JAKARTA | Wacana pemindahan badak jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon ke Alas Purwo yang dikaitkan dengan bisnis tambang emas ramai beredar di media sosial. Penelusuran terhadap fakta lokasi, status hukum kawasan, dan dokumen resmi yang ada menunjukkan, tambang emas yang ada di sekitar Ujung Kulon berada di luar kawasan taman nasional, dan undang-undang melarang pertambangan di dalam kawasan konservasi. Hingga kini, belum ada dokumen maupun pernyataan resmi yang menghubungkan rencana relokasi badak dengan kegiatan pertambangan.
Kementerian Kehutanan memandang Taman Nasional Alas Purwo sebagai calon lokasi yang sangat potensial untuk dikaji bagi pengembangan habitat kedua badak jawa. Hal itu disampaikan Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Kehutanan Ristianto Pribadi dalam keterangan tertulis, Sabtu, 14 November 2026. Ia menegaskan rencana tersebut masih sebatas wacana dan belum diputuskan. Pemerintah juga belum menentukan jumlah badak yang akan dipindahkan.
Tambang emas terdekat dari Ujung Kulon adalah tambang emas Cibaliung milik PT Cibaliung Sumberdaya, anak usaha PT Aneka Tambang Tbk. Wilayah izin usaha pertambangannya seluas 1.340 hektare dan berada di Kecamatan Cimanggu, Cibaliung, dan Cibitung, Kabupaten Pandeglang. Tambang bawah tanah itu terletak di sebelah timur Taman Nasional Ujung Kulon.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Perbukitan Gunung Honje setinggi sekitar 620 meter di sebelah barat lokasi tambang berada di luar wilayah izin dan masuk kawasan Taman Nasional Ujung Kulon. Taman nasional ini mencakup seluruh Semenanjung Ujung Kulon, pulau-pulau di sekitarnya, dan pegunungan Honje. Dengan demikian, wilayah tambang Cibaliung dan kawasan taman nasional berada di area yang terpisah.
Tambang Cibaliung juga tidak lagi berproduksi penuh. Produksi emas komersialnya dimulai pada 2010, dan memasuki 2023 kegiatan produksinya telah mencapai akhir siklus tambang. Sejumlah laporan menyebut tambang ini kini memasuki fase pascatambang.
Selain Cibaliung, aktivitas tambang emas rakyat juga ditemukan di Desa Mangkualam, Kecamatan Cimanggu. Paguyuban penambang dan Koperasi Desa Merah Putih Mangkualam mengajukan izin Wilayah Pertambangan Rakyat sejak Oktober 2025 karena tambang berada di lahan pribadi warga. Pada September 2026, Komisi I DPRD Pandeglang menyoroti aktivitas tambang di desa itu karena diduga belum berizin.
Secara hukum, kawasan hutan konservasi, termasuk taman nasional, tidak diperkenankan untuk seluruh jenis pertambangan. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya tidak memasukkan pertambangan ke dalam aktivitas yang boleh dilakukan di taman nasional. Undang-undang itu juga memperberat sanksi pidana, termasuk ancaman penjara hingga 20 tahun dan denda hingga Rp200 miliar bagi korporasi yang merusak kawasan konservasi.
Wacana pemindahan badak ke Alas Purwo sendiri disampaikan Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo di ajang COP31 di Antalya, Turki, dengan alasan ancaman tsunami akibat gempa atau erupsi Gunung Anak Krakatau. Gagasan habitat kedua badak jawa bukan hal baru, karena sudah dibahas sejak 1980-an dengan kandidat seperti Gunung Honje, Halimun Salak, dan Cikepuh. Namun, hingga kini belum ada yang terealisasi karena membutuhkan dasar ilmiah yang kuat.
Pemindahan badak keluar dari Ujung Kulon tidak otomatis mengubah status kawasan taman nasional. Ujung Kulon tetap berstatus taman nasional sekaligus Situs Warisan Dunia UNESCO yang ditetapkan sejak 1991. Perubahan peruntukan kawasan konservasi membutuhkan proses dan dasar hukum tersendiri, dan sejauh ini tidak ada informasi resmi mengenai rencana tersebut.
Di tengah ramainya kecurigaan publik, pertanyaan kritisnya justru mengarah pada transparansi pemerintah. Jika relokasi ini benar-benar murni demi mitigasi bencana, mengapa gagasan sebesar ini dilempar di forum internasional sebelum kajian ilmiah, dokumen AMDAL, dan dialog dengan masyarakat lokal dibuka ke publik? Dan jika tidak ada kaitan dengan tambang, mengapa pemerintah membiarkan ruang kecurigaan itu tumbuh tanpa membuka seluruh data, peta, dan dasar kajian habitat kedua secara terang-terangan?
Kecurigaan publik tidak lahir dari ruang hampa. Ia lahir dari sejarah panjang kawasan konservasi yang kerap tergeser oleh kepentingan ekstraktif, serta dari minimnya keterbukaan dalam setiap rencana besar yang menyangkut satwa paling langka di dunia. Selama pemerintah hanya menjawab dengan pernyataan bahwa ini baru wacana, tanpa menyodorkan bukti kajian yang bisa diuji, maka polemik ini akan terus berlanjut.
Yang harus ditegaskan kini adalah, badak jawa bukan komoditas proyek pendanaan, bukan pula alasan untuk mengutak-atik status kawasan. Jika habitat kedua memang mendesak, buktikan dengan sains, bukan dengan narasi investor. Jika Ujung Kulon memang tetap dilindungi, buktikan dengan penegakan hukum yang tegas terhadap tambang rakyat yang belum berizin di sekitarnya. Tanpa itu, wacana relokasi hanya akan menjadi pemicu ketidakpercayaan baru antara negara, masyarakat, dan pecinta lingkungan. (*)
