slot preparation.lsrs.lu https://turistskola.edu.rs/

Bupati Kupang Yosef Lede Dilaporkan ke Polda NTT atas Dugaan Pemerkosaan Mahasiswi

Redaksi Bara News

- Redaksi

Sabtu, 14 November 2026 - 17:46 WIB

50150 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kupang – Bupati Kupang Yosef Lede dilaporkan ke Polda Nusa Tenggara Timur atas dugaan tindak pidana kekerasan seksual terhadap seorang mahasiswi berinisial RWM (21). Peristiwa itu diduga terjadi di salah satu kompleks rumah dinas di Jalan RA Kartini, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, pada Rabu (11/11/2026) malam.

Kabid Humas Polda NTT Kombes Henry Novika Chandra mengatakan, laporan tersebut diterima Polda NTT pada Kamis (12/11/2026) dan tercatat dalam laporan polisi nomor LP/B/404/XI/2026/SPKT/Polda NTT.

“Ditres PPA dan PPO Polda NTT tengah menangani laporan dugaan tindak pidana kekerasan seksual terhadap seorang perempuan berinisial RWM (21) dengan seorang berinisial YL (Yosef Lede) sebagai pihak terlapor,” ujar Henry dalam keterangannya, Jumat (13/11/2026).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Henry mengatakan laporan tersebut telah ditindaklanjuti penyidik Ditres PPA dan PPO Polda NTT melalui serangkaian penyelidikan guna mendalami dan mengungkap secara jelas peristiwa yang dilaporkan.

Berdasarkan keterangan awal RWM, kasus tersebut bermula ketika seorang perempuan berinisial EK mengajak RWM ke rumah dinas Bupati Kupang dengan iming-iming pekerjaan. Setibanya di lokasi, Yosef Lede disebut menyuruh EK keluar sehingga dia hanya berdua dengan RWM di dalam rumah.

Selanjutnya, politikus Partai Gerindra itu diduga mencabuli RWM dan menariknya ke dalam kamar tidur. Perempuan kelahiran 13 Januari 2005 itu kemudian diduga diperkosa dua kali. Dugaan pemerkosaan pertama disebut terjadi sekitar pukul 20.00 Wita. Dalam kondisi ketakutan, RWM kemudian menghubungi seorang saksi, STM (20), untuk menjemputnya.

Selanjutnya, dugaan pemerkosaan kedua terjadi sekitar pukul 00.00 Wita. Setelah kejadian tersebut, Yosef Lede disebut memasukkan uang senilai Rp 3 juta ke dalam tas milik RWM dan menyuruhnya keluar dari ruangan.

Meski demikian, seluruh rangkaian kejadian tersebut masih dalam penyelidikan. Henry menegaskan seluruh informasi yang diperoleh masih terus didalami melalui proses penyelidikan.

Sementara itu, Dirres PPA dan PPO Polda NTT Kombes Nova Irone Surentu menambahkan penyidik telah melakukan sejumlah tindakan awal, yakni menerima laporan polisi, melengkapi administrasi penyelidikan, mengajukan permintaan visum et repertum (VER), serta melakukan pemeriksaan awal terhadap korban dan sejumlah saksi yang mengetahui atau memiliki informasi terkait peristiwa tersebut.

Selain itu, Polda NTT juga memberikan perhatian terhadap kondisi fisik dan psikologis korban. Penyidik telah berkoordinasi dengan Rumah Sakit Bhayangkara (RSB) Titus Uli Kupang terkait pemeriksaan medis dan hasil visum, serta menyiapkan rujukan pendampingan psikologis.

“Kami juga berkoordinasi dengan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Provinsi NTT guna memastikan korban memperoleh pendampingan, perlindungan, dan fasilitas rumah aman apabila diperlukan,” terang Nova.

Nova menegaskan penanganan kasus tersebut tidak hanya berfokus pada proses penegakan hukum, tetapi juga memastikan hak-hak korban terpenuhi. Selanjutnya, penyidik akan melengkapi administrasi penyelidikan, mencari dan mengumpulkan alat bukti, meminta keterangan saksi-saksi, melakukan klarifikasi terhadap Yosef Lede, dan melaksanakan gelar perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

“Kami berupaya agar korban mendapatkan pendampingan psikologis dan perlindungan yang dibutuhkan selama proses hukum berlangsung,” beber Nova.

Gubernur Nusa Tenggara Timur Emanuel Melkiades Laka Lena menanggapi kasus tersebut. Ia menyerahkan penanganan kasus itu sepenuhnya kepada kepolisian. Laka Lena menyampaikan hal itu saat diwawancarai di sela kunjungan kerjanya ke Waingapu, Sumba Timur, Jumat (13/11/2026).

“Jadi karena persoalan ini sudah diserahkan ke proses hukum. Jadi biarlah proses hukum berjalan. Kita ikuti saja prosesnya seperti apa,” ujar Laka Lena. (*)

Berita Terkait

Tak Indahkan Surat Peringatan, Satpol PP Nagan Raya Kembali Tertibkan 17 Ekor Sapi di Kompleks Perkantoran Suka Makmue
Nagan Raya Kembali Tertibkan 17 Ekor Sapi di Kompleks Perkantoran Suka Makmue NAGAN RAYA – Meski telah diberikan surat peringatan, keberadaan hewan ternak yang berkeliaran di kawasan Kompleks Perkantoran Suka Makmue masih menjadi persoalan. Menindaklanjuti kondisi tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah (Satpol PP dan WH) Kabupaten Nagan Raya kembali menggelar penertiban hewan ternak, Senin (16/11/2026) malam. Penertiban yang berlangsung mulai pukul 22.00 WIB hingga 24.00 WIB tersebut berhasil mengamankan sebanyak 17 ekor sapi yang berkeliaran di sekitar kawasan perkantoran. Hingga penertiban dilakukan, pemilik ternak tersebut belum diketahui. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam menegakkan ketertiban umum sekaligus menjalankan amanat Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 5 Tahun 2007 tentang Penertiban Hewan. Dalam pelaksanaannya, Satpol PP dan WH Nagan Raya mengerahkan sebanyak 20 personel untuk menyisir sejumlah titik di kawasan Kompleks Perkantoran Suka Makmue. Sebagai tindak lanjut, Satpol PP dan WH Nagan Raya akan segera menyampaikan surat pemberitahuan resmi mengenai hasil penertiban kepada Camat Kuala dan Camat Suka Makmue. Selanjutnya, surat tersebut akan diteruskan kepada para pemilik atau pemelihara ternak melalui keuchik di masing-masing gampong. Pemerintah daerah memberikan kesempatan kepada pemilik ternak untuk mengambil kembali hewan yang telah diamankan dalam jangka waktu paling lama tujuh hari sejak tanggal penertiban, dengan memenuhi ketentuan biaya pemeliharaan dan perawatan. Adapun biaya pemeliharaan yang ditetapkan sebesar Rp100.000 per hari per ekor untuk sapi dan kerbau, serta Rp50.000 per hari per ekor untuk kambing dan biri-biri. Untuk mengambil hewan ternak tersebut, pemilik atau pemelihara diwajibkan melampirkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) serta surat keterangan kepemilikan ternak yang ditandatangani oleh keuchik dan diketahui oleh camat setempat. Apabila dalam waktu tujuh hari sejak penertiban hewan tersebut tidak diambil oleh pemiliknya, maka ternak akan dilelang di muka umum sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Satpol PP dan WH Nagan Raya kembali mengingatkan seluruh masyarakat, khususnya para pemilik dan pemelihara hewan ternak, baik sapi, kerbau, kambing maupun biri-biri, agar lebih bertanggung jawab dalam menjaga dan mengawasi hewan peliharaannya. Ternak tidak boleh dibiarkan berkeliaran bebas di kawasan perkantoran, permukiman penduduk maupun wilayah perkotaan karena dapat mengganggu ketertiban, kebersihan, keindahan lingkungan, bahkan berpotensi membahayakan keselamatan pengguna jalan. Penertiban ini bukan semata-mata tindakan penegakan aturan, melainkan juga bentuk komitmen pemerintah daerah dalam menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, bersih dan tertib bagi seluruh masyarakat. Satpol PP dan WH Nagan Raya menegaskan bahwa kegiatan penertiban hewan ternak akan terus dilakukan secara berkelanjutan, baik di kawasan Kompleks Perkantoran Suka Makmue maupun di sejumlah lokasi lainnya yang dinilai rawan terhadap gangguan akibat hewan ternak yang berkeliaran. Melalui langkah tersebut, diharapkan tumbuh kesadaran masyarakat untuk mematuhi aturan serta meningkatkan tanggung jawab dalam memelihara ternak demi kepentingan dan kenyamanan bersama.
Sugiono, Anak Ideologis Prabowo dari Takengon yang Masuk Bursa Calon Wakil Presiden
Prof Dr Sutan Nasomal : Temuan 570.000 Kasus HIV/AIDS, Menkes RI Harus Lakukan Pencegahan HIV/AIDS Bersama POLRI TNI Dan Ulama Serentak di Seluruh Indonesia
MRR Ketua DPRK Nagan Raya Akhirnya Penuhi Panggilan BKD, Dugaan Kasus Khalwat Masuk Tahap Pembahasan Rekomendasi
Keadilan di Batam Dipertaruhkan: Wartawan Dibungkam, Kartel Rokok Ilegal Justru Dilindungi?
MRR Ketua DPRK Nagan Raya Akhirnya Penuhi Panggilan BKD, Dugaan Kasus Khalwat Masuk Tahap Pembahasan Rekomendasi
Berani Jujur Hancur: Fahd Arafiq Bongkar Dugaan Intervensi dan Pencabutan Hak Berobat di Internal KPK

Berita Terbaru

HUKUM & KRIMINAL

Nagan Raya Kembali Tertibkan 17 Ekor Sapi di Kompleks Perkantoran Suka Makmue NAGAN RAYA – Meski telah diberikan surat peringatan, keberadaan hewan ternak yang berkeliaran di kawasan Kompleks Perkantoran Suka Makmue masih menjadi persoalan. Menindaklanjuti kondisi tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah (Satpol PP dan WH) Kabupaten Nagan Raya kembali menggelar penertiban hewan ternak, Senin (16/11/2026) malam. Penertiban yang berlangsung mulai pukul 22.00 WIB hingga 24.00 WIB tersebut berhasil mengamankan sebanyak 17 ekor sapi yang berkeliaran di sekitar kawasan perkantoran. Hingga penertiban dilakukan, pemilik ternak tersebut belum diketahui. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam menegakkan ketertiban umum sekaligus menjalankan amanat Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 5 Tahun 2007 tentang Penertiban Hewan. Dalam pelaksanaannya, Satpol PP dan WH Nagan Raya mengerahkan sebanyak 20 personel untuk menyisir sejumlah titik di kawasan Kompleks Perkantoran Suka Makmue. Sebagai tindak lanjut, Satpol PP dan WH Nagan Raya akan segera menyampaikan surat pemberitahuan resmi mengenai hasil penertiban kepada Camat Kuala dan Camat Suka Makmue. Selanjutnya, surat tersebut akan diteruskan kepada para pemilik atau pemelihara ternak melalui keuchik di masing-masing gampong. Pemerintah daerah memberikan kesempatan kepada pemilik ternak untuk mengambil kembali hewan yang telah diamankan dalam jangka waktu paling lama tujuh hari sejak tanggal penertiban, dengan memenuhi ketentuan biaya pemeliharaan dan perawatan. Adapun biaya pemeliharaan yang ditetapkan sebesar Rp100.000 per hari per ekor untuk sapi dan kerbau, serta Rp50.000 per hari per ekor untuk kambing dan biri-biri. Untuk mengambil hewan ternak tersebut, pemilik atau pemelihara diwajibkan melampirkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) serta surat keterangan kepemilikan ternak yang ditandatangani oleh keuchik dan diketahui oleh camat setempat. Apabila dalam waktu tujuh hari sejak penertiban hewan tersebut tidak diambil oleh pemiliknya, maka ternak akan dilelang di muka umum sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Satpol PP dan WH Nagan Raya kembali mengingatkan seluruh masyarakat, khususnya para pemilik dan pemelihara hewan ternak, baik sapi, kerbau, kambing maupun biri-biri, agar lebih bertanggung jawab dalam menjaga dan mengawasi hewan peliharaannya. Ternak tidak boleh dibiarkan berkeliaran bebas di kawasan perkantoran, permukiman penduduk maupun wilayah perkotaan karena dapat mengganggu ketertiban, kebersihan, keindahan lingkungan, bahkan berpotensi membahayakan keselamatan pengguna jalan. Penertiban ini bukan semata-mata tindakan penegakan aturan, melainkan juga bentuk komitmen pemerintah daerah dalam menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, bersih dan tertib bagi seluruh masyarakat. Satpol PP dan WH Nagan Raya menegaskan bahwa kegiatan penertiban hewan ternak akan terus dilakukan secara berkelanjutan, baik di kawasan Kompleks Perkantoran Suka Makmue maupun di sejumlah lokasi lainnya yang dinilai rawan terhadap gangguan akibat hewan ternak yang berkeliaran. Melalui langkah tersebut, diharapkan tumbuh kesadaran masyarakat untuk mematuhi aturan serta meningkatkan tanggung jawab dalam memelihara ternak demi kepentingan dan kenyamanan bersama.

Berita Terkait

Senin, 16 November 2026 - 22:35 WIB

Polres Gayo Lues Gelar Operasi Zebra Seulawah 2026, Kapolres Pimpin Apel Gelar Pasukan Bersama Forkopimda

Senin, 16 November 2026 - 01:37 WIB

Setahun Bencana, Desa Kuning Gayo Lues Ditinggalkan, Banjir Susulan 12 November 2026 Hanyutkan Jembatan dan 80 Persen Rumah Warga

Minggu, 15 November 2026 - 16:27 WIB

Tiga Spam Perumdam Tirta Sejuk Diterjang Banjir Bandang, 3.000 Pelanggan Terdampak, Pelayanan Air Bersih Lumpuh

Sabtu, 14 November 2026 - 01:40 WIB

Retribusi Pelayanan Kesehatan Gayo Lues Merosot Rp5,5 Miliar, Pendapatan Daerah Kehilangan Satu Sumber Penting

Sabtu, 14 November 2026 - 00:43 WIB

Sudah Dipecat tapi Masih Digaji, BPK Ungkap ASN PTDH Gayo Lues Terima Rp109 Juta Selama 11 Bulan

Jumat, 13 November 2026 - 16:23 WIB

Jembatan Blang Papan di Kecamatan Blangpegayon Putus Total Diterjang Banjir Bandang, Warga Desak Pemerintah Pusat Segera Bertindak

Jumat, 13 November 2026 - 14:46 WIB

Banjir, Longsor, dan 3 Jembatan Putus Melanda Gayo Lues, Warga Desak Pemerintah Pusat Segera Turun Tangan

Jumat, 13 November 2026 - 14:39 WIB

Jembatan Merah Putih Desa Kuning di Rikit Gaib Hancur Diterjang Banjir, Warga Desak Pemerintah Segera Tangani

Berita Terbaru

HUKUM & KRIMINAL

Nagan Raya Kembali Tertibkan 17 Ekor Sapi di Kompleks Perkantoran Suka Makmue NAGAN RAYA – Meski telah diberikan surat peringatan, keberadaan hewan ternak yang berkeliaran di kawasan Kompleks Perkantoran Suka Makmue masih menjadi persoalan. Menindaklanjuti kondisi tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah (Satpol PP dan WH) Kabupaten Nagan Raya kembali menggelar penertiban hewan ternak, Senin (16/11/2026) malam. Penertiban yang berlangsung mulai pukul 22.00 WIB hingga 24.00 WIB tersebut berhasil mengamankan sebanyak 17 ekor sapi yang berkeliaran di sekitar kawasan perkantoran. Hingga penertiban dilakukan, pemilik ternak tersebut belum diketahui. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam menegakkan ketertiban umum sekaligus menjalankan amanat Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 5 Tahun 2007 tentang Penertiban Hewan. Dalam pelaksanaannya, Satpol PP dan WH Nagan Raya mengerahkan sebanyak 20 personel untuk menyisir sejumlah titik di kawasan Kompleks Perkantoran Suka Makmue. Sebagai tindak lanjut, Satpol PP dan WH Nagan Raya akan segera menyampaikan surat pemberitahuan resmi mengenai hasil penertiban kepada Camat Kuala dan Camat Suka Makmue. Selanjutnya, surat tersebut akan diteruskan kepada para pemilik atau pemelihara ternak melalui keuchik di masing-masing gampong. Pemerintah daerah memberikan kesempatan kepada pemilik ternak untuk mengambil kembali hewan yang telah diamankan dalam jangka waktu paling lama tujuh hari sejak tanggal penertiban, dengan memenuhi ketentuan biaya pemeliharaan dan perawatan. Adapun biaya pemeliharaan yang ditetapkan sebesar Rp100.000 per hari per ekor untuk sapi dan kerbau, serta Rp50.000 per hari per ekor untuk kambing dan biri-biri. Untuk mengambil hewan ternak tersebut, pemilik atau pemelihara diwajibkan melampirkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) serta surat keterangan kepemilikan ternak yang ditandatangani oleh keuchik dan diketahui oleh camat setempat. Apabila dalam waktu tujuh hari sejak penertiban hewan tersebut tidak diambil oleh pemiliknya, maka ternak akan dilelang di muka umum sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Satpol PP dan WH Nagan Raya kembali mengingatkan seluruh masyarakat, khususnya para pemilik dan pemelihara hewan ternak, baik sapi, kerbau, kambing maupun biri-biri, agar lebih bertanggung jawab dalam menjaga dan mengawasi hewan peliharaannya. Ternak tidak boleh dibiarkan berkeliaran bebas di kawasan perkantoran, permukiman penduduk maupun wilayah perkotaan karena dapat mengganggu ketertiban, kebersihan, keindahan lingkungan, bahkan berpotensi membahayakan keselamatan pengguna jalan. Penertiban ini bukan semata-mata tindakan penegakan aturan, melainkan juga bentuk komitmen pemerintah daerah dalam menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, bersih dan tertib bagi seluruh masyarakat. Satpol PP dan WH Nagan Raya menegaskan bahwa kegiatan penertiban hewan ternak akan terus dilakukan secara berkelanjutan, baik di kawasan Kompleks Perkantoran Suka Makmue maupun di sejumlah lokasi lainnya yang dinilai rawan terhadap gangguan akibat hewan ternak yang berkeliaran. Melalui langkah tersebut, diharapkan tumbuh kesadaran masyarakat untuk mematuhi aturan serta meningkatkan tanggung jawab dalam memelihara ternak demi kepentingan dan kenyamanan bersama.

Selasa, 17 Nov 2026 - 13:21 WIB