Banda Aceh – Forum Bisnis dan Investasi Aceh (Forbina) menilai penyegaran manajemen di tubuh PT Pembangunan Aceh (PEMA) tidak akan berdampak signifikan selama Direktur Utama saat ini, Mawardi Nur, masih dipertahankan. Muhammad Nur, Direktur Eksekutif Forbina, menegaskan bahwa sejak awal, proses penunjukan Mawardi Nur sebagai Direktur Utama sarat kecacatan prosedural dan mengabaikan transparansi.
“Selama Direktur Utamanya tidak diganti, penyegaran itu hanya kosmetik. Akar masalah tetap ada,” tegas Muhammad Nur dalam keterangannya, Menurutnya, kebijakan bisnis yang dijalankan PEMA saat ini cenderung arogan dan tertutup terhadap masukan publik.
Forbina juga mempertanyakan arah hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), yang menurut mereka tidak menjawab tantangan substansial di sektor bisnis yang akan dibangun. “Ketika seorang Direktur Utama dengan lantang mengatakan tidak perlu dana Otsus karena Aceh kaya akan sumber daya alam, maka perlu dipertanyakan: apakah ada rencana mengganggu bisnis pelaku lain hanya karena ingin mengelola semuanya sendiri?” kritik Muhammad Nur.
Lebih lanjut, Forbina meminta klarifikasi dari PEMA: berapa banyak analisis bisnis dan risiko yang telah dirancang oleh Mawardi Nur? Apakah ada wacana sinergi dengan program nasional atau justru ingin bergerak tanpa koordinasi dengan pusat?
“PT PEMA perlu menjelaskan ini secara terbuka. Masyarakat Aceh punya hak untuk tahu, apalagi jika semua kebijakan hanya mengandalkan kedekatan dengan gubernur dan wakil gubernur,” ujar Muhammad Nur.
Pihaknya juga mengingatkan agar tidak mengklaim keberhasilan yang bukan hasil kerja sendiri. “Bisnis PGE yang kini dibanggakan justru merupakan buah tangan manajemen PEMA sebelumnya. Pertanyaannya, apakah Mawardi Nur hanya piawai mengelola dana dari PGE? Lalu, bagaimana dengan visi bisnis masa depan PEMA dan kontribusinya bagi pendapatan Aceh?” tanya Muhammad Nur.
Forbina menutup pernyataan dengan desakan agar PT PEMA lebih terbuka, responsif terhadap kritik, dan menjelaskan kepada publik apa saja dampak nyata dari kebijakan-kebijakan yang diambil—terutama terkait sumber dana, kontribusi terhadap PAD Aceh, serta alasan sebenarnya menolak dana Otsus.
