Banda Aceh — Kepolisian Daerah (Polda) Aceh memusnahkan barang bukti narkotika hasil pengungkapan sepanjang tahun 2024 dan semester pertama 2025 dalam sebuah kegiatan resmi yang dipimpin langsung oleh Kapolda Aceh, Irjen Dr. Achmad Kartiko. Pemusnahan tersebut berlangsung di Aula Presisi Polda Aceh pada Kamis, 12 Juni 2025.
Barang bukti yang dimusnahkan terdiri dari 25 kilogram kokain, 108 kilogram sabu, dan 640 kilogram ganja, hasil sitaan Direktorat Reserse Narkoba (Ditresnarkoba) Polda Aceh yang bekerja sama dengan Direktorat Intelkam, Kantor Wilayah Bea Cukai, Polresta Banda Aceh, Polres Langsa, dan Polres Gayo Lues.
Dalam konferensi pers yang digelar seusai pemusnahan, Irjen Dr. Achmad Kartiko menegaskan bahwa peredaran narkotika telah menjadi ancaman serius bagi kehidupan masyarakat Aceh, terutama generasi muda. Ia menyebut faktor geografis menjadi salah satu pemicu tingginya kerawanan wilayah terhadap penyelundupan narkoba.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Topografi Aceh yang terdiri atas wilayah pegunungan yang luas dan garis pantai sepanjang 2.666 kilometer telah menjadikan provinsi ini sebagai jalur strategis dan rawan dimanfaatkan untuk peredaran narkotika, baik domestik maupun internasional,” ujarnya.
Menurut data Polda Aceh, sepanjang tahun 2024 tercatat 1.113 kasus tindak pidana narkotika dengan jumlah tersangka sebanyak 1.572 orang. Sedangkan hingga pertengahan Juni 2025, telah terungkap 552 kasus dengan 805 tersangka yang berhasil diamankan aparat kepolisian.
Namun demikian, Kapolda menekankan bahwa capaian tersebut bukanlah prestasi yang layak dibanggakan, melainkan peringatan keras bahwa upaya pencegahan belum berjalan secara optimal.
“Data ini justru menjadi alarm bahwa upaya preemtif dan preventif yang selama ini kita lakukan masih perlu diperkuat. Penegakan hukum tidak cukup. Kita perlu pendekatan yang lebih komprehensif,” kata Irjen Kartiko.
Sebagai bentuk konkret dalam menanggulangi masalah ini, Polda Aceh tengah menggulirkan program Gampong/Desa Bebas Narkoba yang berbasis pada strategi pemolisian komunitas. Program ini bertujuan mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam menanggulangi peredaran narkoba sejak dari tingkat desa.
“Perang melawan narkoba tidak bisa dimenangkan oleh aparat penegak hukum semata. Diperlukan pendekatan multidimensional yang melibatkan pemerintah daerah, tokoh masyarakat, lembaga pendidikan, hingga sektor swasta. Edukasi, pencegahan, rehabilitasi, dan reintegrasi adalah kunci membangun daya tahan masyarakat terhadap narkoba,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Kapolda juga menyampaikan apresiasi atas kerja keras jajaran Ditresnarkoba dan personel kepolisian di lapangan. Ia menyerukan agar seluruh pemangku kepentingan dan elemen masyarakat bersatu dalam memerangi peredaran gelap narkotika di Aceh.
“Saya mengajak semua pihak, dari Forkopimda hingga relawan desa, mari kita bersama menyelamatkan generasi emas Aceh. Jangan biarkan masa depan anak-anak kita direnggut oleh zat haram yang merusak jiwa dan bangsa,” pungkas Kapolda. (*)
