Opini
Penulis : Sri Radjasa, M.BA (Pemerhati Intelijen)
Dunia sedang bergerak menuju babak baru sejarah global. Perang tidak lagi selalu hadir dalam bentuk dentuman senjata, melainkan menjelma sebagai kompetisi ekonomi, dominasi teknologi, perang narasi, dan penetrasi budaya. Krisis global hari ini bersifat multidimensional, dimana mengguncang tatanan geopolitik, merombak rantai pasok dunia, dan menguji ketahanan identitas kebangsaan banyak negara. Dalam pusaran ini, Indonesia justru tampak limbung, seolah belum sepenuhnya menyadari bahwa ancaman paling serius tidak selalu datang dari luar batas teritorial, tetapi dari rapuhnya fondasi imajinasi kebangsaan itu sendiri.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Indonesia memang telah memiliki visi besar Indonesia Emas 2045. Namun visi ini lebih banyak diterjemahkan sebagai peta jalan ekonomi dan bonus demografi, bukan sebagai proyek peradaban. Padahal, sebagaimana dikemukakan Benedict Anderson dalam Imagined Communities, bangsa bukan semata entitas administratif, melainkan konstruksi imajinatif yang hidup dalam kesadaran kolektif warganya. Tanpa imajinasi kebangsaan yang kuat, negara mudah terombang-ambing oleh arus globalisasi dan kepentingan kekuatan besar.
Dalam konteks Indonesia, problem imajinasi kebangsaan menjadi semakin kompleks karena narasi nasionalisme selama puluhan tahun cenderung berporos pada pengalaman sejarah dan budaya Jawa-sentris. Tanpa disadari, kecenderungan ini melahirkan apa yang dapat disebut sebagai “kecemburuan nasionalisme” di wilayah pinggiran, dari Aceh hingga Papua. Nasionalisme yang seharusnya mempersatukan justru berpotensi menciptakan jarak psikologis antar anak bangsa. Di sinilah peringatan Prof. Dr. Kamaruzzaman Bustamam Ahmad, Guru Besar UIN Ar-Raniry Aceh, menjadi relevan, dimana kajian imajinasi kebangsaan Indonesia belum digali secara mendalam dari perspektif kosmologi, metafisika, dan epistemologi Nusantara.
Indonesia sesungguhnya memiliki kekayaan nilai kebangsaan yang lahir dari peradaban maritim, spiritualitas lokal, dan etika komunal. Namun nilai-nilai ini belum sepenuhnya menjadi basis strategi politik, pertahanan, dan keamanan nasional. Akibatnya, Indonesia kehilangan daya tangkal ideologis di tengah pertarungan global yang kian keras.
*Hegemoni Tanpa Perang*
Kerapuhan inilah yang menjadikan Indonesia sasaran empuk dari strategi hegemoni negara besar, termasuk China. Dalam dua dekade terakhir, China tidak lagi mengandalkan pendekatan militer konvensional untuk memperluas pengaruhnya, melainkan mengembangkan strategi silent invasion, yakni penetrasi senyap melalui ekonomi, infrastruktur, tenaga kerja, teknologi, dan pengaruh budaya. Strategi ini sejalan dengan konsep civil-military fusion yang menjadi pilar kebijakan nasional Beijing di bawah kepemimpinan Xi Jinping.
Fakta di lapangan menunjukkan sejumlah anomali yang patut dibaca sebagai sinyal serius, seperti kasus pagar laut ilegal di kawasan PIK 2, keberadaan bandara ilegal di kawasan industri IMIP, kontroversi proyek Kereta Cepat WHOOSH, insiden kekerasan pekerja China terhadap aparat keamanan Indonesia, hingga kebocoran ekspor ilegal nikel ke China. Secara terpisah, kasus-kasus ini tampak sebagai masalah administratif atau hukum. Namun jika ditarik dalam satu benang merah, ia mencerminkan pola dominasi ekonomi.
Secara global, strategi China ini bukan fenomena lokal Indonesia semata. Afrika, Asia Tenggara, hingga Amerika Latin mengalami pola serupa melalui skema Belt and Road Initiative (BRI). Data Bank Dunia dan IMF menunjukkan bahwa sejumlah negara peserta BRI kini terjebak dalam ketergantungan utang dan konsesi strategis jangka panjang.
Salah satu instrumen paling krusial dalam silent invasion adalah pengelolaan diaspora China melalui kebijakan qiaowu. Sejak awal 2000-an, Partai Komunis China merevisi pendekatan terhadap warga China perantauan, dari menjaga jarak menjadi merangkul secara ideologis dan politis. Pernyataan pejabat Kantor Urusan Tiongkok Rantau (OCAO) secara terbuka menegaskan bahwa seluruh etnis China di luar negeri, termasuk yang telah menjadi warga negara asing, tetap memiliki kewajiban loyalitas kepada tanah leluhur.
Strategi ini dijalankan oleh United Front Work Department (UFWD), lembaga kunci Partai Komunis China yang bertugas menggalang pengaruh melalui elit politik, pengusaha, akademisi, dan media. Investigasi Reuters pada 2015 mengungkap jaringan media berbahasa Mandarin di berbagai negara yang dikendalikan oleh China Radio International, sebuah entitas yang berafiliasi langsung dengan biro propaganda Beijing. Media, pendidikan, dan jejaring bisnis digunakan sebagai instrumen pembentukan opini dan loyalitas.
Di Indonesia, penetrasi ini beririsan dengan problem klasik oligarki domestik. Jaringan kepentingan antara pemodal besar, elite politik, dan birokrasi menciptakan simbiosis yang saling menguntungkan, namun merugikan kepentingan publik. Kekuasaan ekonomi digunakan untuk mengontrol proses politik, mempengaruhi kebijakan, dan membentuk narasi publik. Dalam situasi seperti ini, negara hadir secara formal, tetapi absen secara substantif.
Pertanyaan krusial kemudian mengemuka, apakah Indonesia di bawah kepemimpinan Prabowo saat ini akan terus bersikap permisif? Ataukah justru menjadikan momentum krisis global sebagai titik balik untuk memperkuat kedaulatan nasional? Sejarah bangsa ini menunjukkan bahwa kemerdekaan tidak lahir dari kalkulasi ekonomi semata, melainkan dari imajinasi kolektif tentang keadilan, martabat, dan kedaulatan.
Indonesia tidak boleh menutup diri dari kerja sama internasional. Namun kerja sama harus berangkat dari posisi setara dan berdaulat. Nasionalisme abad ke-21 bukanlah isolasionisme, melainkan kemampuan menentukan batas, arah, dan kepentingan sendiri dalam percaturan global. Tanpa itu, Indonesia hanya akan menjadi pasar, sumber daya, dan medan pengaruh bagi kekuatan besar.
Di tengah pergeseran geopolitik dunia, dimana ketegangan Laut China Selatan, perang dagang, konflik Ukraina, dan rivalitas Amerika Serikat–China, Indonesia dituntut untuk kembali menemukan jati dirinya. Bukan dengan retorika kosong, melainkan dengan membangun imajinasi kebangsaan yang berakar pada nilai Nusantara dan mampu merespons tantangan global. Bangsa yang kehilangan imajinasinya, pada akhirnya akan kehilangan kedaulatannya.
