JAKARTA | Anggota Komisi I DPR RI, Abraham Sridjaja , meminta kepada aparat keamanan seperti TNI, Polri, dan Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk meningkatkan jumlah personel serta memperkuat pengawasan di wilayah perbatasan. Hal ini dilakukan sebagai respons terhadap maraknya peredaran narkoba yang memanfaatkan jalur-jalur tidak resmi atau yang dikenal dengan sebutan “jalan tikus”.
Menurut Abraham, selama ini upaya pencegahan masih belum optimal karena keterbatasan jumlah pos pengamanan dan minimnya personel yang bertugas di daerah perbatasan. Padahal, jumlah jalur tikus terus bertambah dari waktu ke waktu, sehingga semakin memperbesar peluang penyelundupan barang haram tersebut.
“TNI bersama-sama dengan Polri dan BNN harus memperketat dan menambah personel. Dalam perbatasan-perbatasan ini banyak jalan-jalan tikus baru yang terus bertambah, sedangkan kita tidak menambah pos pengamanan maupun personel,” ujar Abraham melalui keterangan tertulis pada Kamis (29/5/2025).
Ia menjelaskan bahwa peningkatan kapasitas pengawasan di perbatasan harus didukung oleh infrastruktur yang memadai, termasuk penambahan pos-pos pengamanan serta penguatan alat utama sistem persenjataan (alutsista ) yang dapat mendukung operasi keamanan di lapangan. Menurutnya, langkah ini adalah bagian dari strategi penting untuk memutus mata rantai peredaran narkoba lintas negara yang selama ini menjadi ancaman serius bagi keamanan nasional.
Politikus Partai Golkar ini juga menyebutkan bahwa Kalimantan Barat , salah satu wilayah perbatasan darat Indonesia dengan Malaysia, memiliki 230 titik rawan narkoba. Dari jumlah itu, 63 di antaranya berada dalam kategori bahaya atau siaga, sementara sisanya masuk kategori waspada dan siaga.
Abraham menekankan bahwa pendekatan keamanan yang lebih kuat di wilayah-wilayah rawan merupakan langkah strategis yang tidak hanya penting untuk menjaga kedaulatan negara, tetapi juga dalam rangka melindungi masyarakat, terutama generasi muda, dari bahaya penyalahgunaan narkotika.
Permintaan Abraham ini muncul di tengah meningkatnya ancaman narkoba yang masuk dari luar negeri. Data dan pengungkapan kasus besar yang dilakukan aparat beberapa waktu terakhir menunjukkan bahwa wilayah perbatasan menjadi salah satu pintu masuk utama narkoba yang kemudian diedarkan secara luas di berbagai wilayah di Indonesia.
Legislator yang mewakili daerah pemilihan Jawa Tengah VII tersebut mengajak pemerintah dan lembaga terkait untuk segera merancang rencana aksi konkret dalam rangka memperkuat sistem pengawasan di garis perbatasan. Ia menilai bahwa investasi dalam keamanan perbatasan adalah bentuk tanggung jawab moral dan politik pemerintah demi keselamatan bangsa. (*)