Opini
Penulis : Sri Radjasa (Praktisi Intelijen dan Pemerhati Kebangsaan)
RAPAT dengar pendapat Kepala Polri Suyudi dengan Komisi III DPR terasa antiklimaks bagi skandal penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto. Dalam rapat itu, Suyudi memaparkan bahwa penyidikan yang baru berjalan beberapa hari telah mengungkap pelaksana, pemberi perintah, dan pengguna akhir (end user) hasil sadapan. Nama mantan Kapolri Listyo Sigit disebut sebagai pemberi perintah sekaligus end user. Kecepatan ini patut dicatat sebagai prestasi. Tapi ia juga menyisakan ironi: penegakan hukum kita kerap tersandung kepentingan politik tertentu.
Peristiwa yang berpotensi mengancam kekuasaan negara ini justru berujung pada penegakan hukum yang minimalis. Publik terlalu sering disuguhi akrobat hukum yang melindungi pemegang kekuasaan, oligarki, dan pemilik modal besar. Jika penetapan Listyo Sigit hanya berhenti di titik itu, kita patut menduga penyidikan sedang dibelokkan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Keraguan makin kuat karena Listyo Sigit disebut sebagai penerima terakhir hasil sadapan. Penyidikan yang berhenti pada penerima terakhir mengabaikan pertanyaan paling penting: untuk siapa sadapan itu dikumpulkan? Pertanyaan ini menyangkut keselamatan negara, bukan sekadar prosedur. Harapan yang sempat tumbuh saat Suyudi diangkat menjadi Kapolri kini kembali goyah. Publik gamang apakah ia sungguh sanggup membenahi kinerja dan budaya Polri yang selama ini terseret politik praktis.
Gejala Polri yang mulai menjauh dari upaya membuka perkara ini seterang-terangnya mencerminkan konfigurasi politik yang tidak demokratis. Mahfud Md. pernah menyatakan bahwa konfigurasi politik demokratis melahirkan hukum yang responsif dan berpihak pada rakyat. Sebaliknya, politik yang otoriter atau dikuasai oligarki melahirkan hukum yang konservatif dan hanya melayani penguasa. Penangkapan Listyo Sigit, yang selama ini dikenal dekat dengan lingkaran Joko Widodo, belum menjamin penyidik akan menyentuh aktor utama, termasuk dalang yang oleh sebagian kalangan disebut sebagai kudeta merangkak.
Ketika instrumen negara, seperti hak prerogatif, perlindungan administratif, atau pelemahan lembaga penegak hukum, dipakai untuk melindungi pelaku dari kalangan elite, lahirlah ketidakadilan struktural. Dampaknya merembet ke banyak lini: kepercayaan publik merosot, korupsi dan penyalahgunaan wewenang merebak, prinsip negara hukum rusak, dan ketimpangan sosial-ekonomi melebar.
Karena itu, skandal ini tak cukup dibaca sebagai pelanggaran prosedur penyadapan. Ia patut dilihat sebagai terbongkarnya salah satu simpul operasi garis dalam, bertujuan menumbangkan Prabowo dan mengantar Gibran Rakabuming Raka ke kursi presiden. Naif jika kita menerima begitu saja keterangan bahwa Listyo Sigit pemberi perintah sekaligus end user. Ada risiko aktor utama diselamatkan demi balas budi politik, sementara publik disuguhi sinetron “sadaplah daku, kau kutangkap”.
Presiden Prabowo kini diuji. Ia harus menunjukkan sikap kenegarawanan dengan menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi dan kelompoknya, dan memastikan penyidikan ini menjangkau siapa pun yang memerintahkan, tanpa pandang bulu.
