Banda Aceh – Direktur Eksekutif Forum Bangun Investasi Aceh (Forbina), Muhammad Nur, S.H., menyampaikan desakan tegas kepada Pemerintah Aceh untuk mengakomodir visi-misi pasangan Mualem–Dek Fad dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA). Menurutnya, program-program unggulan yang diusung pasangan ini sangat penting untuk membangun kemandirian dan kesejahteraan Aceh.
“RPJMA ke depan harus benar-benar menjadi dokumen yang berpihak pada rakyat Aceh. Visi-misi Mualem dan Dek Fad bukan hanya janji politik, tapi juga merupakan peta jalan untuk masa depan Aceh yang lebih baik,” ujar Muhammad Nur dengan penuh semangat pada Senin (20/5/2025).
Beberapa program prioritas yang diusung Forbina antara lain pendirian kampus IPDN dan Politeknik Pertahanan di Aceh, serta pengambilalihan kembali empat pulau Aceh yang saat ini berada di bawah administrasi Sumatera Utara. Selain itu, pengukuran ulang lahan HGU dan HPH juga menjadi agenda penting yang harus segera diwujudkan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Forbina juga mengusulkan percepatan pembangunan pelabuhan Susoh, pelabuhan Lhok Payoh di Manggeng, dan pembelian kapal feri RORO untuk memperkuat konektivitas antar daerah di Aceh. Di sektor industri, Forbina mendorong pembangunan pabrik ban mobil di Aceh Barat dan pabrik rokok di Aceh Utara, serta pengembangan sektor perikanan dengan pabrik pengalengan ikan tuna.
“Pembangunan ini bukan hanya soal ekonomi, tapi juga soal memastikan Aceh bisa berdiri kokoh di peta industri Indonesia. Kehadiran Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun, pengelolaan Blok Andaman, serta proyek bendungan di Tamiang untuk ekspor air ke Penang, semua ini harus segera diwujudkan,” tambahnya.
Tak ketinggalan, Forbina juga mengusulkan sejumlah program sosial dan keagamaan, seperti aturan penutupan toko saat azan, penguatan shalat berjamaah, serta program mengaji untuk anak sekolah.
Yang tidak kalah pentingnya program prioritas terkait evaluasi izin perkebunan kelapa sawit di Aceh. Semangat evaluasi izin untuk perbaikan tata kelola perkebunan kelapa sawit secara menyeluruh, serta sebagai solusi jangka panjang penyelesaian konflik agraria di Aceh. Agenda ini juga bagian dari komitmen politik Mualem di daerah barat selatan Aceh ketika pelantikan sejumlah Bupati/Walikota. Dengan masuknya dalam RPJMA maka akan memiliki kepastian hukum ketika kebijakan tersebut dijalankan.
“Jika kita ingin Aceh benar-benar bangkit, RPJMA tidak boleh sekadar formalitas. Harus ada keberpihakan yang nyata kepada rakyat. Dan itu dimulai dengan mendengarkan suara rakyat yang telah memilih Mualem dan Dek Fad,” tutup Muhammad Nur, menegaskan pentingnya keberpihakan dalam setiap kebijakan yang akan diambil.
Muhammad Nur berharap agar pemerintah Aceh memprioritaskan dan merealisasikan visi-misi pasangan Mualem–Dek Fad, sehingga Aceh dapat berkembang lebih maju dan sejahtera. (*)
