slot preparation.lsrs.lu https://turistskola.edu.rs/

DPW SWI Aceh Desak Mendagri Cabut Kepmendagri Soal Pulau Mangkir dan Sekitarnya

Redaksi Bara News

- Redaksi

Kamis, 29 Mei 2025 - 01:08 WIB

50419 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Banda Aceh – Sekretaris Wilayah DPW Sekber Wartawan Indonesia (SWI) Provinsi Aceh, Adhifatra Agussalim, CIP, CIAPA, CASP, CPAM, C.EML angkat bicara terkait penetapan empat pulau di Kabupaten Aceh Singkil sebagai bagian dari wilayah administratif Sumatera Utara.

Menurut Adhifatra, keputusan Menteri Dalam Negeri melalui Kepmendagri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 yang menetapkan Pulau Mangkir Besar, Pulau Mangkir Kecil, Pulau Lipan, dan Pulau Panjang sebagai wilayah Sumatera Utara, merupakan bentuk pengabaian terhadap sejarah, fakta administratif, dan kedaulatan wilayah Aceh.

“Ini bukan sekedar soal garis batas, tetapi ini menyangkut martabat dan integritas wilayah Aceh. Keputusan ini tidak berpihak pada keadilan dan tidak mempertimbangkan rekam jejak administratif bahwa keempat pulau tersebut sejak dulu berada dalam wilayah Kabupaten Aceh Singkil,” tegas Adhifatra, Di Daphu Kupi, Banda Aceh, Senin, (26/05/2025) didampingi Pengurus DPD SWI Kota Banda Aceh.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

DPW SWI Aceh, kata Adhifatra, menyatakan penolakan tegas terhadap keputusan tersebut dan mendukung penuh langkah-langkah yang diambil oleh Pemerintah Aceh dan DPRA untuk menempuh jalur hukum dan administratif dalam memperjuangkan kembalinya pulau-pulau itu ke wilayah Aceh.

Adhifatra juga mengingatkan bahwa polemik ini harus dijadikan momentum untuk memperkuat konsolidasi semua elemen di Aceh, termasuk insan pers, agar tetap solid dan menjaga kepentingan daerah.

“Kami menyerukan kepada seluruh wartawan, khususnya anggota SWI, agar terus mengawal isu ini dengan independen, kritis dan tetap berpegang pada kebenaran. Ini saatnya media menjadi alat perjuangan rakyat Aceh,” katanya.

Lebih lanjut, ia juga meminta agar Mendagri membuka ruang dialog terbuka dan melibatkan tokoh adat, pemerintah daerah, serta akademisi agar masalah ini tidak menimbulkan konflik berkepanjangan.

“Keputusan sepenting ini tidak bisa dibuat sepihak tanpa proses musyawarah yang adil. Kami menuntut transparansi dan akuntabilitas atas dasar kebangsaan dan keutuhan daerah,” tutup Adhifatra. (Red)
1

Berita Terkait

Membanggakan! Poltekkes Kemenkes Aceh Raih Juara II Syarhil Qur’an Tingkat Nasional, Putri Ketua RAPI Nagan Raya Turut Mengharumkan Nama Aceh
Eks GAM DenmarkTarmizi AGE: Arahan Mualem Harus Jadi Reprimand Kepada SKPA, Jangan Sampai Dana TKD Kembali ke Pusat, Rakyat Aceh Rugi
Bendera Bintang Bulan Sudah Disahkan, Kenapa di Kantor Pemerintahan Tidak Dinaikkan
Komandan Ibrahim Aceh – Kecam Somasi Bahlil terhadap Kolonel (Purn) Sri Radjasa Chandra: Kritik Bukanlah sebuah Kejahatan, karena Somasi Adalah Pembungkaman
Bea Cukai Banda Aceh Dorong UMKM Tembus Pasar Global, Seminar Nasional USK Kupas Peluang Ekspor Produk Lokal
Memahami Keramaian Antrean BBM di SPBU Pulo Pisang Bersamaan Pengajian
Gubernur Muzakir Manaf Tetapkan Aceh Siaga Darurat Hidrometeorologi hingga 31 Januari 2027
Bukan Sekadar Jabatan, Bu Lena Menjaga Amanah dengan Ketulusan dan Kesetiaan

Berita Terkait

Minggu, 15 November 2026 - 18:00 WIB

Kapolres Aceh Tenggara Gelar Minggu Kasih di Gereja HKBP Lawe Ponggas, Ajak Jemaat Jaga Kerukunan dan Kamtibmas.

Minggu, 15 November 2026 - 04:00 WIB

Aceh Tenggara Hebat. Mobil Dinas BL 1 H, BL 2 H dan BL 3 H. Harganya Diduga Lebih Mahal Dari Mobil Dinas Presiden RI 1

Jumat, 13 November 2026 - 22:05 WIB

Safari Subuh Jadi Ruang Kebersamaan, Kapolres Aceh Tenggara Bersama Forkopimda Perkuat Sinergi dengan Masyarakat

Jumat, 13 November 2026 - 20:56 WIB

Gerak Cepat Pascabanjir, Kapolres Aceh Tenggara Bersama Personel Bantu Pulihkan Desa Pulolatong

Jumat, 13 November 2026 - 20:08 WIB

Jaga Wilayah Tetap Kondusif, Polres Aceh Tenggara Intensifkan Patroli Kamtibmas

Jumat, 13 November 2026 - 18:30 WIB

Dinas Koperasi UMKM Agara Akan Bantu Pelaku Usaha Kecil Menengah Alat dan Barang

Kamis, 12 November 2026 - 20:37 WIB

Dorong Kemandirian Ekonomi Warga, Kapolres Aceh Tenggara Laksanakan Program POLIRAN di Perapat Hulu

Kamis, 12 November 2026 - 16:57 WIB

Pastikan Pengamanan Berjalan Profesional dan Humanis, Kapolres Aceh Tenggara Pimpin Apel Pemulihan Kawasan TNGL

Berita Terbaru