MEULABOH — Kepala Perwakilan Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) Aceh Barat, Hamdani, meminta Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto melakukan investigasi terhadap dugaan persoalan internal di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Meulaboh yang dinilai berpotensi memengaruhi keamanan dan ketertiban di lingkungan pemasyarakatan.
Permintaan tersebut disampaikan Hamdani pada Jumat, 2 Oktober 2026. Ia menyebut pihaknya menerima informasi mengenai dugaan intervensi dan penyalahgunaan kewenangan oleh Kepala Lapas Kelas IIB Meulaboh, Tendi Kustendi, terhadap Koperasi Pegawai Lapas Meulaboh.
Menurut informasi yang diterima YARA, persoalan tersebut diduga berkaitan dengan pengelolaan kantin Lapas yang dilakukan oleh Koperasi Lamo Meutuah Syariah, yang merupakan koperasi pegawai Lapas Meulaboh.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Hamdani menilai informasi tersebut perlu ditelusuri secara objektif oleh pihak yang berwenang agar tidak berkembang menjadi persoalan internal yang lebih besar.
“Kami mendapat informasi mengenai dugaan intervensi dan penyalahgunaan kewenangan oleh Kalapas Meulaboh terhadap koperasi pegawai Lapas Meulaboh.
Informasi ini perlu diperiksa secara objektif karena apabila benar dan tidak segera diselesaikan, dikhawatirkan dapat menimbulkan konflik internal yang pada akhirnya berpotensi berdampak terhadap keamanan dan ketertiban Lapas,” kata Hamdani.
Ia mengatakan YARA Aceh Barat berencana menyampaikan laporan secara resmi kepada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan serta Komisi XIII DPR RI agar dugaan tersebut dapat ditindaklanjuti melalui mekanisme pemeriksaan yang sesuai.
Hamdani, yang juga tercatat sebagai mahasiswa Program Doktor Hukum di Universitas Islam Sultan Agung Semarang, menegaskan bahwa setiap dugaan pelanggaran kewenangan harus dibuktikan melalui proses pemeriksaan, bukan berdasarkan asumsi semata.
Menurutnya, prinsip transparansi, kepastian hukum, dan akuntabilitas penting dijaga dalam pengelolaan lembaga pemasyarakatan, termasuk dalam hubungan antara pimpinan Lapas dengan koperasi pegawai.
Ia juga menyinggung Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian sebagai bagian dari kerangka hukum yang menurutnya perlu diperhatikan dalam melihat persoalan tersebut.
“Kalau informasi yang kami terima nantinya terbukti melalui pemeriksaan, tentu harus ada evaluasi dan langkah sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Namun, kami juga menghormati proses pemeriksaan dan hak pihak yang dilaporkan untuk memberikan klarifikasi,” ujar Hamdani.
Ia menambahkan, Lapas memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga keamanan dan ketertiban.
Karena itu, menurutnya, seluruh unsur di dalam Lapas harus bekerja berdasarkan aturan, prosedur, dan kewenangan masing-masing.
“Keamanan dan ketertiban di Lapas tidak hanya bergantung pada pengamanan terhadap warga binaan, tetapi juga pada tata kelola internal yang sehat, profesional, transparan, dan sesuai aturan. Karena itu, setiap informasi mengenai dugaan penyalahgunaan kewenangan harus diperiksa secara serius agar tidak menimbulkan persoalan yang lebih luas,” tegasnya.
Hamdani mengatakan YARA saat ini sedang mempersiapkan laporan resmi yang akan disampaikan kepada Menteri Imipas dan Komisi XIII DPR RI.
Ia berharap laporan tersebut dapat menjadi bahan bagi instansi terkait untuk melakukan klarifikasi dan pemeriksaan secara menyeluruh.
“Harapan kami sederhana, persoalan ini dapat diperiksa secara objektif dan terbuka. Jika tidak terbukti, tentu harus ada klarifikasi yang jelas agar tidak menimbulkan fitnah. Namun jika terbukti terdapat pelanggaran, kami berharap ada tindakan sesuai aturan yang berlaku,” tutup Hamdani. (*)
