Foto: Demonstrasi di sekitar gedung DPR di Jakarta. Foto oleh Eko Siswono Toyudho/BenarNews, kecuali foto terakhir oleh AFP.
JAKARTA | Setelah demonstrasi besar-besaran “Peringatan Darurat” oleh masyarakat yang dimotori oleh aktivis pro-demokrasi dan mahasiswa di Gedung DPR di Jakarta dan sejumlah kota lainnya di Indonesia pada Kamis (22/8), DPR akhirnya batal mengesahkan perubahan undang-undang Pilkada yang dinilai merupakan upaya mereka untuk melanggengkan oligarki.
Rapat pembahasan UU Pilkada pada Kamis itu dilakukan hanya sehari setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan penting yang dipuji sebagai kemenangan bagi demokrasi.
Putusan MK tersebut mengubah aturan Mahkamah Agung yang mensyaratkan minimal perolehan 25% suara atau 20% kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bagi partai politik atau koalisinya untuk menominasikan kandidat, menjadi diperlukan minimal hanya 6,5% hingga 10% suara sah bagi parpol untuk mencalonkan seorang kandidat.
Selain itu, MK juga memutuskan bahwa kandidat gubernur atau wakilnya minimal berumur 30 tahun pada waktu penetapan pasangan kandidat dan bukan pada saat pelantikan.
Kecuali fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, semua fraksi di DPR – yang juga merupakan koalisi pendukung Presiden Joko “Jokowi” Widodo dan presiden terpilih Prabowo Subianto, menginginkan batas minimal 30 tahun itu adalah pada saat pelantikan kandidat, dan bukan pada saat penetapan. Hal ini dipersepsikan oleh sejumlah kalangan sebagai upaya memberikan jalan bagi Kaesang Pangarep, putra kedua Jokowi, untuk bisa ikut Pilkada walaupun usianya baru akan mencapai 30 tahun pada 25 Desember, sementara penetapan kandidat adalah pada 22 September ini.
Protes yang meluas menentang UU revisi DPR tersebut menunjukkan ketidakpuasan masyarakat terhadap pelanggengan kekuasaan oligarki terutama upaya oleh dinasti Jokowi.
Di Jakarta, lebih dari 2.000 pengunjuk rasa turun ke jalan. Di kota-kota lain, protes juga memanas, dan di Semarang, polisi menggunakan gas air mata dan meriam air untuk membubarkan massa.
