baranewsaceh.co, Banda Aceh: Kebijakan penggusuran pedagang kaki lima (PKL) di belakang Masjid Raya Jalan Pante dinilai tidak pro kemanusiaan. Penertiban puluhan lapak pedagang kaki lima di Jalan Tgk Chiek Pante Kulu, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh, telah membuat banyak pedagang kehilangan tempat berjualan. Aktivis Aceh, Fajarul, mengungkapkan keprihatinannya atas nasib para pedagang yang semakin terdesak. Kamis 27/6/24
“Pak Amir harus mengerti jeritan rakyat, khususnya pedagang kaki lima. Selama Pak Amir menjabat Pj Wali Kota, banyak kebijakan yang pro dan kontra, yang ujung-ujungnya membuat rakyat menjerit,” ungkap Fajarul. Ia menambahkan bahwa kebijakan penertiban tersebut tidak memberikan solusi yang memadai bagi para pedagang yang kehilangan tempat berjualan.
Banyak pedagang kaki lima mengeluhkan nasib mereka. Salah satu pedagang mengungkapkan, “Kami tidak tahu harus kemana mengadu. Kami digusur tanpa diberikan tempat jualan yang layak dan ramai pembeli seperti sebelumnya. Sumber ekonomi kami terancam,” keluhnya. Pedagang lainnya menyatakan bahwa mereka merasa ditinggalkan dan tidak mendapatkan perhatian yang semestinya dari pemerintah kota.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Penertiban ini tidak hanya berdampak pada hilangnya tempat berjualan, tetapi juga mempengaruhi pendapatan para pedagang. “Pendapatan kami turun drastis. Kami kehilangan pelanggan setia dan kesulitan mencari tempat baru yang strategis,” ungkap seorang pedagang yang enggan disebutkan namanya. Ia berharap pemerintah dapat memberikan solusi yang lebih manusiawi dan mempertimbangkan nasib para pedagang kecil.
Fajarul menyoroti bahwa kebijakan penggusuran ini tidak hanya mengganggu perekonomian para pedagang, tetapi juga menambah beban psikologis mereka. “Banyak dari mereka yang sudah berjualan di tempat itu selama bertahun-tahun. Mereka kehilangan mata pencaharian dan merasa tidak dihargai oleh pemerintah,” jelasnya.
Aktivis lainnya, Rahmat, juga menyatakan kekhawatirannya. “Kebijakan ini seharusnya disertai dengan solusi yang konkret. Pemerintah harus menyediakan tempat relokasi yang memadai dan mendukung keberlanjutan usaha para pedagang,” tegasnya. Rahmat menambahkan bahwa pemerintah kota perlu lebih peka terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat kecil.
Para pedagang berharap agar pemerintah kota segera mengambil langkah-langkah yang lebih bijaksana dan tidak hanya fokus pada penertiban. “Kami berharap ada dialog yang lebih intens antara pemerintah dan pedagang kaki lima. Kami butuh solusi, bukan hanya penggusuran,” ujar seorang pedagang lainnya. Mereka meminta agar pemerintah memberikan perhatian yang lebih serius terhadap nasib mereka.
Di tengah situasi yang semakin sulit, para pedagang kaki lima tetap berusaha untuk bertahan. “Kami tidak punya pilihan lain selain berjuang. Kami berharap pemerintah mendengar jeritan kami dan memberikan solusi yang adil,” kata seorang pedagang dengan penuh harap. Mereka ingin agar kebijakan yang diambil oleh pemerintah kota tidak hanya mengutamakan kepentingan tertentu, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan rakyat kecil.
