JAKARTA – Kekosongan kursi Wakil Presiden berpotensi dimanfaatkan partai politik untuk menyodorkan kadernya. Posisi RI-2 kini tidak hanya dipandang sebagai jabatan pengganti, tetapi juga sebagai momentum langka yang bisa mengubah peta kekuasaan di sisa masa jabatan pemerintahan.
Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Indonesia, Arifki Chaniago, menilai partai politik tidak mungkin melewatkan momentum tersebut. Menurutnya, menjadi Wakil Presiden melalui pemilu bukan perkara mudah. Jika ada kesempatan mengisi posisi tersebut untuk sisa masa jabatan sekitar 3 tahun, hal itu bukan hanya pencapaian tinggi dalam karier politik seseorang, tetapi juga memberikan keuntungan politik bagi partai pengusungnya.
Selain itu, kursi Wakil Presiden disebutnya menjadi ruang strategis bagi partai politik untuk memperbesar pengaruhnya dalam pemerintahan. Posisi itu memungkinkan partai pengusung memiliki akses langsung dalam pengambilan kebijakan dan memperkuat posisi tawar di dalam koalisi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Jika Presiden Prabowo Subianto ingin memperkuat dukungan koalisi sekaligus mengamankan stabilitas pemerintahan di DPR, figur dari PDI Perjuangan punya posisi tawar. Namun, pilihan tersebut tidak serta-merta menjamin soliditas koalisi.
Musababnya, partai-partai pendukung pemerintah juga punya kepentingan dan kalkulasi politik masing-masing. Arifki menyebutkan pemimpin partai politik pendukung pemerintah seperti Muhaimin Iskandar, Agus Harimurti Yudhoyono, Zulkifli Hasan, dan Bahlil Lahadalia.
“Karena itu, siapa pun nama yang nantinya dipertimbangkan Prabowo belum tentu bisa membuat seluruh kekuatan politik merasa terakomodasi,” jelasnya.
“Persoalannya bukan kekurangan kandidat, tetapi bagaimana Prabowo menentukan figur yang bisa menjaga keseimbangan antara kepentingan partai, stabilitas koalisi, dan efektivitas pemerintahan.”
Arifki menambahkan, apabila rekomendasi dari partai-partai politik sulit mencapai titik temu, bukan tidak mungkin Prabowo akan mempertimbangkan figur di luar usulan partai koalisi. Dalam skenario ini, nama-nama dari lingkaran dekat Presiden di Hambalang berpotensi ikut diperhitungkan, seperti Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Sugiono, Kepala BGN Sudaryono, hingga Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.
“Namun, konsekuensinya, partai-partai koalisi lain juga perlu mendapatkan ruang dan pertimbangan politik yang proporsional,” ungkapnya.
Menurut Arifki, persoalan pengajuan nama ini bukan semata menggantikan Gibran Rakabuming Raka, tetapi bagaimana Prabowo mengelola konfigurasi kekuasaan agar pergantian di posisi RI-2 tidak justru memunculkan persoalan baru. Keputusan Prabowo nantinya akan menjadi ujian apakah pergantian Wakil Presiden mampu memperkuat pemerintahan atau justru membuka babak baru persaingan di dalam koalisi. (*)
