Indikasi Megakorupsi menjadi Salah Satu Penyebab Aceh Bertahan sebagai Juara Termiskin di Sumatera

Redaksi Bara News

- Redaksi

Jumat, 21 Juni 2024 - 23:28 WIB

5043 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Banda Aceh – Indikasi Mega Korupsi proyek tahun jamak (multiyears contract) dengan pagu anggaran mencapai Rp 2,7 triliun yang terdiri dari 11 ruas jalan penghubung antar daerah dan satu waduk serta Pengadaan Kapal Aceh Hebat sebesar Rp 178 Milyar hingga saat ini masih misteri, pasalnya setelah dilakukannya pemeriksaan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi hingga saat ini kasus itu masih menggantung tanpa kejelasan.

Ibarat kata pepatah, dari hulunya memang sudah keruh hingga ke hilirpun ikut keruh. Begitulah yang terpajang jelas di hadapan masyarakat Aceh terkait proyek MYC dan pengadaan Kapal Aceh Hebat yang mulai sejak sistem penganggaran dan penandatanganan nota kesepahamannya bermasalah hingga pelaksanaan tender dan pelaksanaan pekerjaannya ditemukan berbagai persoalan.

Jika dilihat dari awal, jelas-jelas adanya mekanisme penganggaran yang dilanggar, dimana Nota kesepahaman (MoU) proyek multiyears 2020-2022 itu tidak diputuskan dalam sidang paripurna, hanya disepakati oleh Plt Gubernur dan pimpinan DPRA pada akhir 2019 lalu, dan tidak melibatkan anggota DPRA lainnya. Adapun pimpinan DPRA yakni Muhammad Sulaiman, SE. M.S.M, Dalimi, SE. Ak, Teuku Irwan Djohan, ST, dan Drs. H. Sulaiman Abda, M.Si.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Tentunya menjadi tanda tanya, apa dasar para pimpinan DPRA saat itu menandatangani MoU Proyek triliunan rupiah itu bahkan mengabaikan koleganya dan tidak membahasnya secara kolektif di DPRA. Ironisnya lagi, dalam pembahasan Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) hingga penandatanganan MoU KUA-PPAS, 10 September 2019, tidak ada anggaran untuk proyek multy years yang muncul kemudian dalam APBA 2020, bahkan Komisi IV DPRA saat itu sudah mengeluarkan rekomendasi menolak penganggaran proyek MYC tersebut. Jelas-jelas disini keempat pimpinan DPRA saat itu sudah mengangkangi berbagai prosedur penganggaran dan sangat berani menandatangani nota kesepahaman. Katakanlah Wakil Ketua DPRA Dailami karena harus mengikuti arahan Gubernur Nova Iriansyah yang saat itu juga ketua Demokrat, lalu bagaimana dengan Sulaiman Abda dan Irwan Djohan, kenapa berani menandatangani MoU yang cacat regulasi tersebut, apa motif dibalik itu? Tentunya ini menjadi pertanyaan publik,” ungkap koordinator Gerakan Mahasiswa Peduli Aceh (GeMPA) Arianda Ramadhan, Jum’at 21 Juni 2024.

Baca Juga :  Kejari Banda Aceh Terapkan Keadilan Restoratif Pada Perkara Ringan

Dia menyebutkan, pihak penegak hukum wabilkhusus KPK dan Kejaksaan Agung seharusnya menjejaki kemungkinan adanya indikasi suap atau gratifikasi dalam penandatangan MoU Proyek Triliunan rupiah tersebut. “Apa mungkin ada transaksional atau barter kepentingan ataupun suap menyuap sehingga keempat pimpinan dewan itu begitu berani menandatangani nota kesepahaman proyek tahun jamak yang cacat secara regulasi dan prosedur itu. Jadi, itu semua itu sejak awal proses harus diusut tuntas oleh KPK ataupun Kejagung,” katanya.

Kata Ariyanda, salah satu persoalan yang selama membuat Aceh terus-terusan bertahan sebagai daerah termiskin di Sumatera salah satunya dikarenakan tingginya angka korupsi. Bisa dikatakan, indikasi mega korupsi di Aceh menjadi salah satu penyebab Aceh terus bertahan di angka teratas kemiskinan di Sumatera, pasalnya uang triliunan rupiah yang semestinya dinikmati rakyat justru hanya berputar di lingkaran elit saja.

Baca Juga :  ICMI ACEH ajukan 10 Kriteria Calon Gebernur Aceh

“Masyarakat pernah berharap banyak kepada KPK agar indikasi megakorupsi di Aceh tersebut, sehingga anggaran yang melimpah itu dapat dipergunakan untuk menekan angka kemiskinan. Tapi sayangnya triliunan rupiah indikasi korupsi di Aceh hingga saat ini masih menggantung begitu saja,” jelasnya.

Ariyanda menambahkan, masyarakat Aceh tentunya berharap agar upaya pemberantasan korupsi di Aceh tak berjalan setengah hati, apa gunanya otsus Aceh jika pada akhirnya hanya jadi ladang pundi-pundi bagi para sindikat koruptor. “Jangan sampai yang dibidik hanya kasus korupsi kelas teri, sementara indikasi megakorupsi seperti Proyek MYC yang mencapai Rp 2,7 Triliun dan Pengadaan Kapal Aceh Hebat sebesar Rp 178 M hanya sebatas pemeriksaan tanpa kejelasan. Sejak proses penganggaran dan penandatanganan MoU nya sudah bermasalah, belum lagi jika dilihat dari tender dan pelaksanaan kegiatannya, tapi sayangnya KPK terkesan harus bungkam seribu bahasa dan Kejagung yang katanya ingin menelusuri penyelewengan dana otsus Aceh juga belum bertindak,” pungkasnya.

Facebook Comments Box

Berita Terkait

Promosi Judi Online, Seorang Selebgram Asal Aceh Jaya Ditetapkan sebagai Tersangka
Antisipasi Konser Langgar Syariat, Fachrul Razi Kembangkan Pusat Rapai Aceh di Banda Aceh
Prodi Pendidikan Sejarah FKIP USM Raih Akreditasi Baik Sekali
Aminullah Usman Berbagi Bersama Anak Yatim dan Tuna Netra di Hari Asyura
Siap Mengawal dan Mengabdi untuk Umat, Pengurus Besar HUDA Akan Dilantik oleh Rais ‘Am Majelis Syuriah
Jabatan Kakanwil BPN Provinsi Aceh Diserahterimakan
Suharjono, Semua Hakim Peradilan Umum di Aceh Harus Disiplin
Kapolda Aceh Bersama Forkopimda Aceh Sambut Presiden RI Di Bandara SIM

Berita Terkait

Rabu, 17 Juli 2024 - 12:30 WIB

Penangkapan Pengedar Narkoba di Aceh Tenggara

Selasa, 16 Juli 2024 - 21:57 WIB

Terkait pelimpahan Polres, Inspektorat Agara Secepatnya Mengaudit DD Tanjung Lama Minggu Depan

Senin, 15 Juli 2024 - 12:32 WIB

Kapolres Agara Pimpin Apel Gelar Pasukan Operasi Patuh Seulawah 2024

Minggu, 14 Juli 2024 - 05:37 WIB

Polisi Gerebek Rumah di Desa Lawe Tawakh Kecamatan Babul Makmur

Sabtu, 13 Juli 2024 - 20:20 WIB

Pj. Bupati Aceh Tenggara Drs.Syakir, M.Si Minta Pada Semua Orang Tua/Wali Murid Mendampingi Anaknya Pada Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) TP2024/2025

Rabu, 10 Juli 2024 - 01:54 WIB

Cut Syazalisma Dinilai Gagal, Mendagri Diminta Selamatkan Pemkab Aceh Selatan

Senin, 8 Juli 2024 - 20:27 WIB

Silaturahmi Akbar 2024 Masyarakat Gayo, “Bangkit Bersama Pengulu Kampung Gayo Se-Aceh Tenggara

Minggu, 7 Juli 2024 - 22:48 WIB

TTI Mendesak Polda dan Kejati Aceh usut Penyalahgunaan Dana Earmark 2023 sebesar 73,9 Milyar di Aceh Selatan

Berita Terbaru

ACEH TENGAH

Haili Yoga, Calon Potensial Menang Dipilkada Aceh Tengah

Kamis, 18 Jul 2024 - 00:18 WIB