GAYO LUES – Polemik seputar saran pengunduran diri sejumlah pejabat tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gayo Lues terus menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat. Desas-desus mengenai adanya “instruksi diam-diam” dari petinggi daerah yang mendorong mundurnya beberapa pejabat hingga kini belum mendapat klarifikasi resmi dari pihak pemerintah.
Hingga Selasa (26/5/2025) siang, belum satu pun pernyataan terbuka disampaikan oleh jajaran pimpinan daerah maupun sekretariat kabupaten. Keheningan ini justru memicu beragam spekulasi yang berkembang liar di tengah masyarakat, dari warung kopi hingga grup percakapan daring.
Ahmad Yani, pemerhati kebijakan publik dan aktivis sosial dari Blangkejeren, menyampaikan bahwa sedikitnya ada dua asumsi besar yang saat ini beredar luas. Ia menegaskan bahwa pandangan tersebut merupakan rangkuman dari aspirasi dan diskusi masyarakat, bukan pendapat pribadinya.
“Ini murni suara masyarakat yang berkembang akibat tidak adanya penjelasan dari pemerintah. Saya hanya menyampaikan apa yang mereka sampaikan kepada saya,” sebut Ahmad Yani pada Senin (25/5).
Menurutnya, asumsi pertama menyebutkan bahwa pengunduran diri sejumlah pejabat merupakan bagian dari strategi politik kelompok penguasa baru. Masyarakat menduga langkah ini bertujuan untuk mengikis dominasi partai lama yang selama ini menduduki posisi strategis pemerintahan dan parlemen daerah.
“Loyalis partai lama dinilai sebagai ancaman menjelang pemilu legislatif 2029. Maka diduga ada skenario sistematis untuk melemahkan mereka secara perlahan lewat birokrasi,” kata Yani.
Ia menyebut bahwa masyarakat menduga skenario itu dikemas dalam narasi formal seperti “penyegaran birokrasi”, namun bermuatan politis. “Semuanya dibungkus rapi agar terlihat elegan, padahal arahnya diduga ke urusan politik,” ungkapnya.
Asumsi kedua, lanjut Yani, lebih teknis dan berkaitan dengan pembukaan jalur karir bagi ASN pendukung kepala daerah terpilih. Ia menjelaskan bahwa dalam sistem birokrasi, jabatan eselon II yang tidak kosong tidak bisa langsung dilelang. Akibatnya, ASN yang mendekati batas usia akan kehilangan peluang untuk naik jabatan jika proses seleksi tak segera dilakukan.
“Karena tidak mungkin diberhentikan begitu saja, maka muncullah tawaran ‘pengunduran diri sukarela’. Ini diduga jadi satu-satunya cara membuka formasi agar loyalis ASN bisa ikut seleksi,” jelas Yani.
Ia menegaskan bahwa wacana ini banyak dibicarakan di warung-warung kopi. “Masyarakat sekarang makin cerdas membaca arah politik di balik kebijakan,” ujarnya.
Sementara itu, seorang pejabat internal yang enggan disebut namanya mengatakan bahwa pengunduran diri tanpa alasan yang jelas justru bisa menjadi preseden buruk bagi birokrasi. Ia menilai langkah itu bisa dicatat negatif di sistem kepegawaian nasional.
“Kalau diberhentikan itu hak pimpinan. Tapi kalau mundur sendiri tanpa alasan kuat, itu bisa jadi catatan khusus di BKN. Sama saja dengan bunuh diri karir. Banyak contohnya,” katanya.
Ia juga menyayangkan jika kepentingan politik terlalu dalam mencampuri urusan birokrasi. “Jabatan publik itu amanah rakyat. Jika terlalu banyak intervensi politik, maka netralitas ASN bisa runtuh,” tegasnya.
Hingga kini, publik masih menunggu sikap resmi dari pemerintah daerah. Ketika komunikasi ditutup dan suara publik diabaikan, maka wajar bila ruang kosong informasi diisi oleh spekulasi. (TIM MEDIA)
