LANGSA -Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Syari’ah Menolak Keras perpanjangan masa jabatan Kepala Desa di Aceh
DemaFasya menilai Kepala Desa di wilayah Aceh yang melakukan unjuk rasa untuk meminta perpanjangan masa jabatan dari 6 tahun menjadi 8 tahun dinilai untuk kepentingan pribadinya.
Karenanya, permintaan perpanjangan masa jabatan keuchik tersebut harus ditolak karena tidak ada landasan dan manfaat untuk Masyarakat Desa di wilayah Aceh melainkan hanya untuk memperkaya diri sendiri
“Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Syari’ah (DEMAFASYA) IAIN Langsa menolak secara tegas masa jabatan keuchik 8 tahun dalam satu periode,” ujar Afinas Qadafi, Ketua DemaF Syari’ah, Selasa (23/4/2024).
Menurut dia, terkait durasi masa jabatan keuchik, sungguh sangat disayangkan dan memalukan apa yang dipertontonkan oleh komunitas Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Aceh, yang melakukan aksi demo menuntut ditambah masa jabatan keuchik dari 6 tahun menjadi 8 tahun dalam satu periode.
“Sepertinya mereka para anggota APDESI ini hanya mementingkan kepetingan pribadi dan memperkaya diri sendiri saja bukan kepentingan masyarakat gampong karena mereka menuntut masa jabatan diperpanjang menjadi 8 tahun padahal dalam 6 tahun mereka menjabat juga tidak menghasilkan apa-apa” ungkap Afinas
Ia merasa miris, selama ini persentasenya sangat signifikan sekali permasalahan di setiap gampong yang ada di wiliyah Aceh keuchik atau kepala desanya bermasalah baik dari aspek Anggaran Pendapatan Belanja Gampong (APBG) maupun aspek lainnya.
Banyak keuchik di Aceh yang tersangkut pidana korupsi efek dari pengololaan dana desa yang bermasalah baik lewat mark up proyek desa dan proyek fiktif dikarenakan tidak transparan.
Afinas menambahkan, sebagai Ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Syari’ah (DemaFasya) meminta kepada DPRA dan Pemerintah Aceh Agar tidak menampung aspirasi keuchik yang perpanjangan masa jabatan tersebut. “Aceh ini satu-satunya wilayah khusus dan wilayah istimewa atau Lex Specialis, jadi tidak serta merta UU Desa yang telah direvisi oleh DPR-RI bisa diterapkan di Aceh,” tegasnya.
Hal itu dikarenakan, di Aceh ini ada UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (UUPA) yang sekarang banyak sekali merasa manfaat untuk rakyat Aceh, walaupun UUPA telah masuk dalam program legeslasi nasional (PROLEGNAS) untuk direvisi yang hakikatnya perlu diingatkan lagi, bahwa tentang masa jabatan keuchik tetap berpedoman pada masa 6 tahun dalam satu periode jangan pernah direvisi untuk jadi 8 tahun dalam satu periode Karena itu sama sekali tidak berguna bagi Masyarakat.
“Idealnya cukup 3 tahun dalam satu periode keuchik, kalau kita berkaca seperti negara – negara maju masa jabatan kepala negara atau sebutan lain satu periode hanya durasi 3 tahun saja, 6 tahun saja tidak becus konon lagi 8 tahun, sepertinya jabatan sekarang bukan lagi untuk mengabdi melainkan untuk kepentingan diri pribadi” sebutnya.
sudah sangat tepat untuk direvisi masa jabatan keuchik yang di daerah otonomi khusus Aceh untuk masa jabatan dalam satu periode 4 tahun hanya bisa menduduki jabatan untuk 2 periode, tidak boleh lebih,” pungkasnya. (AQ)
