima oleh gudang logistik, maka setiap penerimanya akan tercatat secara administrasi dan sudah ada SOP ketika akan disalurkan kepada siapa, jumlahnya berapa, lengkap dengan dokumentasi penerima,” katanya.
Menurut Ilham, seluruh bantuan yang telah masuk dan terdaftar di dalam sistem tidak menunjukkan adanya indikasi kehilangan. Ia mengungkapkan bahwa di lapangan, petugas dari berbagai instansi, termasuk dari militer dan sipil, terlibat langsung dalam proses penerimaan, pencatatan, hingga distribusi bantuan kemanusiaan.
“Diterima petugas di Bandara Rembele kemudian dibawa ke gudang dengan pengawalan. Sementara di gudang kargo sendiri dipegang kendali oleh TNI AU yang bertugas di sana,” katanya.
Pemerintah daerah bersama aparat keamanan berharap distribusi bantuan dapat terus berjalan dengan baik, dan seluruh korban bencana dapat menerima haknya secara layak. Ilham juga mengingatkan kepada masyarakat yang menemukan indikasi penyalahgunaan bantuan agar segera melaporkan kepada pihak berwenang untuk ditindaklanjuti.
“Bagi masyarakat yang menemukan adanya kecurangan, pencurian bantuan dan segala bentuk kejahatan terhadap bantuan, segera melaporkan ke pihak berwajib,” ujarnya.
Peristiwa bencana hidrometeorologi yang terjadi di Bener Meriah telah menyebabkan kerusakan infrastruktur, isolasi sejumlah desa di daerah pegunungan, serta memaksa ratusan warga mengungsi. Proses pemulihan, penyelamatan, dan distribusi bantuan terus dilakukan oleh tim gabungan dari Pemerintah Daerah, TNI/Polri, dan relawan kemanusiaan. Dengan adanya dugaan baru ini, proses pengawasan bantuan kini menjadi titik perhatian demi memastikan tidak ada penyelewengan dan seluruh bantuan tepat sasaran. (*)
