JAKARTA – Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden tidak berhenti pada penyerahan surat pengunduran diri. Secara konstitusional, ada rangkaian tahapan yang harus dilalui hingga kursi Wakil Presiden dinyatakan kosong, calon pengganti diusulkan, dipilih, hingga dilantik untuk melanjutkan sisa masa jabatan.
Tahapan pertama adalah penyerahan surat pengunduran diri kepada Presiden dan MPR. Gibran wajib menyampaikan surat pengunduran diri resmi kepada Presiden Prabowo Subianto. Setelah itu, Gibran secara resmi menyerahkan surat pengunduran diri ke pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat, seperti diatur dalam UUD 1945.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menjelaskan bahwa jika Presiden tidak menolak permohonan mundur tersebut, maka harus ada pernyataan tertulis dari Wakil Presiden yang ditujukan kepada MPR. Penjelasan itu disampaikan Yusril di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Selasa, 10 November 2026.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Tahapan kedua adalah MPR menyatakan kursi Wakil Presiden kosong. Setelah surat pengunduran diri dinyatakan sah secara konstitusional, MPR menyatakan posisi Wakil Presiden resmi kosong. Pemerintahan tetap berjalan normal di bawah kepresidenan Prabowo Subianto tanpa adanya penunjukan pelaksana tugas otomatis dari pejabat lain. Yusril menyebut mekanismenya adalah MPR bersidang dan menyatakan bahwa memang ada kekosongan Wakil Presiden karena ada surat berhenti.
Tahapan ketiga adalah Presiden mengusulkan 2 nama calon Wakil Presiden ke MPR. Sesuai Pasal 8 ayat 2 UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3, Presiden Prabowo Subianto bertugas mengusulkan 2 nama calon Wakil Presiden kepada pimpinan MPR. Usulan ini harus disertai dokumen persyaratan masing-masing calon paling lambat 14 hari sebelum sidang paripurna MPR diselenggarakan.
MPR, jelas Yusril, akan meminta Prabowo mengajukan 2 nama calon pengganti Gibran. Prabowo juga diminta menyerahkan berkas-berkas persyaratan pencalonan Wakil Presiden tersebut. MPR kemudian akan membentuk tim khusus untuk memeriksa kelengkapan berkas dan administrasi dari kedua calon Wakil Presiden yang diajukan.
Tahapan keempat adalah MPR menggelar sidang paripurna. Selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari, MPR menyelenggarakan sidang paripurna untuk memilih Wakil Presiden baru, sesuai Pasal 8 ayat 2 UUD 1945 dan Pasal 46 ayat 1 UU MD3. Yusril menyebut MPR akan mengadakan pemilihan dalam waktu 60 hari sejak diterima surat dari Presiden.
Dalam sidang paripurna, MPR memilih 1 di antara 2 calon Wakil Presiden yang diusulkan oleh Presiden, sebagaimana diatur dalam Pasal 46 ayat 3 UU MD3. Dua calon Wakil Presiden yang diusulkan Presiden wajib menyampaikan pernyataan kesiapan pencalonan dalam sidang paripurna MPR sebelum dilakukan pemilihan, sesuai Pasal 46 ayat 4 UU MD3.
Calon Wakil Presiden yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan di sidang paripurna MPR ditetapkan sebagai Wakil Presiden, sesuai Pasal 46 ayat 5 UU MD3. Jika suaranya sama banyak, maka pemilihan diulang 1 kali lagi, sesuai Pasal 46 ayat 6 UU MD3. Apabila hasil pemilihan ulang menunjukkan hasil yang tetap sama, maka Presiden memilih 1 di antara calon Wakil Presiden, sesuai Pasal 46 ayat 7 UU MD3.
Tahapan kelima adalah MPR menetapkan dan melantik Wakil Presiden terpilih. Calon Wakil Presiden yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan melalui Ketetapan MPR dan langsung dilantik dalam sidang paripurna untuk melanjutkan sisa masa jabatan periode pemerintahan saat ini.
Dengan tahapan tersebut, proses pengunduran diri Gibran yang suratnya diserahkan pada Selasa, 10 November 2026, kini memasuki fase ketatanegaraan yang harus dijalankan secara tertib. MPR dan Presiden memiliki peran masing-masing yang diatur jelas dalam konstitusi agar kekosongan jabatan Wakil Presiden tidak menimbulkan kevakuman pemerintahan dan proses penggantian berjalan sesuai hukum.(*)
