UU ASN Akhiri Masalah Tenaga Honorer

Redaksi Bara News

- Redaksi

Selasa, 10 Oktober 2023 - 04:32 WIB

50631 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jakarta  – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara yang telah disahkan DPR RI akan mengakhiri masalah tenaga honorer.

Mahfud menegaskan, pengangkatan tenaga honorer di berbagai daerah yang tidak bisa dibendung cukup membuat anggaran pemerintah kewalahan.

Hal tersebut disampaikan Mahfud melalui keterangan tertulisnya, Jumat (6/10/2023).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Baru-baru ini kita membuat undang-undang pembaruan Undang-Undang ASN untuk menyetop masalah ini agar tidak ada eksploitasi,” katanya.

Menurut Mahfud, masalah tenaga honorer muncul sejak masa Presiden Ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono.

Sebelum menjadi presiden, kata Mahfud, SBY dalam kampanyenya menjanjikan bakal mengangkat seluruh tenaga honorer yang ada di Indonesia menjadi ASN.

Baca Juga :  Kapolri Soal Kasus Penipuan Tukang Bubur: Proses, Pecat, Pidanakan

“Pak SBY memenuhi janjinya. Pada waktu itu diangkat 870 ribu orang honorer langsung menjadi PNS. Masih ada sisanya kalau enggak salah 50 ribu orang yang mau diangkat pada tahun itu tapi masih disuruh memenuhi syarat apa gitu,” katanya.

Saat ini, kata Mahfud, jumlah tenaga honorer itu justru semakin membengkak menjadi jutaan orang lantaran hampir setiap kepala daerah yang baru membawa tim suksesnya untuk menjadi tenaga honorer.

“Ada keponakannya, ada anaknya dititip di sana semua (menjadi tenaga honorer) sehingga pemerintah jadi kewalahan,” ujar Mahfud.

Menurut Mahfud, dahulu sebetulnya sudah ada kebijakan bahwa di seluruh kantor pemerintahan tidak boleh ada tenaga honorer.

Akan tetapi, kata dia, banyak bupati atau gubernur baru yang tetap melanjutkan pengangkatan tenaga honorer tanpa bisa dibendung.

“Bupati baru, gubernur baru tetap mengangkat terus enggak bisa dibendung sehingga jumlahnya jadi jutaan maka pemerintah sekarang jadi goyang. Ini bagaimana menyelesaikannya, diselesaikan sekarang muncul lagi di sini, sudah dilarang masih muncul lagi,” katanya.

Baca Juga :  Diduga Korupsi Danah Hibah BUMN, Wilson Lalengke: Bubarkan PWI Peternak Koruptor

Selain itu, katanya, pemerintah daerah masih harus melanjutkan penggajian tenaga honorer yang diangkat bupati atau gubernur periode sebelumnya.

Sebelumnya, Rapat Paripurna Ke-7 DPR RI Persidangan I Tahun Sidang 2023-2024 pada Selasa (3/10) menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi UU.

Setelah peraturan itu berlaku, instansi pemerintah dilarang mengangkat pegawai honorer atau non-ASN.

Pejabat pembina kepegawaian dan pejabat lain yang mengangkat pegawai non-ASN untuk mengisi jabatan ASN dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sementara terhadap para pegawai non-ASN atau tenaga honorer wajib diselesaikan penataannya paling lambat Desember 2024. (IP)

Facebook Comments Box

Berita Terkait

KPU: Hasil Pemilu 2024 tak akan Dibatalkan
Pemerintah Segera Bentuk Satgas Terpadu Pemberantasan Judi Online
PWI Minta Ilham Bintang dan Timbo Siahaan Ditegur Keras, Ini Jawaban Dewan Kehormatan
Diduga Korupsi Danah Hibah BUMN, Wilson Lalengke: Bubarkan PWI Peternak Koruptor
Bocor! PWI Pusat Minta Ilham Bintang dan Timbo Siahaan Diberikan Peringatan Keras
TNI dan Polri Terus Bersinergi di Papua Barat
Sidang PHPU Pilpres, KPU akan Serahkan Tambahan Alat Bukti
MUI Imbau Masyarakat Utamakan Riset sebelum Memboikot Produk Terafiliasi Israel

Berita Terkait

Senin, 22 April 2024 - 00:37 WIB

ICMI mendukung Kebijakan Penjabat Gubernur Aceh

Sabtu, 20 April 2024 - 22:02 WIB

Ketua Cabang SEMMI Aceh nyatakan sikap tegak lurus dengan Syarikat Islam

Sabtu, 20 April 2024 - 01:08 WIB

Sinergi PLN UID Aceh dan Universitas Syiah Kuala, Siap Dukung Impementasi Kampus Merdeka

Jumat, 19 April 2024 - 22:58 WIB

Wakapolda Aceh Brigjen Pol. Drs. Armia Fahmi, M.H. Pimpinan Penandatanganan Pakta Integritas dan Sumpah dalam Rekrutmen anggota Polri

Jumat, 19 April 2024 - 01:39 WIB

ICMI Aceh Jajaki Kerjasama dengan Bank Aceh

Jumat, 19 April 2024 - 01:12 WIB

Wakapolda Aceh Buka Kegiatan Peningkatan Kemampuan Penyidik Polri dan PPNS

Kamis, 18 April 2024 - 16:36 WIB

BPK-P Aceh dan APH Diminta Usut Dugaan Mark Up Anggaran Dana Pada Sekolah (SUPM) Ladong

Selasa, 16 April 2024 - 22:56 WIB

Ini Catatan selama Mudik dan Arus Balik di Provinsi Aceh

Berita Terbaru

GAYO LUES

Diaspora Gayo Luar Negeri Gelar Temu Ramah

Senin, 22 Apr 2024 - 03:34 WIB

ACEH TENGGARA

Letkol Czi Arya Murdyatoro S.T. Jabat Dandim 0108 Agara Baru

Senin, 22 Apr 2024 - 03:31 WIB