Indikasi Megakorupsi menjadi Salah Satu Penyebab Aceh Bertahan sebagai Juara Termiskin di Sumatera

Redaksi Bara News

- Redaksi

Jumat, 21 Juni 2024 - 23:28 WIB

5092 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Banda Aceh – Indikasi Mega Korupsi proyek tahun jamak (multiyears contract) dengan pagu anggaran mencapai Rp 2,7 triliun yang terdiri dari 11 ruas jalan penghubung antar daerah dan satu waduk serta Pengadaan Kapal Aceh Hebat sebesar Rp 178 Milyar hingga saat ini masih misteri, pasalnya setelah dilakukannya pemeriksaan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi hingga saat ini kasus itu masih menggantung tanpa kejelasan.

Ibarat kata pepatah, dari hulunya memang sudah keruh hingga ke hilirpun ikut keruh. Begitulah yang terpajang jelas di hadapan masyarakat Aceh terkait proyek MYC dan pengadaan Kapal Aceh Hebat yang mulai sejak sistem penganggaran dan penandatanganan nota kesepahamannya bermasalah hingga pelaksanaan tender dan pelaksanaan pekerjaannya ditemukan berbagai persoalan.

Jika dilihat dari awal, jelas-jelas adanya mekanisme penganggaran yang dilanggar, dimana Nota kesepahaman (MoU) proyek multiyears 2020-2022 itu tidak diputuskan dalam sidang paripurna, hanya disepakati oleh Plt Gubernur dan pimpinan DPRA pada akhir 2019 lalu, dan tidak melibatkan anggota DPRA lainnya. Adapun pimpinan DPRA yakni Muhammad Sulaiman, SE. M.S.M, Dalimi, SE. Ak, Teuku Irwan Djohan, ST, dan Drs. H. Sulaiman Abda, M.Si.

ADVERTISEMENT

banner 300x250

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Tentunya menjadi tanda tanya, apa dasar para pimpinan DPRA saat itu menandatangani MoU Proyek triliunan rupiah itu bahkan mengabaikan koleganya dan tidak membahasnya secara kolektif di DPRA. Ironisnya lagi, dalam pembahasan Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) hingga penandatanganan MoU KUA-PPAS, 10 September 2019, tidak ada anggaran untuk proyek multy years yang muncul kemudian dalam APBA 2020, bahkan Komisi IV DPRA saat itu sudah mengeluarkan rekomendasi menolak penganggaran proyek MYC tersebut. Jelas-jelas disini keempat pimpinan DPRA saat itu sudah mengangkangi berbagai prosedur penganggaran dan sangat berani menandatangani nota kesepahaman. Katakanlah Wakil Ketua DPRA Dailami karena harus mengikuti arahan Gubernur Nova Iriansyah yang saat itu juga ketua Demokrat, lalu bagaimana dengan Sulaiman Abda dan Irwan Djohan, kenapa berani menandatangani MoU yang cacat regulasi tersebut, apa motif dibalik itu? Tentunya ini menjadi pertanyaan publik,” ungkap koordinator Gerakan Mahasiswa Peduli Aceh (GeMPA) Arianda Ramadhan, Jum’at 21 Juni 2024.

Baca Juga :  Ketua Bhayangkari Aceh Anjangsana ke Anggota Polri Sakit Menahun hingga Panti Asuhan

Dia menyebutkan, pihak penegak hukum wabilkhusus KPK dan Kejaksaan Agung seharusnya menjejaki kemungkinan adanya indikasi suap atau gratifikasi dalam penandatangan MoU Proyek Triliunan rupiah tersebut. “Apa mungkin ada transaksional atau barter kepentingan ataupun suap menyuap sehingga keempat pimpinan dewan itu begitu berani menandatangani nota kesepahaman proyek tahun jamak yang cacat secara regulasi dan prosedur itu. Jadi, itu semua itu sejak awal proses harus diusut tuntas oleh KPK ataupun Kejagung,” katanya.

Kata Ariyanda, salah satu persoalan yang selama membuat Aceh terus-terusan bertahan sebagai daerah termiskin di Sumatera salah satunya dikarenakan tingginya angka korupsi. Bisa dikatakan, indikasi mega korupsi di Aceh menjadi salah satu penyebab Aceh terus bertahan di angka teratas kemiskinan di Sumatera, pasalnya uang triliunan rupiah yang semestinya dinikmati rakyat justru hanya berputar di lingkaran elit saja.

Baca Juga :  Safni dan Afdhal: Siapakah yang Akan Direkomendasikan Gerindra Menjadi Wakil Walikota Di Pilkada Banda Aceh?

“Masyarakat pernah berharap banyak kepada KPK agar indikasi megakorupsi di Aceh tersebut, sehingga anggaran yang melimpah itu dapat dipergunakan untuk menekan angka kemiskinan. Tapi sayangnya triliunan rupiah indikasi korupsi di Aceh hingga saat ini masih menggantung begitu saja,” jelasnya.

Ariyanda menambahkan, masyarakat Aceh tentunya berharap agar upaya pemberantasan korupsi di Aceh tak berjalan setengah hati, apa gunanya otsus Aceh jika pada akhirnya hanya jadi ladang pundi-pundi bagi para sindikat koruptor. “Jangan sampai yang dibidik hanya kasus korupsi kelas teri, sementara indikasi megakorupsi seperti Proyek MYC yang mencapai Rp 2,7 Triliun dan Pengadaan Kapal Aceh Hebat sebesar Rp 178 M hanya sebatas pemeriksaan tanpa kejelasan. Sejak proses penganggaran dan penandatanganan MoU nya sudah bermasalah, belum lagi jika dilihat dari tender dan pelaksanaan kegiatannya, tapi sayangnya KPK terkesan harus bungkam seribu bahasa dan Kejagung yang katanya ingin menelusuri penyelewengan dana otsus Aceh juga belum bertindak,” pungkasnya.

Berita Terkait

Mahasiswa Fakultas Teknologi Pertanian USM Mendapatkan Beasiswa Baznas dari Syarikat Islam
Tgk. Amran Serahkan Mobil Dinas Aceh Selatan 01 kepada Pj Bupati Cut Syazalisma
Wagub Aceh Terpilih Fadhullah Kunjungi Rumah Singgah BFLF
Ketua SAPA: Pemangkasan Dana Otsus Aceh Bentuk Pengkhianatan
Bentuk Generasi Bebas Narkoba, Polsek Meureudu Sosialisasi ke Pelajar SMA Negeri 1 Meureudu
Korban Anak Yang Hamil Tidak Ditangani Serius oleh UPTD PPA Kota Banda Aceh
Pj Gubernur Tidak Berupaya Halangi Pemotongan Dana Pusat Untuk Aceh Rp 317 M
HIMAB Apresiasi Kepemimpinan Pj Gubernur Aceh Safrizal ZA: Transparansi dan Pembangunan Jadi Sorotan

Berita Terkait

Kamis, 16 Januari 2025 - 15:00 WIB

Wakil Ketua DPRK Aceh Singkil: Pelantikan Kepala Daerah Aceh Harus Sesuai UUPA

Rabu, 15 Januari 2025 - 10:15 WIB

Wakil bupati terpilih Aceh Singkil Hamzah Sulaiman, Didampingi Kapolsek Simpang Kanan Akp Arianto Danramil 04 SimpangKanan Lettu Inf Erma Padli

Selasa, 14 Januari 2025 - 21:55 WIB

Wanhar Lingga: Saya Tidak Pernah Melecehkan Wartawan

Selasa, 14 Januari 2025 - 21:53 WIB

Kesalahpahaman yang Teratasi: Wanhar Lingga dan Wartawan Aceh Singkil Saling Memaafkan

Kamis, 9 Januari 2025 - 13:43 WIB

Warga Aceh Singkil Satu Keluarga Bertahan Hidup di Rumah Tak Layak Huni Membutuhkan Bantuan Pemerintah

Kamis, 26 Desember 2024 - 18:50 WIB

Persiapan perayaan,an Hari kebudaya,an Aceh Singkil baranews com 36/12/2024

Senin, 23 Desember 2024 - 19:20 WIB

Sabirin Jelaskan Dana Kebudayaan 150 Dari Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Aceh Singkil

Minggu, 22 Desember 2024 - 20:56 WIB

GARDA Indonesia Kembali Serahkan Rumah Layak Huni untuk Warga Aceh Singkil

Berita Terbaru