TAPAKTUAN – Menyikapi berbagai pemberitaan terkait putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Banda Aceh serta beragam saran, pandangan, dan pendapat yang disampaikan tokoh masyarakat, praktisi hukum, hingga Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jendela Keadilan Aceh, Kepala Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan, Gusmawi Mustafa, memberikan tanggapan.
Kepada media ini, Sabtu (24/1/2026), Gusmawi menegaskan bahwa sebagai eksekutor program, dirinya memiliki tanggung jawab memastikan setiap program yang akan dilaksanakan benar-benar aman secara regulasi dan hukum.
Menurutnya, sebelum suatu program dieksekusi, hal pertama yang harus dipastikan adalah apakah program tersebut telah tertampung dalam Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) 2026, kemudian tersedia Peraturan Badan Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan tentang Penetapan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Program.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Setelah itu, program harus terakomodir dalam RKA/DPA, dan yang paling penting adalah memastikan bahwa pelaksanaannya aman secara regulasi untuk dieksekusi,” ujar Gusmawi.
Ia menjelaskan, apabila dalam proses tersebut masih ditemukan celah ketidakpastian hukum, kekhawatiran dampak negatif, atau potensi permasalahan di kemudian hari, maka keputusan untuk melanjutkan atau tidak melaksanakan program sepenuhnya menjadi pertimbangan serius bagi eksekutor program.
“Kalau tidak aman dan masih menyisakan kekhawatiran berpotensi bermasalah dengan hukum, maka pilihan kembali kepada eksekutor program, apakah tetap bersikukuh melanjutkan atau tidak melakukan proses lanjutan,” jelasnya.
Gusmawi juga menanggapi sorotan publik yang belakangan ini mengemuka terhadap Baitul Mal Aceh Selatan. Menurutnya, kritik dan pengawasan tersebut harus dipahami secara positif.
“Publik menyorot karena publik sayang kepada Baitul Mal. Itu juga menjadi bukti bahwa fungsi pengawasan berjalan dan harus kita hargai,” katanya.
Ia bahkan menyampaikan pernyataan tegas terkait pentingnya pembenahan pasca adanya peringatan dan masukan dari berbagai pihak.
“Jika sudah diingatkan, lalu tanpa melakukan pembenahan tetap juga melaksanakan kegiatan program, itu namanya sebuah bentuk kebodohan,” tegas Gusmawi.
Lebih lanjut, Gusmawi menyadari bahwa putusan pengadilan Tipikor Banda Aceh harus dijadikan momentum evaluasi dan pembenahan menyeluruh, tidak hanya oleh unsur di internal Baitul Mal, tetapi juga bersama Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan.
“Diperlukan banyak upaya dan komitmen dari semua unsur di Baitul Mal maupun pemerintah daerah, agar putusan pengadilan ini benar-benar menjadi cara dan langkah pembenahan dalam segala bidang,” pungkasnya.
Ia berharap, dengan keterbukaan, kehati-hatian, serta perbaikan sistem yang berkelanjutan, Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan dapat terus menjaga kepercayaan umat dan menjalankan amanah pengelolaan zakat, infaq, dan sedekah secara profesional dan bertanggung jawab. (*)
