Banda Aceh – Bupati Aceh Tenggara, H. M. Salim Fakhry, SE., MM., menghadiri Rapat Konsolidasi Satuan Tugas (Satgas) Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota Komite Daerah Mitigasi dan Penanganan (KDMP) se-Aceh yang digelar di Gedung Serba Guna Sekretariat Daerah Aceh, Kamis (18/9/2025). Kehadiran Bupati Salim menjadi penegasan komitmen Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara dalam memperkuat sinergi lintas sektor dan wilayah dalam upaya mitigasi bencana dan penanganan risiko pembangunan daerah.
Forum yang dihadiri unsur Forkopimda Provinsi Aceh, Satgas Nasional, seluruh bupati/wali kota se-Aceh, Kepala BPBD, serta OPD terkait ini menjadi panggung penting untuk menyamakan langkah strategis menghadapi berbagai tantangan seperti perubahan iklim, kebencanaan alam, hingga percepatan pemulihan pascapandemi.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Salim menyampaikan bahwa Aceh Tenggara merupakan wilayah yang memiliki profil risiko tinggi terhadap bencana seperti banjir dan longsor. Karena itu, katanya, penguatan sinergi antarwilayah menjadi kebutuhan mutlak, bukan pilihan.
“Aceh Tenggara sangat berkepentingan dalam memperkuat kerja sama lintas kabupaten/kota dan provinsi. Rapat ini ruang strategis untuk saling bertukar informasi, data, dan merancang langkah konkret berbasis kebutuhan lapangan,” ujar Bupati Salim Fakhry kepada media usai pertemuan.
Ia menambahkan, Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara telah menerapkan berbagai kebijakan daerah yang terintegrasi dengan aspek mitigasi bencana. Mulai dari penyusunan perencanaan pembangunan berperspektif risiko bencana, hingga peningkatan edukasi dan partisipasi masyarakat dalam kesiapsiagaan di tingkat desa.
Rapat konsolidasi ini juga membahas hasil evaluasi program KDMP di seluruh kabupaten/kota, sekaligus mengidentifikasi tantangan yang masih dihadapi daerah. Sejumlah isu krusial yang mencuat di antaranya adalah keterbatasan infrastruktur tanggap darurat, ketimpangan akses logistik saat bencana, serta kebutuhan pemutakhiran data kerentanan wilayah secara berkala.
Hasil rapat ini diwarnai sejumlah rekomendasi penting, termasuk rencana penyusunan roadmap kebencanaan lintas kabupaten/kota, peningkatan alokasi anggaran mitigasi di APBD, pembentukan posko gabungan regional, serta optimalisasi pelibatan masyarakat sipil dan dunia usaha dalam program penanggulangan bencana.
Bupati Salim Fakhry menyambut hasil rapat ini dan memastikan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti dengan memperkuat koordinasi lintas OPD, pelatihan SDM kebencanaan, serta mendorong kolaborasi pendanaan kreatif bersama provinsi dan pusat.
“Kita tidak bisa berjalan sendiri. Pemerintah daerah, provinsi, dan pusat harus saling melengkapi. Dengan data yang akurat, kebijakan yang tepat, dan implementasi yang terkoordinasi, insyaallah kita bisa meminimalkan dampak bencana terhadap rakyat,” tegasnya.
Rapat ini menjadi pengingat bahwa upaya perlindungan masyarakat terhadap risiko bencana bukanlah tugas satu pihak, melainkan tanggung jawab kolektif seluruh elemen pemerintahan dan masyarakat. Bupati Aceh Tenggara memastikan bahwa daerahnya akan terus berada di garis depan, berkontribusi aktif dalam agenda kebencanaan, dan menjadi mitra kuat dalam membangun ketahanan Aceh yang tangguh dan berkelanjutan. (Zul)