Jakarta — Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, angkat bicara terkait polemik yang kembali mencuat mengenai keaslian ijazah Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dalam pernyataannya yang tegas, Bahlil menyebut isu tersebut sudah melewati batas kewajaran.
Saat ditemui awak media di kompleks Istana Kepresidenan pada Jumat (23/5/2025), Bahlil menyatakan ketidakpercayaannya terhadap tuduhan yang menyebutkan bahwa ijazah Jokowi palsu. Ia menilai bahwa isu tersebut tidak memiliki dasar kuat dan hanya memperkeruh suasana politik nasional.
“Saya sudah berkali-kali mengatakan bahwa apa yang disangkakan atau diduga itu, saya enggak percaya. Tapi menurut saya ini sudah keterlaluan. Udah kayak enggak ada isu aja,” ujar Bahlil dengan nada geram.
Pernyataan Bahlil ini muncul tak lama setelah Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri merilis pengumuman resmi yang menyatakan bahwa dokumen ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia itu adalah asli dan sah secara hukum. Pengumuman ini diharapkan dapat mengakhiri spekulasi dan kontroversi yang selama ini bergulir di ruang publik.
Namun, bagi Bahlil, terus bergulirnya isu ijazah palsu meskipun sudah ada penjelasan resmi dari otoritas hukum menunjukkan adanya motif lain di baliknya. Ia menyebut bahwa pihak-pihak tertentu seolah kehabisan bahan untuk menyerang pemerintah atau mencari panggung politik.
“Isu ini sudah seperti dipaksakan terus-terusan. Sementara negara sedang fokus membangun, menghadapi tantangan ekonomi global, dan menata pemerintahan ke depan,” tambahnya.
Bahlil, yang juga menjabat sebagai Menteri Investasi, menegaskan pentingnya mengedepankan etika dan tanggung jawab dalam menyampaikan kritik politik. Menurutnya, perdebatan yang tidak berdasar justru merusak kualitas demokrasi dan mengaburkan isu-isu strategis yang lebih substansial.
Sebelumnya, isu tentang keaslian ijazah Jokowi kembali mencuat melalui media sosial dan sejumlah tokoh yang menggulirkan narasi dugaan pemalsuan. Namun hingga kini, tak satu pun bukti valid yang mampu membantah dokumen-dokumen resmi yang telah disahkan dan diakui oleh institusi pendidikan maupun lembaga negara.
Bahlil mengajak masyarakat untuk tidak terpancing isu-isu yang tidak berdasar. Ia mengingatkan bahwa saat ini bangsa Indonesia membutuhkan stabilitas dan kerja sama lintas elemen, bukan kegaduhan politik yang didorong oleh narasi konspiratif. (*)
