Banda Aceh – Rencana pemerintah pusat untuk melegalkan kasino sebagai bagian dari strategi peningkatan sektor pariwisata dan penerimaan negara mendapat reaksi keras, khususnya dari Provinsi Aceh yang dikenal dengan penerapan syariat Islam secara khusus.
Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah Sekber Wartawan Indonesia (DPW SWI) Provinsi Aceh, Adhifatra Agussalim, C.I.P, CIAPA, CASP, CPAM, C.EML, menegaskan bahwa legalisasi kasino, apalagi jika menyasar wilayah Aceh, merupakan bentuk pengingkaran terhadap nilai-nilai moral Pancasila serta pelanggaran terhadap keistimewaan Aceh.
“Aceh memiliki kekhususan dalam penerapan syariat Islam. Legalisasi kasino dalam bentuk apapun tidak hanya mencederai marwah hukum Islam yang berlaku di Aceh, tetapi juga berpotensi memicu konflik sosial dan keresahan masyarakat,” ujar Adhifatra kepada media, Senin (20/05/2025).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia menambahkan, SWI Aceh akan tetap konsisten menjadi corong suara masyarakat dalam menjaga nilai-nilai moral serta hukum daerah. “Kami tidak menolak pembangunan atau investasi, tetapi semuanya harus berada dalam koridor kearifan lokal dan hukum yang berlaku. Kasino bukan solusi, melainkan potensi sumber masalah baru,” tegasnya.
Sebagai anggota Indonesian Risk Management Professional Association (IRMAPA), Adhifatra juga mengajak seluruh elemen masyarakat—termasuk ulama, tokoh adat, dan organisasi kemasyarakatan—untuk bersatu menolak segala bentuk praktik perjudian yang ingin dilegalkan, termasuk kasino.
“Kami mendorong pemerintah pusat untuk menghormati kekhususan Aceh dan mendengarkan aspirasi rakyat yang secara konsisten menolak praktik-praktik yang bertentangan dengan syariat Islam,” pungkasnya.
Adhifatra juga menyerukan kepada insan pers dan media massa untuk mengawal isu ini secara objektif, serta berpihak pada kepentingan masyarakat dalam menjaga identitas Aceh sebagai daerah yang menjunjung tinggi nilai-nilai Islam. (RED)
