Banda Aceh, 14 Juni 2025 – Sebuah pertemuan tertutup yang berlangsung di Pendopo Gubernur Aceh pada Jumat malam, 13 Juni 2025, menjadi titik balik penting dalam perjuangan panjang Pemerintah Aceh dan para legislator nasional asal Aceh dalam menyelesaikan sengketa batas wilayah empat pulau yang selama ini diklaim masuk dalam wilayah Provinsi Sumatera Utara.
Pertemuan yang digelar antara Forum Bersama (Forbes) DPR dan DPD RI asal Aceh dengan Pemerintah Aceh menghasilkan kesepakatan bulat: empat pulau yang dipersengketakan tersebut sah milik Aceh. Keputusan ini didasarkan pada kajian sejarah, letak geografis, serta bukti-bukti dokumenter yang menyatakan bahwa keempat pulau itu—yang saat ini secara administratif dicatat sebagai bagian dari Sumatera Utara—adalah bagian integral dari wilayah Aceh.
Dalam rapat strategis yang juga membahas revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) itu, Forbes menyatakan tekad kuat untuk memperjuangkan pengembalian hak Aceh atas empat pulau tersebut ke dalam tata wilayah Provinsi Aceh secara sah dan konstitusional.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ir. H. TA Khalid, MM, Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra dan daerah pemilihan Aceh II, resmi ditunjuk sebagai Ketua Forbes menggantikan Nasir Djamil (PKS) yang sebelumnya memimpin forum ini. Penunjukan tersebut disepakati secara aklamasi oleh para peserta rapat.
“Kita sepakat bahwa kita wajib mempertahankan dan mengembalikan empat pulau milik Aceh yang saat ini tercatat dalam wilayah Sumut. Ini soal kedaulatan wilayah dan harga diri daerah,” tegas TA Khalid yang juga menjabat sebagai Anggota Badan Legislasi DPR RI.
TA Khalid menambahkan, kesepakatan ini bukan hanya berbasis pada klaim semata, namun merupakan hasil dari penelusuran dokumen historis, bukti kartografis, dan peta wilayah yang menguatkan posisi Aceh. Ia juga menyatakan bahwa persoalan ini akan segera ditindaklanjuti melalui jalur konstitusional dan politik di tingkat pusat.
Rapat strategis ini dihadiri oleh sejumlah tokoh penting dan wakil rakyat asal Aceh di Senayan, antara lain Ilham Pangestu (Golkar), Ruslan Daud (PKB), Irsan Sosiawan (NasDem), Irmawan (PKB), Zulkarnaini Ampon Bang (Golkar), Jamaluddin Idham (PDI-P), Ghufran (PKS), serta Nasir Djamil (PKS) selaku ketua sebelumnya. Beberapa nama lainnya seperti Nazaruddin Dek Gam dan Muslim Ayub tidak dapat hadir karena sedang menjalankan ibadah haji.
Dari unsur DPD RI turut hadir senator senior Aceh seperti H. Sudirman (Haji Uma), Tgk. Ahmada, Darwati A. Gani, dan Azhari Cage. Kehadiran mereka memperkuat posisi Aceh dalam menghadapi sengketa ini dengan pendekatan kolektif lintas partai dan lembaga.
Selain dari pusat, jajaran Pemerintah Aceh juga hadir dalam pertemuan tersebut. Di antaranya Ketua DPRA Abang Samalanga, sejumlah anggota DPRA lintas fraksi, Plt. Sekda Aceh, Kepala SKPA, para rektor universitas di Aceh, Ketua MPU, serta Bupati Aceh Singkil dan perwakilan DPRK Aceh Singkil. Mereka bersama-sama menyatakan dukungan terhadap upaya hukum, administratif, dan politik dalam merebut kembali hak atas keempat pulau tersebut.
Sengketa batas wilayah ini telah berlangsung cukup lama dan menjadi perhatian publik, khususnya masyarakat di wilayah pesisir Aceh Singkil. Keputusan yang diambil dalam forum ini diharapkan menjadi titik awal perjuangan sistematis yang akan dibawa ke tingkat nasional, baik melalui revisi UUPA, penyusunan peta wilayah baru, hingga kemungkinan gugatan ke Mahkamah Konstitusi bila diperlukan.
Pertemuan ini juga memperkuat koordinasi antarlegislatif, eksekutif, dan akademisi Aceh untuk merespons perubahan regulasi dan dinamika kewilayahan yang selama ini dinilai mengabaikan hak-hak historis dan administratif Aceh.
Dengan kepemimpinan baru di Forbes DPR dan DPD RI asal Aceh, perjuangan Aceh untuk mempertahankan wilayahnya mendapatkan energi baru. TA Khalid menegaskan bahwa amanah ini bukan sekadar jabatan, melainkan tanggung jawab untuk mengawal kepentingan daerah di tingkat nasional.
“Ini bukan sekadar soal pulau, tetapi soal kedaulatan, martabat, dan keutuhan wilayah Aceh. Kita tidak boleh lengah, dan kita akan terus bergerak bersama,” pungkas TA Khalid.
Laporan: Tim Redaksi
