Banda Aceh | Zuhari Alvinda Haris, Ketua Umum Dema Fakultas Ushuluddin dan Filsafat (DEMA FUF) mengecam keras pengadaan mobil Dinas Badan Reintegrasi Aceh (BRA) senilai 20 Miliyar rupiah. Pengadaan ini sangat melukai hati masyarakat Aceh ditengah situasi bencana yang belum stabil.
Zuhari menyampaikan, seharusnya pemerintah Aceh lebih selektif dalam menentukan arah kebijakan alokasi anggaran ke dinas yang ada di Aceh termasuk BRA ” Dalam keadaan sekarang, pemerintah Aceh tidak boleh menutup mata dalam pengadaan anggaran ke Dinas-dinas. Apalagi mengalokasikan dana yang begitu besar ke titik yang tidak diperlukan sama sekali. Dan pemerintah Aceh harus betul-betul selektif dalam mengarahkan uang rakyat ini.” Ujarnya
Ia juga menegaskan “uang senilai 20 miliyar rupiah bukanlah angka yang sedikit. Uang rakyat bukanlah untuk memuaskan hasrat birahi pemerintah Aceh apalagi BRA Aceh. Uang rakyat adalah milik rakyat dan harus disalurkan kepada rakyat yang sedang membutuhkan. Apalagi sekarang Aceh dalam kondisi kacau balau diterpa bencana besar. Pemerintah harus sadar dan peka akan hal itu” Lanjutnya
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Zuhari mengecam keras pemerintah Aceh akan kecerobohan pemerintah dalam memutuskan penempatan uang rakyat, ” Saya sebagai mahasiswa yang menjadi perpanjangan tangan rakyat mengecam keras kecerobohan yang dilakukan pemerintahan Aceh. Pengadaan 20 miliyar untuk membeli mobil dinas BRA Aceh bukanlah keputusan yang tepat. Hal itu membuat luka di hati rakyat Aceh makin menjalar. Aceh sedang berduka. Jangan menambah luka baru dengan hadirnya kepentingan-kepentingan lain diatas kepentingan rakyat. Dan saya tegaskan, Aceh bukan tempat untuk memuaskan hasrat birahi birokrasi.” Kecam Zuhari.
Zuhari menutup pernyataannya dengan mendesak pemerintah Aceh untuk membatalkan pengadaan mobil dinas BRA senilai 20 miliyar rupiah. ” Dan saya mendesak, pemerintah Aceh agar membatalkan pengadaan mobil dinas BRA senilai 20 miliyar. Jangan sampai gara-gara kepentingan sekelompok orang rakyat menjadi korban politik dari manipulasi anggaran yang dilakukan pemerintah Aceh. Dan jelas, pemerintah pusat mengalokasikan dana tambahan itu bukan untuk memuaskan nafsu birokrasi Aceh tapi untuk rakyat yang sedang kelaparan, kehausan, kesusahan di tengah bencana besar Aceh. ” Jelasnya
“Oleh karena itu, jika kepentingan birokrasi diatas kepentingan rakyat maka jangan salahkan rakyat Aceh bergerak ke jalanan memperjuangkan hak-hak yang seharusnya didapati masyarakat Aceh.” Tutupnya (*)
