BANDA ACEH – Mahfudz Y. Loethan, Tokoh muda Aceh angkat bicara menanggapi tudingan terhadap Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, yang dikaitkan dengan sindikat judi online di Kamboja. Ia menyebut tuduhan tersebut tidak berdasar dan justru berpotensi merusak marwah institusi parlemen.
“Kami mengenal Pak Dasco sebagai figur nasionalis yang konsisten menjaga integritas, baik di ruang publik maupun politik. Menuduh beliau terlibat dalam jaringan judi online tanpa bukti kuat adalah tindakan sembrono yang hanya merusak kepercayaan publik pada demokrasi,” tegas Mahfudz dalam pernyataannya di Banda Aceh, Jumat (11/4).
Menurut Mahfudz, tuduhan semacam ini bukan hanya merugikan pribadi Sufmi Dasco Ahmad, tapi juga mencederai kehormatan lembaga legislatif.
“Jangan karena kepentingan politik jangka pendek, kita rela menjatuhkan satu sosok yang selama ini terbukti berdedikasi dan memiliki rekam jejak bersih dalam penegakan hukum dan pemberantasan korupsi,” tambah Mahfudz yang juga Ketua Gekrafs Aceh.
Ia juga meminta masyarakat untuk tabayyun, lebih kritis dan tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang belum terbukti kebenarannya. “Dalam ajaran Islam, tabayyun atau klarifikasi adalah prinsip penting sebelum menilai atau menyebarkan informasi. Bangsa ini tak boleh dibangun di atas opini dan fitnah. Jika ada dugaan pelanggaran hukum, tempuh jalur resmi. Jangan asal tuding di ruang publik tanpa pertanggungjawaban,” ujar Mahfudz.
Ia juga berharap agar seluruh elemen bangsa bisa menjaga iklim politik yang sehat, terlebih di tahun-tahun strategis bagi pembangunan nasional.
“Negara butuh tokoh-tokoh seperti Dasco yang tegas, berpengalaman, dan mampu menjembatani kepentingan pusat-daerah. Jangan biarkan fitnah menjadi senjata politik,” pungkasnya.
Lebih lanjut, Mahfudz menilai bahwa upaya pembunuhan karakter terhadap tokoh publik seperti Sufmi Dasco Ahmad merupakan preseden buruk yang harus dihentikan.
“Jika tuduhan tanpa dasar dibiarkan berkembang, maka setiap pemimpin yang bersuara untuk kepentingan rakyat bisa dengan mudah diserang dan dijatuhkan. Ini bukan hanya persoalan individu, tapi soal masa depan demokrasi kita yang sehat dan beradab,” tandas Mahfudz. (red)
