BANDA ACEH | Pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan Republik Indonesia resmi menyalurkan Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) Tahap I Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 1,295 triliun. Penyaluran dana ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam memperkuat pembangunan dan pelayanan publik di Aceh sebagai daerah yang memiliki status kekhususan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA). Jumlah ini adalah 30 persen dari total pagu indikatif DOKA Aceh tahun 2025 yang mencapai Rp 4,309 triliun.
Dalam penyaluran tahap pertama ini, Pemerintah Aceh menerima alokasi terbesar yakni Rp 1 triliun dari total pagu indikatif untuk provinsi sebesar Rp 3,3 triliun. Sementara itu, sisa dana sebesar Rp 295 miliar didistribusikan ke pemerintah kabupaten/kota yang telah mendapatkan persetujuan pencairan. Dana ini diperuntukkan membiayai berbagai program pembangunan prioritas, mulai dari pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis kearifan lokal.
Berdasarkan dokumen resmi Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 tentang Rincian Dana Transfer ke Daerah, sejumlah kabupaten/kota di Aceh telah menerima pencairan tahap I. Di antaranya, Aceh Timur menerima Rp 16,9 miliar dari total pagu indikatif Rp 56,3 miliar, Banda Aceh menerima Rp 16 miliar dari Rp 53,7 miliar, Pidie sebesar Rp 15 miliar dari Rp 50,4 miliar, dan Aceh Besar memperoleh Rp 14 miliar dari pagu Rp 49 miliar. Kabupaten Bireuen mendapatkan Rp 13,6 miliar, Aceh Selatan Rp 13,3 miliar, Aceh Barat Rp 13 miliar, Aceh Tamiang Rp 12,5 miliar, Nagan Raya Rp 12,2 miliar, Simeulue Rp 11 miliar, serta Kota Lhokseumawe sebesar Rp 10,3 miliar.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sembilan kabupaten/kota lainnya saat ini masih dalam proses rekomendasi lanjutan dan belum masuk dalam daftar pencairan tahap pertama. Di antaranya adalah Aceh Utara dengan pagu indikatif Rp 55,5 miliar, Aceh Tengah Rp 46 miliar, Aceh Tenggara Rp 44 miliar, Gayo Lues Rp 43,5 miliar, Aceh Barat Daya Rp 38,4 miliar, Aceh Singkil Rp 35,8 miliar, Subulussalam Rp 33,3 miliar, Langsa Rp 33,9 miliar, dan Sabang Rp 29,5 miliar.
Kepala Bappeda Aceh, Dr. Ir. Azhari, M.Si., menyatakan bahwa DOKA tahap pertama ini akan dimanfaatkan untuk membiayai sejumlah program prioritas Pemerintah Aceh, terutama pada sektor pelayanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, serta penguatan ekonomi masyarakat berbasis desa. Ia juga mengimbau agar pemerintah kabupaten/kota menggunakan dana tersebut secara tepat sasaran, karena proses pencairan tahap berikutnya akan sangat bergantung pada hasil evaluasi pemanfaatan dana tahap pertama.
Sementara itu, Ketua Komisi III DPRA, Tgk. H. Azhar Abdurrahman, menyampaikan kekhawatiran atas terjadinya pemangkasan dana transfer dari pemerintah pusat ke Aceh pada tahun 2025. Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan, terdapat pemangkasan total sebesar Rp 317,4 miliar, yang terdiri atas pemotongan Dana Otonomi Khusus sebesar Rp 156,7 miliar, Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebesar Rp 104,2 miliar, dan Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp 56,3 miliar. Pemangkasan ini disebut sebagai bagian dari efisiensi nasional yang tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025.
Azhar menilai, pemangkasan ini dapat berdampak langsung terhadap kelangsungan program pembangunan, khususnya di daerah-daerah yang sangat bergantung pada dana pusat. Menurutnya, Aceh masih membutuhkan alokasi dana yang memadai untuk mengejar ketertinggalan di berbagai sektor, dan pemotongan dana DOKA sangat berpotensi menghambat pencapaian target-target pembangunan yang telah disusun bersama.
Secara keseluruhan, total alokasi Dana Transfer ke Daerah (TKD) dan Dana DIPA untuk Aceh tahun 2025 mencapai Rp 46,98 triliun. Dari jumlah tersebut, Rp 13,78 triliun dialokasikan untuk kementerian dan lembaga pusat di wilayah Aceh, sementara Rp 32,29 triliun diberikan dalam bentuk transfer ke pemerintah daerah di seluruh Aceh. Alokasi ini termasuk Dana Desa, DAK, DAU, dan DOKA.
Meskipun dana yang diterima masih relatif besar, pelaksanaan dan pengawasan menjadi tantangan penting. Pemerintah daerah diminta untuk mengelola dana ini secara transparan dan akuntabel agar mampu memberi dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Aceh. (*)
